POLITIK 1. Presiden Jokowi tidak bersedia memberikan komentar tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menjatuhkan sanksi kepada adik iparnya, Anwar Usman, berupa pencopotan dari jabatan sebagai Ketua MK. Jokowi hanya mengatakan, “Saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi,…
POLITIK 1. Majelis Kehormatan MK (MKMK) kemarin memutus Ketua MK, Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran etik berat dalam menangani putusan No. 90/2023 yang menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024, sehingga Anwar diberhentikan dari jabatan ketua MK.…
POLITIK 1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini memutuskan Ketua MK, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat dalam memutus perkara No. 90/2023 tentang batas usia capres-cawapres yang membuka jalan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut kontestasi Pilpres 2024.…
Mengapa kita perlu memahami pentingnya mengubah perspektif kebijakan publik. Sebagian besar yang kita buat baru pada jenjang ‘kebijakan politik’ dan ‘kebijakan pemerintah’, belum pada jenjang kebijakan publik seharusnya. Salah satu penyakit setiap pemerintah negara berkembang, terutama yang tidak kunjung keluar…
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”. Birokrasi Weberian, yang juga dikenal sebagai Administrasi Publik Tradisional, masih mendominasi…
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Salah satu kelemahan birokrasi dalam mempercepat perubahan menuju birokrasi digital, adalah adanya berbagai peraturan dan mandat serta sikap mental (mental block) yang ada di masing masing instansi. Tidak bisa dihindari dan ditunda lagi, Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital.…
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”. Birokrasi Weberian, yang juga dikenal sebagai Administrasi Publik Tradisional, masih mendominasi…
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Kebijakan publik belakangan ini cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat Presiden dengan rakyat perlu dikuatkan dengan kebijakan yang prosesnya merangkul publik. Suatu petang, di teras belakang Istana Bogor, Presiden mengajak saya minum teh berdua. Ada beras…
Upaya menjadikan AKHLAK sebagai budaya organisasi birokrasi adalah baik. Namun, metode, pendekatan, dan kebijakan yang digunakan perlu ditingkatkan lagi agar tidak terulang kegagalan membangun budaya organisasi. Salah satu kritik terpedas kepada birokrasi adalah tidak berbudaya, atau dalam bahasa awam mungkin…
Dikatakan oleh Ketua MAKPI Dr. Riant Nugroho: ”Keunggulan negara semakin ditentukan oleh keunggulan kebijakan-kebijakan publiknya, dan keunggulan kebijakan publik suatu negara ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga pemerintah di negara tersebut dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publiknya”. Setiap lembaga pemerintah Indonesia, secara…