KPU: SIREKAP Hanya Alat Bantu, Jimly: Anwan Usman Harus Legowo, hingga PPnBM Mobil Lisrik 100% Disubsidi

POLITIK

1. Anggota KPU RI, Idham Holik menegaskan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan pada Pemilu 2024 merupakan alat bantu penghitungan suara, bukan alat penentu hasil penghitungan suara. Pernyataan Idham tersebut, merespons penolakan penggunaan Sirekap dari berbagai kalangan. Dasar penghitungan suara yang menjadi acuan, adalah rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang sesuai UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Proses penghitungan ini masih berjalan.

Proses penghitungan suara secara manual dimulai dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), kemudian KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, sampai dengan KPU RI. Pada penghitungan di tingkat kecamatan, PPK akan membuka formulir C, yang diambil dari kotak suara tersegel per TPS yang dilaksanakan secara terbuka; dihadiri saksi, panitia pengawas dan pemantau terdaftar.

Di tingkat kecamatan, rekapitulasi dijadwalkan berakhir 2 Maret 2024. Bersamaan dengan proses di tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat KPU kabupaten/kota dimulai 17 Februari-5 Maret 2024. Rekapitulasi jenjang provinsi berlangsung dari 19 Februari-10 Maret, dan terakhir di tingkat nasional mulai 22 Februari-20 Maret 2024. Perolehan suara yang ditampilkan web KPU pemilu2024.kpu.go.id berasal dari Sirekap.

2. Dua organisasi pegiat sipil, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mendesak KPU untuk bersikap terbuka tentang anggaran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dugaan kecurangan yang masif, serta tanggungjawab KPU atas banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desakan itu, mereka sampaikan melalui surat yang disampaikan ke KPU, hari ini. Kedua organisasi itu mendesak KPU memberi penjelasan, karena itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang wajib diketahui publik.

3. Politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengaku mendengar kabar tentang rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dalam waktu dekat. Dalam Pilpres 2024, JK mendukung pasangan Anies-Muhaimin, sedangkan Megawati mendukung Ganjar-Mahfud. Deddy mengatakan, Megawati dan JK kemungkinan akan membahas mengenai permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menemukan sejumlah fakta ketidaknetralan aparatur negara yang mengarahkan bawahannya untuk pemenangan salah satu peserta pemilu. Anggota Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin Siagian, kemarin memaparkan temuannya, antara lain sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jatim, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu. Di Kabupaten Temanggung, Jateng, ditemukan indikasi aparatur negara bersikap tidak netral dari adanya rapat koordinasi kepala desa setempat untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu.

5. Satu keluarga terdiri dari 3 orang yang menjadi caleg Partai Demokrat, berpeluang besar lolos ke DPRD Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Pemilu 2024. Bapak, ibu dan anak itu, untuk sementara memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Menurut Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Bintan, Winarno, sang Ibu Maryana memperoleh 2.034 suara Dapil 1, ayah La Nade dapat 1.784 suara Dapil 3 dan sang anak Rusli meraup 1.132 suara untuk Dapil 2. Ia memprediksi, berdasarkan hasil hitungan cepat, partainya bakal memperoleh 6 kursi di DPRD Bintan.

6. Hingga kemarin, sudah sebanyak 13 pemimpin negara yang telah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas kemenangannya dalam Pilpres 2024, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dan real count sementara KPU. Pemberi ucapan terbaru adalah Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed Bin Zayed, yang menelepon langsung Prabowo.

Para kepala negara itu ada yang menyampaikan ucapan melalui telepon, akun X dan surat yang disampaikan oleh kedutaan negara tersebut. Mereka yang sudah memberi ucapan selamat antara lain, PM Australia Anthony Albanese, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM India Narendra Modi, PM Inggris Rishi Sunak, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta.

HUKUM

1. Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, meminta mantan Ketua MK Anwar Usman (AU), yang adik ipar Presiden Jokowi, untuk bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MKMK. Menurut Jimly, Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk kembali merebut kursi Ketua MK karena akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil Pilpres 2024.

AU dicopot dari jabatan Ketua MK, berdasarkan putusan MKMK yang menemukan bukti pelanggaran etika berat yang dilakukan AU dalam membuat putusan No. 90/2023 mengenai syarat capres-cawapres, yang membuka jalan bagi keponakan AU, Gibran Rakabuming Raka, bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Jabatan Ketua MK kemudian diduduki oleh Suhartoyo.

Namun, AU menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta, yang sekarang dalam proses persidangan. AU meminta PTUN membatalkan pengangkatan Suhartoyo, dan mengembalikan dirinya sebagai Ketua MK. Menurut Jimly, pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi sehingga tidak menjadi objek yang bisa diadili oleh PTUN.

2. Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan, MK telah mengembangkan strategi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), tanpa melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman, agar tidak mengganggu jalannya proses keputusan. Ia menegaskan, Anwar Usman telah dilarang untuk memeriksa PHPU Pilpres, sesuai dengan keputusan MKMK. Namun, untuk PHPU Pileg, masih ada kemungkinan. Mengenai PHPU Pileg, MK masih akan mempertimbangkan apakah Anwar Usman dapat dilibatkan atau tidak, dan hal ini akan ditentukan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

3. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengungkap, peran 2 direktur PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai tersangka baru korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kedua tersangka adalah Dirut RBT Suparta dan Direktur Business Development RBT, Reza Andriansyah. Setelah itu, kegiatan penambangan ilegal disetujui dan dibalut dengan perjanjian palsu kerja sama sewa-menyewa peralatan peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah. Mereka kemudian membuat perusahaan boneka untuk melakukan penambangan ilegal.

Kejagung telah menetapkan 11 orang tersangka, terkait korupsi IUP PT Timah di Bangka Belitung. Selain itu, Kejagung juga turut menetapkan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kejagung menyebut, nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 271 triliun yang meliputi kerugian ekologis sebesar Rp 183,7 triliun, ekonomi lingkungan Rp 74,4 triliun dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun. Selain itu penyidik masih menghitung potensi kerugian negara.

4. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen mengatakan, pihaknya akan melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas kasus intimidasi terhadap mahasiswa sepanjang bulan Februari ini. Delpedro menjelaskan, ada dua kasus yang menjadi sorotan dalam laporannya ke LPSK nanti. Pertama, kasus intimidasi dan pembubaran paksa rapat konsolidasi mahasiswa di Universitas Trilogi pada Sabtu malam, 3 Februari lalu. Kedua, kasus kekerasan terhadap demonstrasi yang digelar mahasiswa di kawasan MK pada 13 Februari, sehari sebelum pencoblosan. Kedua kegiatan mahasiswa itu, membahas pemakzulan presiden dan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

EKONOMI

1. Menkeu Sri Mulyani meneken aturan baru pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), untuk impor mobil listrik utuh (CBU) dan terurai lengkap (CKD). Kebijakan yang tertuang dalam PMK No. 9/2024 ini, diteken pada 12 Februari 2024 dan diundangkan pada 15 Februari. Aturan ini, memungkinkan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100%, sehingga pelaku usaha tak perlu membayar PPnBM atas impor mobil listrik CBU maupun CKD. Kebijakan ini untuk mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik minat investasi, meningkatkan produksi dan mendukung percepatan kendaraan bermotor listrik di dalam negeri.

2. Wamendag Jerry Sambuaga, meminta TikTok-Tokopedia menaati Permendag No. 31/2023 yang melarang media sosial menjalankan fungsi e-commerce. Setelah beroperasi kembali di Indonesia, ternyata TikTok masih memfasilitasi transaksi pembayaran dalam sistem elektroniknya. Jerry mengatakan, akan terus memantau proses migrasi yang dilakukan Tiktok-Tokopedia yang sekarang telah berjalan lebih dari dua bulan. Selama proses migrasi ini, TikTok masih melayani transaksi jual beli, dengan hanya menambah keterangan “diproses oleh Tokopedia”.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Fanshurullah Asa mengatakan, akan beraudiensi dengan Kemendag terkait pelanggaran TikTok itu. KPPU tengah mengkaji model bisnis yang dilakukan TikTok setelah mengakuisisi Tokopedia. Sejak melakukan investasi ke PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), TikTok kembali melenggangkan fitur transaksi TikTok Shop dalam aplikasi media sosial TikTok yang dilarang Permendag No. 31/2023.

3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2023, membukukan surplus sebesar USD 6,3 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat surplus USD 4 miliar. Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, kenaikan surplus ini terutama didukung kuatnya kinerja transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan 2023, mencatat defisit yang terkendali sebesar USD 1,6 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), setelah membukukan surplus sebesar USD 13,2 miliar (1,0% dari PDB) pada tahun 2022. Sementara NPI pada triwulan IV-2023, mengalami surplus USD 8,6 miliar, meningkat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang defisit USD 1,5 miliar.

TRENDING MEDSOS

1. Ganjar Pranowo dan Hak Angket trending di X, setelah Ganjar Pranowo mengajak fraksi-fraksi di DPR pengusung paslon 03 dan 01 mengajukan hak angket DPR tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024.

2. Tornado dan Rancaekek trending di X, setelah peneliti BRIN mengungkapkan bahwa musibah yang dikira sebagai angin puting beliung di Rancaekek, Bandung, pada Rabu (21/2/2024), ternyata merupakan tornado pertama yang terjadi di Indonesia. Publik ramai mencuitkan kekhawatiran terhadap perubahan iklim dunia, mengingat tornado seharusnya tidak bisa terjadi di Indonesia, karena Indonesia terletak di ekuator planet Bumi.

HIGHLIGHTS

1. Anwar Usman (AU) seharusnya mengedepankan sikap negarawan yang mementingkan kepentingan umum, sebagaimana yang diharapkan oleh Jimly Asshiddiqie. Melalui gugatannya di PTUN, AU minta kehormatannya dipulihkan, dan jabatan ketua MK dikembalikan kepada dirinya dari Suhartoyo. Perkara sedang dalam proses persidangan. Kapan hakim akan memutuskan? Sementara, KPU akan mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024.

Bila hakim memutus perkara itu sebelum 20 Maret, dan vonisnya menolak gugatan, tentu tak bakal menimbulkan masalah. Tapi bila vonisnya mengabulkan gugatan dan AU kembali menjadi ketua MK, sudah pasti akan menimbulkan heboh besar. Sebab dia akan menangani sengketa pemilu, khususnya pilpres, yang notabene akan terkait dengan keponakannya sendiri, Gibran. Apakah memang itu yang dituju oleh AU, membantu keponakan, meskipun harus mengorbankan integritas dan rasa malu?

2. Langkah ICW dan Kontras mendesak KPU untuk membuka informasi tentang Sirekap, dan pertanggungjawaban terhadap kematian para petugas penyelenggara Pemilu patut diapresiasi. Kedua lembaga itu menyuarakan jelas, keprihatinan masyarakat. Dalam kasus kematian petugas penyelenggara pemilu yang sudah melampaui angka 70 orang, misalnya, KPU hanya memberi penjelasan yang minim dan normatif. Padahal kematian dan derita sakit yang dialami petugas itu, sedikit banyak akibat dari penugasan KPU.

3. Temuan Komnas HAM terkait ketidaknetralan aparatur negara, semakin menguatkan dugaan kecurangan pelaksanaan pilpres. Adanya fakta para kepala desa melakukan aksi dukungan, dan adanya rakor kepala desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk pemenangan paslon tertentu, semakin menguatkan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

4. Rencana Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, yang akan melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas kasus intimidasi terhadap mahasiswa sepanjang bulan Februari, perlu mendapatkan dukungan. Suara kritis mahasiswa tidak selayaknya dibungkam, apalagi dengan cara premanisme. Kenyataan ini menambah catatan atas terjadinya penekanan atau intimidasi terhadap kelompok lain, baik masyarakat maupun beberapa rektor perguruan tinggi.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 22 Februari 2024