sejarah
Sejarah Berdirinya Organisasi Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia
Pada tanggal 11 September 2007, di ASEAN Room, di Hotel Hilton/Sultan, di Jakarta, diselenggarakan pertemuan para pakar dan praktisi/tokoh ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu kebijakan publik.
MAKPI didirikan pada tanggal 11 September 2007 di ASEAN Room Hotel Sultan oleh para tokoh
Kegiatan mulai vakum karena kesibukan para pengurus
Pendirian kembali MAKPI bersamaan dengan penyelenggaraan progam Mini Magister Kebijakan Publik (MMKP)
Soft launching pendirian MAKPI pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Ketua Umum Dr. Riant Nugroho
Pada tanggal 11 September 2007, di ASEAN Room, di Hotel Hilton/Sultan, di Jakarta, diselenggarakan pertemuan para pakar dan praktisi/tokoh ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu kebijakan publik. Mereka adalah:
- Prof. Dr. Mustopadidjaya, AR (LAN)
- Prof. Dr. Sofian Effendi (UGM)
- Prof. Dr. Eko Prasojo (UI)
- Dr. Riant Nugroho (UNDP)
- Prof. Dr. Endang Wirjatmi (LAN)
- Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat (UGM)
- Andi Fefta Widjaya (UB)
- Ibnu Purna, MA (Deputi Mensetneg)
- Dr. Fadel Muhammad (Gubernur Gorontalo)
- Dr. Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta)
Pada pertemuan tersebut, disepakati untuk didirikan Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI, dengan Ketua Umum Prof. Dr. Sofian Effendi, Wakil Ketua Prof. Dr. Mustopadidjaja AR dan Prof. Dr. Eko Prasodjo, dan Dr. Riant Nugroho sebagai Ketua Harian/Sekjen.
Lembaga ini dibuat sebagai lembaga nirlaba, termasuk tidak mengembangkan proyek ataupun pelatihan, bertujuan untuk memajukan dan mengarus-utamakan ilmu kebijakan publik di Indonesia di berbagai bidang/sektor, dengan kekhususan saling membagi kepustakaan/literatur kebijakan publik kekinian.
Dalam perkembangan waktu, karena kesibukan para pendiri/pengurus, lembaga ini mengalami kekosongan. Ketua Harian mengalami kendala untuk menjalankan roda kelembagaan secara penuh, kecuali menjaga silaturahim di antara para pakar dan praktisi, sampai kemudian benar-benar vakum pada tahun 2010.
Pada tahun 2020, sepuluh tahun kemudian, di tengah pandemi Covid-19, Riant Nugroho menyelenggarakan program Mini Magister Kebijakan Publik (MMKP) secara gratis dengan peserta seluruh Indonesia. Program ini diikuti oleh 200 peserta, selama setahun penuh, dengan komposisi sekitar 1/3 peserta berpendidikan S1, 1/3 peserta berpendidikan S2, dan sekitar 1/3 peserta berpendidikan S3. Program ini dilanjutkan pada tahun 2021/2022. Seusai pendidikan, peserta secara aklamasi menyetujui untuk mengangkat kembali MAKPI yang sudah didirikan dan belum aktif penuh. MAKPI diluncurkan perkenalannya (soft launching) ada hari Kamis 20 Mei 2021.