Program Makan Siang Gratis Dibahas di Kabinet, 2 Lembaga Dapen BUMN Dilaporkan ke Kejagung, dan Utang Pemerintah Naik Lagi
POLITIK
1. Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin, juga membahas program makan siang gratis, yang menjadi program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, yang berdasarkan hasil hitung cepat memenangkan Pilpres 2024. Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, untuk penyusunan RAPBN 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy berpendapat, bahwa tidak masalah program makan siang gratis itu turut dibahas dalam sidang kabinet supaya ada kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya. Program itu, bisa masuk dalam RAPBN 2025 maupun RAPBN Perubahan 2025. Menurut dia, yang terpenting adalah program tersebut kompatibel dengan anggaran yang disusun oleh pemerintahan Jokowi.
2. Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, seharusnya pemerintah tidak ikut merealisasikan janji politik Prabowo-Gibran. Ia menduga, ada menteri pendukung Prabowo-Gibran yang minta program tersebut dimasukkan dalam pembahasan rapat kabinet. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Billy David Nerotumilena menilai, pembahasan program itu dalam sidang kabinet tidak pantas, karena pemilu belum selesai. Ia meyakini, masyarakat bakal melihat adanya kepentingan politik yang didahulukan pemerintah ketimbang mengurusi persoalan yang ada di negara saat ini.
3. Ketum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan Presiden Jokowi bakal memiliki peran dalam calon Pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Namun, ia tidak menjelaskan peran apa yang akan dimiliki Jokowi kelak. Ada kabar bahwa Jokowi sudah merekomendasikan 4 nama kepada Prabowo, untuk jadi menteri dalam kabinet mendatang. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, pekan lalu mengatakan, Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika keterlibatan Jokowi hanya sebatas memberi masukan atau saran tidak masalah. Tapi, jika lebih jauh lagi sampai mengintervensi urusan penunjukan menteri kabinet Prabowo-Gibran, tentu jadi masalah. Sebab sesuai konstitusi, presiden terpilih yang berhak menentukan jabatan menteri.
4. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mendukung penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sikap Megawati itu disampaikan oleh Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, kemarin. Menurut Todung, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan parpol pendukung Ganjar-Mahfud adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada masa sebelum, saat dan setelah pencoblosan. Hak angket yang digulirkan, bukanlah untuk pemakzulan presiden.
Tiga parpol pengusung paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin; Nasdem, PKB dan PKS juga sudah sepakat mendukung hak angket. Mereka tinggal menunggu langkah PDIP sebagai inisiator. Namun peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, tak yakin wacana hak angket DPR bakal terwujud. Ia ragu, parpol pengusung dua paslon itu bisa satu suara soal hak angket. Parpol-parpol tersebut, lanjut Bawono, akan bersikap lebih realistis dengan menerima hasil Pemilu 2024 daripada menghabiskan energi untuk mewujudkan hak angket, apalagi realisasi hak angket butuh tahapan panjang.
HUKUM
1. Diam-diam Menteri BUMN, Erick Thohir, sudah melaporkan hasil audit 2 lembaga dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah ke Kejagung. Erick menuturkan, audit terhadap 2 dapen BUMN sudah rampung dilakukan BPKP, dan terindikasi korupsi. Namun ia enggan mengungkap nama dapen bermasalah itu, sebelum penyelidikan oleh Kejagung rampung. Pelaporan 2 dapen ini, sekaligus menambah jumlah dapen yang dilaporkan ke Kejagung menjadi 9 dapen.
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), melayangkan gugatan praperadilan melawan Kejagung dan KPK ke PN Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan, karena Kejagung dinilai telah menghentikan penyidikan terhadap Menpora Dito Ariotedjo, yang disebut menerima dana Rp 27 miliar dari kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo.
Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho mengatakan, keterlibatan Dito sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, jelas terlihat pada putusan PT DKI Jakarta No. 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI tanggal 17 Januari 2024. Meski Kejagung telah menyidik dan menuntut beberapa pihak yang disebut dalam putusan, namun tak juga menaikkan status Dito sebagai tersangka.
EKONOMI
1. Utang pemerintah naik menjadi Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024. Jumlah itu, naik Rp 108,4 triliun dibanding Desember 2023 sebesar Rp 8.144,69 triliun. Dalam laporan Buku APBN KITA, Selasa (27/2/2024), Kemenkeu menyebut utang pemerintah pada Januari itu didominasi surat berharga negara (SBN), yakni 88,19% atau Rp 7.278,03 triliun. Sisanya, 11,81%, berasal dari pinjaman.
Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik Rp 5.873,38 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.404,65 triliun. SBN domestik terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) Rp 4.741,85 triliun dan SBN Syariah Rp 1.131,54 triliun. Kemenkeu mengeklaim, rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas aman 60%, yakni di 38,75%. Juga di bawah yang ditetapkan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, hingga Juni 2024. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet, kemarin. Untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran bagi Pertamina dan PLN selaku penyedia dua jenis energi tersebut, pemerintah berencana melebarkan defisit APBN 2024. Dalam rapat kabinet, ditetapkan outlook defisit APBN 2024 di rentang 2,3%-2,8%, naik sekitar 0,5% dari rencana awal APBN yang sebesar 2,29%.
3. Pemerintah melalui holding BUMN tambang MIND ID, resmi mengunci kesepakatan pengambilalihan kewajiban divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Perjanjian akuisisi 14% saham gabungan prorata Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) di INCO oleh MIND ID diteken, kemarin. Harganya disepakati di angka Rp 3.050 per lembar saham, dengan total investasi USD 300 juta (setara Rp 4,69 triliun) yang ditargetkan rampung Juni 2024. Dengan begitu, MIND ID menguasai 34% saham INCO, sementara VCL dan SMM memiliki 33,9% dan 11,5%. Sebanyak 20,6% tetap dimiliki publik.
Meski menjadi pemegang saham mayoritas, MIND ID tak serta merta menjadi pemegang saham pengendali. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pengendali operasi dan finansial INCO bakal dipegang bersama antara MIND ID dengan pemegang saham lainnya. Dirut MIND ID, Hendi Prio Santoso menambahkan, MIND ID juga mengamankan kursi direktur utama dan direktur SDM di INCO. Selain itu, ketentuan block voting agreement antara VCL dan SMM yang sempat menjadi kekhawatiran karena berpotensi melemahkan posisi MIND ID dalam pengambilan keputusan strategis, telah dicabut.
4. Pemerintah membuka rekrutmen ASN tahun ini, untuk formasi tenaga pendidikan dan kesehatan. Rekrutmen CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu, akan dimulai April 2024. Dari total kebutuhan ASN 2024 yang mencapai 2.302.543 formasi, 22,45% diantaranya yakni 419.146 dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Selanjutnya, alokasi formasi untuk instansi pusat mencapai 207.247 kuota untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka untuk guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Sementara untuk kebutuhan instansi daerah, sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
TRENDING MEDSOS
1. Jokowi dan Prabowo-Gibran trending di X. Publik ramai mencuitkan ketidaksetujuannya terhadap sikap Presiden Jokowi yang membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran, dalam sidang kabinet dan menjadikannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Padahal, proses Pemilu 2024 masih belum selesai.
2. #DukungHakAngketDPR trending di X. Publik ramai mencuitkan dukungannya agar Hak Angket DPR segera berjalan.
HIGHLIGHTS
1. Program makan siang gratis yang jadi andalan program Prabowo-Gibran sudah dibahas di sidang kabinet kemarin, dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Langkah Presiden Jokowi ini, tentu saja menimbulkan kontroversi mengingat pemenang Pilpres 2024 belum resmi dinyatakan KPU, meskipun hasil hitung cepat menyimpulkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang. Sudah seharusnya pemerintah taat pada aturan.
2. Masyarakat menunggu tentang kepastian pengguliran hak angket DPR, yang tentunya baru akan dijalankan setelah KPU mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret mendatang. Wajar sekarang ini muncul aneka spekulasi tentang realisasi wacana tersebut, apakah akan dijalankan atau tidak. Meskipun Nasdem, PKB dan PKS sudah sepakat mendukung PDIP sebagai inisiator hak angket, namun bukan tak mungkin hasil akhir berbeda, mengingat pemerintah tentu juga berupaya supaya wacana hak angket itu gagal direalisasikan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 27 Februari 2024
