35 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Kritik Terhadap Sanksi Pungli Pegawai KPK, dan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis
POLITIK
1. Berdasarkan data KPU pada 14-15 Februari 2024, sebanyak 35 petugas pemilu meninggal dunia, 23 diantaranya merupakan KPPS, yang merupakan petugas di TPS, dan 3.909 orang jatuh sakit. Ketua KPU, Hasyim Asyari hari ini mengatakan, para petugas yang meninggal mendapat santunan Rp 36.000.000, ditambah bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000. Hasyim menjelaskan, santunan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, yang teknisnya diatur dalam Keputusan KPU No. 59 Tahun 2023.
2. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) Litbang Kompas yang dihasilkan dari 99,20% TPS sampel, terdapat 8 partai parpol memperoleh suara di atas 4% dalam Pileg 2024, yang berarti berhak mendapat kursi di DPR. Perolehan suara tertinggi diraih PDIP 16,36%, berikutnya Partai Golkar 14,59%, Partai Gerindra 13,51%, PKB 10,73%, Nasdem 9,94%, PKS 8,40%, Partai Demokrat 7,60% dan PAN 7,06%.
3. Berdasarkan hasil hitung cepat pilpres, Prabowo Subianto akan menjadi presiden RI periode 2024-2029. Peneliti senior untuk studi Asia Tenggara dari lembaga think tank Council on Foreign Relations (CFR) yang berbasis di Amerika Serikat, Joshua Kurlantzick, menilai latar belakang militer Prabowo dan hubungan dekat dia dengan seluruh matra TNI, berpotensi menghancurkan demokrasi Indonesia dan ia akan memerintah secara otoriter.
Profesor politik Asia Tenggara dan masalah keamanan dari National War College di Washington, Zachary Abuza, menilai kondisi Indonesia bakal kian buruk di bawah kepemimpinan Prabowo. Dia menduga, Prabowo akan memasukkan para pensiunan militer untuk menjadi penasihat dan pejabat kabinetnya. Namun kekhawatiran yang lebih besar adalah, bahwa ia akan mempercepat kembalinya militer di panggung politik.
4. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, larangan Presiden Jokowi agar tidak ada yang berteriak soal kecurangan Pemilu 2024 adalah sebuah masalah, karena di sisi lain ada kontestan yang sudah mengklaim kemenangan dan tidak dilarang oleh Jokowi. Menurut Feri hari ini, pernyataan Jokowi tersebut sebagai bentuk ketidaktahuannya atas hak warga negara untuk bersuara, dan menyederhanakan peristiwa kecurangan yang terjadi.
HUKUM
1. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan Institut Indonesia Memanggil 57 (IM57+), mengkritik putusan Dewas KPK yang hanya memberikan sanksi pelaku pungli di Rutan KPK, untuk meminta maaf. Novel menilai, Dewas permisif dan tidak serius memberikan sanksi. KPK harus melakukan evaluasi menyeluruh, dan itu bisa dimulai dengan mengganti anggota Dewas KPK yang permisif terhadap perbuatan korupsi pihak internal KPK.
Senada, Ketua IM57+, Praswad Nugraha, menilai vonis itu tak sesuai identitas KPK sebagai lembaga antikorupsi. Seharusnya, KPK memberi contoh bagaimana menangani korupsi, termasuk pemberian sanksi serius. Alasan Dewas tidak berwenang memberi sanksi lebih berat, merupakan bukti tidak jelasnya fungsi Dewas. Itu bukti revisi UU KPK penuh kepalsuan. Ia mendesak sanksi pidana diberikan kepada pelaku karena pungli di Rutan KPK, termasuk korupsi yang bisa dijerat penjara.
EKONOMI
1. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, tak setuju rencana Prabowo-Gibran memangkas subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis. Itu akan memicu lonjakan inflasi. Menurut dia, hal itu akan menekan daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi. Kenaikan angka kemiskinan jadi ancaman lain.
Cawapres Gibran Rakabuming mengatakan, timnya masih mengkaji wacana pemangkasan subsidi energi itu. Dia meminta agar masyarakat tenang saja, sebab ia dan Prabowo saja belum dilantik. Sebelumnya, Wakil Ketua TKN, Eddy Soeparno mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengurangi subsidi yang tidak perlu untuk membiayai program makan siang gratis, termasuk subsidi energi Rp 350 triliun yang dinilai 80%-nya dinikmati masyarakat mampu.
2. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mengkhawatirkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Manajer Kajian Kebijakan Eknas Walhi Indonesia, Satrio Manggala mengatakan, kekhawatiran itu merujuk kecenderungan paslon yang akan melanjutkan program Jokowi. Padahal, kebijakan Jokowi cenderung destruktif terhadap lingkungan.
Satrio mencontohkan, Prabowo-Gibran diprediksi akan melanjutkan kebijakan PSN di Pulau Rempang dan juga pembangunan IKN yang berpotensi menggusur masyarakat adat dari ruang hidupnya. Oleh karena itu, Walhi berharap ada oposisi yang kuat di parlemen, yang mampu membela kepentingan lingkungan dan menjadi penyeimbang kebijakan yang tidak pro-lingkungan.
TRENDING MEDSOS
1. Kata ‘Makan’ trending di X, serta lebih dari 10.000 pencarian di Google mengenai Makan Siang Gratis. TKN paslon nomor urut 2 menyatakan, Prabowo-Gibran berencana akan memotong anggaran subsidi BBM, dan menaikkan pajak untuk membiayai program makan siang gratis yang jadi program unggulan pasangan tersebut.
2. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai KPU Minta Maaf, setelah Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di 2.325 TPS ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
HIGHLIGHTS
1. Berdasarkan data KPU, sudah 35 orang petugas pemilu, 23 di antaranya petugas KPPS, meninggal dunia. Para petugas KPPS itu meninggal dunia terkait pekerjaan yang dijalaninya. Kematian memang kehendak Yang Maha Kuasa. Namun, petugas yang meninggal akibat tugas tetaplah memprihatinkan dan menyedihkan, karena seharusnya itu tidak boleh terjadi. Memang jumlah kematian sementara ini, masih jauh lebih rendah dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 800-an orang. Dari pengalaman 2019 itu, KPU sudah memperketat persyaratan petugas KPPS untuk Pemilu 2024, misalnya maksimal umur 55 tahun, dan tidak menderita penyakit komorbid. Tapi, korban tetap berjatuhan juga. Karena itu, untuk pemilu mendatang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai terjadi lagi korban manusia.
2. Sungguh lucu, hukuman yang dijatuhkan Dewas KPK terhadap pegawai KPK yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para tahanan, berupa permintaan maaf kepada publik. Lucu sekaligus ironis, karena tindakan yang masuk kategori korupsi itu dilakukan di lembaga yang bertugas memberantas korupsi, tapi pelakunya tidak dihukum selayaknya orang yang melakukan korupsi.
3. Prediksi pengamat asing dari Amerika Serikat, tentang pemerintahan Prabowo mendatang perlu mendapat atensi. Pandangan mereka itu didasarkan pada pengalaman masa lalu Indonesia, dan pribadi Prabowo. Mengingat itu prediksi, tentu saja bisa terjadi, bisa juga tidak.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 17 Februari 2024
