POLITIK
1. Setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, merasa bersyukur karena PD kembali berada di pemerintahan setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi.
PD berada di pemerintahan, saat SBY menjabat presiden selama 2 periode (2004-2014). Waketum PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang hadir di Istana Negara saat pelantikan kakaknya, mengaku kaget atas ajakan masuk pemerintahan yang datang lebih cepat dari perkiraan. Namun seperti sikap ayahnya, ia merasa bersyukur.
Untuk menghadapi Pemilu 2024, PD semula mengusung jargon perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai cawapres. Namun dalam perjalanan kemudian, PD keluar dari koalisi itu setelah Nasdem mengusung Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai cawapres. PD lantas bergabung dalam kubu Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran.
2. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, masuknya AHY dalam jajaran menteri, merupakan semacam ‘reward’ (hadiah) kepada PD dan AHY, yang telah memberikan dukungan politik kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Sangat mungkin AHY akan lanjut menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Selain itu, kata Adi Prayitno yang memimpin lembaga Parameter Politik Indonesia, momentum ini menjadi titik awal bagi AHY untuk mulai mengorbitkan karier politiknya.
3. Saat pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, hari ini, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tidak hadir. Padahal semua menteri dan pejabat setingkat menteri hadir. Antara AHY dengan Moeldoko sempat berseteru memperebutkan kepemimpinan PD.
Melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PD, yang digagas oleh sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY, antara lain Marzuki Alie dan Jhoni Allen, dipilih Moeldoko sebagai ketum. Namun Moeldoko kalah di jalur hukum, yang terakhir melalui putusan MA yang menolak peninjauan kembali (PK) Moeldoko pada 10 Agustus 2023.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku, sudah menerima surat dari PDIP yang berisi penolakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk mencatat perolehan suara di Pemilu 2024. Anggota KPU, Idham Holik, hari ini menyatakan surat itu diterima KPU pada Selasa (20/2/2024) malam, dan akan dibahas dalam rapat. Surat penolakan dari PDIP tersebut, ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
5. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memandang upaya untuk mengubah hasil Pilpres 2024 melalui hak angket DPR, bisa saja hanya mimpi belaka, karena untuk menggolkan hak angket butuh waktu panjang, apalagi saat ini sedang berlangsung proses politik yang sangat dinamis akibat dari hasil Pemilu 2024. Hak angket diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar sedang mempertimbangkan opsi tersebut. Untuk menjalankan hak angket ataupun hak interpelasi sampai tuntas, butuh dukungan tambahan dari parpol lain.
Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Nasdem dan PKB yang mengusung paslon Anies-Muhaimin, bakal memilih untuk bersikap pragmatis menghadapi dinamika dalam 5 tahun mendatang, ketimbang terlibat dalam pertarungan politik mendukung hak angket di DPR. Selain itu, Bawono juga meragukan ketahanan Nasdem dan PKB jika mengambil langkah berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.
6. Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Senin (19/2/2024), Sri Mulyani mengaku mendapat arahan dari Presiden mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat ini, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik.
Sri Mulyani mengatakan, bahwa sinkronisasi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan mendatang memang tak terhindarkan, tapi ia menegaskan bahwa itu tugas Presiden Jokowi. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan, Sri Mulyani dan Prabowo tidak memiliki pandangan yang sama.
HUKUM
1. Mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, mengungkapkan ada pegawai KPK yang meminta uang USD 6 juta, agar dirinya tidak dijadikan tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Dadan mengatakan, selain itu ia diminta orang yang mengaku dari KPK untuk tidak menghadiri sidang sebagai saksi dalam perkara terdakwa debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Herryanto Tanaka di PN Bandung.
Jaksa Penuntut Umum KPK, mendakwa Dadan terbukti menerima uang total Rp 11,2 miliar bersama dengan Sekretaris MA saat itu, Hasbi Hasan. Uang itu diterima dari Heryanto Tanaka yang sedang berperkara di MA, antara lain untuk mengondisikan agar perkara diputus sesuai keinginan Heryanto Tanaka. Ia dituntut 11 tahun dan 5 bulan penjara, serta denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti Rp 7,96 miliar.
2. KPK menetapkan lebih dari 10 pegawainya sebagai tersangka pungli di Rutan KPK. Juru bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah kasus tersebut naik ke penyidikan. Sekjen KPK membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas. Seperti diketahui, 90 orang pegawai KPK dijatuhi hukuman minta maaf secara langsung oleh Dewas. Sebanyak 12 di antaranya diserahkan ke Sekjen KPK, untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut karena kasus mereka terjadi sebelum adanya Dewas.
3. Ketua MK Suhartoyo, akan memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan hakim konstitusi Anwar Usman, soal jabatan Ketua MK ke PTUN Jakarta. Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut, jawaban itu akan diberikan oleh kuasa hukum Suhartoyo. Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, dokumen jawaban itu akan diunggah ke SIPP PTUN, sebab sidang dilakukan secara online. Anwar dalam gugatannya, meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan. Anwar juga ingin kembali menduduki jabatan Ketua MK.
Sementara Majelis Kehormatan MK, kembali memanggil pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, hari ini. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna menjelaskan, sejumlah pelapor yang dipanggil, tidak hanya melaporkan Anwar Usman, melainkan beberapa hakim lain. Berdasarkan informasi, ada 5 laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Anwar Usman terbanyak dilaporkan, yakni 3 laporan. Sementara, Saldi Isra dan Arief Hidayat dilaporkan dalam 2 laporan berbeda. Dalam laporan terakhir, Anwar Usman dilaporkan bersama Arief Hidayat dan Wahiduddin Adams yang telah pensiun.
4. Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, menegaskan masih berstatus sebagai wartawan saat mengeluarkan pernyataan polisi tidak netral di Pemilu 2024 dalam konferensi pers 11 November 2023. Itu disampaikan Aiman melalui kuasa hukumnya Yulianto Nurmansyah, dalam sidang replik di PN Jakarta Selatan. Aiman mendapat informasi polisi tidak netral, pada 27 Oktober 2023 dan percakapan WA berlangsung sampai 14 November. Sementara ia diizinkan cuti oleh perusahaan pers PT Sun Televisi Network, pada 6 November. Sehingga, seluruh informasi yang disampaikan sebelum tanggal itu dilindungi dalam Undang-undang Pers.
EKONOMI
1. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kembali pemberian subsidi energi agar dapat diubah menjadi langsung ke penerima, bukan lagi pada suatu komoditas. Dengan demikian, penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Ia menyebut, 80% subsidi energi justru dinikmati rumah tangga mampu. Pihaknya tengah menyisir masyarakat rentan. Salah satu rujukan adalah penerima BLT dan bansos lainnya. Eddy pernah mengatakan, akan memangkas subsidi energi untuk program makan siang dan susu gratis.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko mengatakan, Prabowo-Gibran berencana membuat kementerian koordinator baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Pembentukan kemenko baru itu, karena urgensi program tersebut agar segera terlaksana. Ia menyebut, per tahun program ini membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, sayur mayur dan buah-buahan, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar. Untuk tahun pertama dibutuhkan Rp 120 triliun, setengahnya ditopang APBN.
2. BI menahan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Februari 2024, hari ini. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan langkah preemptive juga forward looking, memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Saat ini, BI mematok inflasi tahun 2024 di kisaran 2,5% ± 1. Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25% dan suku bunga lending facility di level 6,75%.
TRENDING MEDSOS
1. Mas AHY dan Menteri ATR trending di X. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dilantik menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam, hari ini.
2. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Presiden Jokowi yang juga trending di X, setelah menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 yang digelar pada Selasa (20/2/2024), di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakut. Pada kesempatan itu, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 32 Tahun 2024, tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
3. Lebih dari 2.000 pencarian di Google mengenai Aiman, setelah Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya, menolak semua dalil gugatan praperadilan yang dibacakan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. Polda Metro menilai, gugatan yang diajukan Aiman tak berdasar, termasuk perihal alasan penyitaan HP milik Aiman Witjaksono.
HIGHLIGHTS
1. Akhirnya Partai Demokrat (PD), mendapat upah berupa kursi menteri untuk AHY di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Meskipun PD gencar mengusung jargon “perubahan”, tapi realita politik lebih menjanjikan jika jargon itu tak lagi disuarakan, dan terbukti upah sudah didapat, yang akan didapatkan lagi kelak di pemerintahan baru.
2. KPU tetap saja bersikeras menggunakan Sirekap, yang sudah diprotes banyak pihak karena tidak akurat dan kerap bermasalah. Padahal, KPU sendiri sudah mengakui bahwa Sirekap hanya sarana bantu, sedangkan acuan yang sah untuk menghitung suara pemilu adalah rekapitulasi manual berjenjang, sesuai UU Pemilu. Maka memang wajar, PDIP menolak penggunaan Sirekap. Sikap KPU tetap ngotot menggunakan Sirekap, tentu saja menimbulkan spekulasi negatif.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 21 Februari 2024
