JK Mendukung Hak Angket Pemilu, Penyidikan Korupsi Rumah Jabatan DPR Dimulai, dan Pembagian BLT Diundur Maret
POLITIK
1. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendukung wacana pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kata JK hari ini di Universitas Indonesia, pemerintah dan partai-partai pendukungnya tak perlu takut menghadapi kemungkinan dijalankannya proses tersebut. Justru penggunaan hak angket di parlemen, bisa jadi momen klarifikasi pemerintah atas berbagai tudingan kecurangan pemilu.
Wacana penggunaan hak angket tersebut disuarakan oleh capres Ganjar Pranowo dan sejumlah politisi PDIP, antara lain Adian Napitupulu. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin: Nasdem, PKS dan PKB juga sepakat mendukung PDIP menggunakan hak angket. Sedangkan PPP, yang bersama PDIP mengusung Ganjar-Mahfud, belum menunjukkan sikap tegas.
2. Menurut Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, syarat untuk menggulirkan hak angket DPR sangat mudah. Merujuk UU MD3, syaratnya adalah diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Kemudian, disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Namun sejauh ini, dia belum melihat niat politik untuk menjalankan wacana tersebut.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Dia menjelaskan, alur hak angket berawal dari persetujuan di DPR, lalu berlanjut dengan proses penggunaan hak menyatakan pendapat. Herdiansyah menyebut, hak menyatakan pendapat itu kemudian akan diuji di Mahkamah Konstitusi yang akan menyatakan adanya pelanggaran serius presiden terhadap undang-undang. Setelah itu, DPR dapat melakukan proses impeachment.
3. Ketua Tim Pemenangan Luar Negeri Ganjar-Mahfud, Lia Sundah Suntoso, mengaku gembira dengan perolehan suara dari jagoan yang menang di Amerika dan Kanada pada Pilpres 2024. Lia menyebut, memilih pemimpin itu berdasarkan hati nurani, bukan bantuan sosial dan intimidasi aparat. Di Amerika Serikat, pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 6.646 suara (50,95%), sementara di Kanada, Ganjar-Mahfud memperoleh 2.351 suara 53.26%. Angka ini menempatkan pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi teratas, sedangkan pasangan Prabowo–Gibran di posisi kedua dan Anies-Muhaimin menempati posisi ketiga.
4. Organisasi pegiat sipil untuk WNI di luar negeri, Migrant Care menilai, pelaksanaan pemilu luar negeri di 2024 menjadi pemilu luar negeri paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya. Staf Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, mengungkap, hingga kini masih terus ditemukan berbagai kecurangan, khususnya di negara dengan banyak pemilih Indonesia seperti Hong Kong dan Malaysia. Ia memerkirakan, ada 49% surat suara yang sia-sia atau tidak disalurkan serta terpakai dengan baik di Hong Kong. DPT LN Hong Kong 164.641 dipecah pos dan TPS, tapi pengguna hak pilih total hanya 67.693 (41%). Di TPS ada 2.390 pemilih, tapi yang datang ke lokasi hanya 753 alias 31%.
5. Hari ini merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), yang antara lain digelar di sejumlah TPS di Jakarta Utara, dan 10 TPS yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Makassar, Sulsel. Berdasarkan rekomendasi awal Bawaslu, KPU harus menggelar PSU di 780 TPS. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, kemarin mengatakan, PSU dilakukan di 686 TPS yang tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan dan 497 desa/kelurahan, serta dilaksanakan mulai dari 15 Februari-24 Februari 2024. PSU harus dilakukan, karena Bawaslu menemukan keganjilan saat berlangsung pencoblosan 14 Februari lalu.
6. Platform untuk mengawal pemilu, Jaga Pemilu, memetakan pelanggaran yang mereka temukan di 1.000 TPS. Staf Jaga Pemilu, Rusdi Marpaung, hari ini memaparkan, komposisi pelanggaran paling banyak soal administrasi sebesar 47%, 31% pelanggaran hukum lain dan dugaan pidana 15%, yang bisa berupa manipulasi suara. Terkait pelaku pelanggaran, paling banyak dilakukan oleh Sirekap (41%), KPPS (33%), caleg (10%) dan lainnya seperti tim paslon (3%) serta aparat negara (1%). Namun, Rusdi tidak membuka jumlah atau kuantitas pelanggaran yang ditemukan oleh 2.000 relawan yang bertugas di 1.000 TPS itu.
7. Berdasarkan hasil hitung riil sementara dari Sirekap (sebanyak 62,09% dari total TPS 823.236), politisi Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang juga Waketum PD, merupakan satu-satunya caleg tingkat DPR di Pemilu 2024, yang berhasil memperoleh lebih dari 200 ribu suara. Ibas yang nyaleg di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII, mendapatkan 249.345 suara. Peraih suara terbanyak di bawah Ibas adalah Puan Maharani dari PDIP (Dapil Jateng V) dengan 186.033 suara, dan Faisol Reza dari PKB (Dapil Jatim II) dengan 162.574 suara.
HUKUM
1. Penyidik KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Setjen DPR RI. Namun Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri belum bersedia mengungkap siapa tersangkanya dan pasal yang disangkakan terhadapnya. Berdasarkan catatan, KPK sudah menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Setjen DPR sejak pertengahan 2023. Saat itu KPK memeriksa Sekjen DPR, Indra Iskandar, pada 31 Mei 2023. KPK tak mengungkap maksud pemeriksaan Indra. Ali Fikri hanya mengatakan, akan dijelaskan pada saatnya nanti.
2. Dewan Pengawas KPK menyatakan, tak bisa menindaklanjuti dugaan pemerasan USD 6 juta terhadap terdakwa kasus suap perkara di MA, Dadan Tri Yudianto, jika tak ada laporan. Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris mengatakan, seharusnya Dadan mengungkap nama pegawai KPK yang memeras dan melarangnya hadir bersaksi di PN Bandung. Selain itu, Haris menilai perlakuan yang diterima Dadan merupakan tindak pidana pemerasan yang tidak termasuk wewenang Dewas.
Dadan adalah terdakwa kasus suap di MA yang melibatkan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2024), Dadan mengaku ada pegawai KPK yang meminta uang USD 6 juta agar dirinya tak dijadikan tersangka. Orang itu juga melarang Dadan bersaksi dalam perkara terdakwa debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Herryanto Tanaka, di PN Bandung.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembagian BLT Mitigasi Risiko Pangan yang seharusnya dibagikan Februari akan diundur menjadi Maret 2024. BLT sebesar Rp 200.000 per bulan yang dirapel untuk tiga bulan (Januari-Maret) ini, akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Airlangga tidak menjelaskan alasan penundaan itu. Sebelum pemilu, pada 2 Februari lalu, Jokowi menjanjikan BLT itu dirapel pada Februari untuk membantu rakyat, karena saat itu ada kenaikan harga beras. Anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan ini, menurut Menkeu Sri Mulyani, mencapai Rp 11,25 triliun.
2. Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, berharap pemerintah merevisi harga eceran tertinggi (HET) beras. Sebab harga gabah melonjak, sehingga harga beras tak mungkin sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Ia menilai, pemerintah boleh menetapkan harga beras Bulog yang berasal dari impor, namun tidak adil jika harga beras petani diatur. Petani saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi. Antara lain, harga pupuk mahal ditambah faktor cuaca ekstrim El Nino. Apalagi, lanjut Zulkifli, petani bermodalkan uang hasil pinjaman untuk menanam padi sehingga akan rugi kalau hasil panennya dibeli murah.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, sejumlah harga pangan tetap naik pada Sabtu hari ini. Harga beras medium naik 1,95% dibanding Jumat, jadi Rp 15.700 per kg. Beras premium naik 1,49% menjadi Rp 17.000 per kg. Cabai merah keriting naik paling tinggi yaitu 12,66% dibandingkan kemarin, menjadi Rp 71.650 per kg. Bahkan di Kalteng mencapai Rp 101.250. Cabai rawit hijau naik 10,13% dibanding kemarin, jadi Rp 53.250 per kg. Harga cabai merah besar naik 7,23% menjadi Rp 75.650 per kg, di Kalteng mencapai Rp 106.250 per kg. Begitu pula bawang merah, telur dan daging ayam.
3. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Dradjad H Wibowo, memperkirakan Menkeu Sri Mulyani (Ani) tak masuk kabinet mendatang karena tak punya chemistry dengan Prabowo. Direktur Center of Economic and Law (Celios), Bhima Yudhistira menduga, ada sejumlah alasan tidak adanya chemistry itu. Pertama, penolakan penambahan anggaran Kemenhan. Ani ingin menjaga disiplin fiskal tetap kuat, misalnya menahan defisit anggaran di bawah 3%, sehingga sangat hati-hati memberi persetujuan.
Kedua, lanjut Bhima, masalah alokasi anggaran food estate. Ani tak merestui, sehingga akhirnya anggaran food estate yang tadinya dialokasikan di Kemenhan dialihkan ke Kementan. Ketiga, bansos pada masa kampanye yang di luar perencanaan APBN membuat rencana anggaran yang disusun Kemenkeu berantakan.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita melihat, Ani agak berseberangan dengan Prabowo dan Istana sejak Jokowi mulai mengarahkan anggaran negara yang diduga untuk kepentingan politik pemenangan Prabowo-Gibran. Misalnya, anggaran bansos mendadak direalisasikan menjelang pencoblosan. Padahal, kata Ronny, Ani sedari awal cenderung memandang politik fiskal dalam kacamata profesional dan makroprudensial dengan mengedepankan kredibilitas fiskal nasional untuk menjaga reputasi keuangan Indonesia.
TRENDING MEDSOS
1. Petani trending di X. Publik ramai mencuitkan keresahannya mengenai harga beras yang semakin mahal, namun petani justru bertambah miskin.
2. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Cap Go Meh, yang jatuh pada hari ini, Sabtu, 24 Februari 2024. Cap Go Meh biasa digunakan keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengakhiri perayaan Tahun Baru Imlek dengan sukacita.
HIGHLIGHTS
1. JK berpendapat, bahwa pemerintah tak perlu khawatir terhadap hak angket DPR karena justru bisa dijadikan momen pemerintah untuk membantah tuduhan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024. Jika pemerintah merasa tak melakukan kecurangan, sesungguhnya itu kesempatan yang tepat. Sikap menolak memang belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah, tapi sudah disuarakan oleh parpol pengusung Prabowo-Gibran yang selama ini dituduh diuntungkan oleh kecurangan tersebut.
2. Temuan Jaga Pemilu tentang begitu banyak pelanggaran yang mereka temukan dalam Pemilu 2024, bisa memperkuat indikasi tentang pemilu kali ini tidak baik-baik saja. Meski mereka hanya mengambil data dari 1.000 TPS dari sekitar 800.000 TPS di seluruh Indonesia, tapi temuan tersebut jelas tak boleh diabaikan, sebagaimana hasil metode hitung cepat yang menggunakan sampel 2.000 TPS.
3. Rakyat kebanyakan makin resah dengan tren harga beras dan sejumlah bahan pangan lainnya, yang terus menanjak. Pemerintah sudah membantah bahwa harga beras naik karena pasokan digunakan untuk bansos. Katanya, soal distribusi saja. Artinya stok beras ada tapi tidak terdistribusi dengan baik. Dari sisi ini jelas pemerintah abai, yang akibatnya diderita langsung oleh rakyat. Di sisi lain, sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, pemerintah masih juga tidak merevisi harga eceran tertinggi (HET) beras, yang berakibat merugikan petani, yang sudah didera dengan kenaikan harga pupuk dan komponen produksi lainnya, serta paceklik. Dari kasus beras ini, jelas pemerintah tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya DPR melakukan koreksi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 24 Februari 2024
