Kerjasama Gugatan Ganjar & Amin di Pemilu, Bupati Sidoarjo Memenuhi Panggilan KPK, dan Bansos Kembali Dibagikan

POLITIK

1. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyambut baik opsi kerja sama dengan Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, untuk menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024. Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, hari ini menyebutkan, bahwa upaya untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil mesti disambut dengan positif.

Namun pihaknya belum menentukan sikap, apakah akan menggugat kecurangan pilpres atau tidak, karena masih mengumpulkan bukti-bukti kecurangan sambil menunggu proses penghitungan suara resmi dari KPU. Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, kemarin mengatakan, pihaknya membuka diri untuk bekerja sama dengan TPN Ganjar-Mahfud, karena punya kepentingan yang sama untuk menegakkan hukum dan demokrasi.

2. THN Timnas Anies-Muhaimin menemukan 9 bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024. Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengatakan, kecurangan tersebut terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan berlangsung. Kecurangan itu antara lain, penggelembungan suara melalui sistem informasi milik KPU yang cukup masif, surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan Prabowo-Gibran, pengerahan aparat desa, jumlah surat suara yang kurang dari daftar pemilih tetap (DPT), dan penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

3. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, hari ini mengungkap, sudah mengadakan pertemuan dengan mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Rabu, (14/2/2024), setelah pencoblosan. Mereka bertiga berdiskusi dan punya pandangan yang sama tentang pelaksanaan Pilpres 2024. Anies menekankan, bahwa yang terpenting baginya bukan siapa yang memenangkan Pilpres 2024, tapi pemilu yang berlangsung dengan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan. Sedangkan Cawapres Mahfud MD melalui akun X-nya mengatakan, pemilu sudah selesai dan kini semua pihak tinggal menunggu hasil akhir yang akan diumumkan KPU.

4. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count/QC) Litbang Kompas, dengan suara masuk 98,05% dari seluruh TPS sampel, didapat hasil sebagai berikut (berdasarkan persentase terbanyak): PDIP 16,26%, Golkar 14,63%, Gerindra 13,50%, PKB 10,76%, Nasdem 9,96%, PKS 8,40%, Demokrat 7,57%, PAN 7,09%, PPP 3,90%, PSI 2,82%, Perindo 1,39%, Partai Gelora 0,84%, Partai Hanura 0,83%, Partai Buruh 0,68%, Partai Ummat 0,48%, PBB 0,39%, Partai Garuda 0,28% dan PKN 0,22%. Berdasarkan angka tersebut, hanya 8 parpol yang lolos parliamentary threshold 4%, atau dapat kursi di DPR.

Hasil QC dari Charta Politika, berdasarkan 92,30% dari TPS sampel, diperoleh data 9 parpol yang lolos ke DPR, dengan urutan dari angka terbanyak: PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN dan PPP. Jumlah parpol tersebut sama seperti dengan Pileg 2019, hanya saja urutan perolehan suaranya yang berbeda. Hasil dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), berdasarkan sampel yang sudah masuk sebanyak 92,15%, didapat hasil 8 parpol lolos parlemen, sama dengan hasil dari Litbang Kompas.

5. Hasil exit poll Litbang Kompas, menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih Ganjar-Mahfud, sebesar 60,9% dari responden, memilih karena kesamaan suku dan etnis. Peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan menilai, temuan tersebut mengagetkan karena Ganjar dan Mahfud sering menyuarakan soal keberagaman dan sisi-sisi yang rasional. Setelah kesamaan suku dan etnis, alasan lain pemilih memberikan suara ke Ganjar-Mahfud adalah karena didukung oleh partai politik pilihannya, sebanyak 45%.

6. Masih menurut hasil Litbang Kompas tersebut, hanya 54,9% pemilih PDIP yang mencoblos Ganjar-Mahfud. Menurut peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, angka itu menandakan pasangan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pendukung PDIP. Di sisi lain, faktor pengaruh Jokowi menjadikan sebagian pendukung PDIP itu memilih Prabowo-Gibran. Sementara itu, pemilih Gerindra sebanyak 87,6% menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Gibran.

7. Menurut peneliti dari Charta Politika, Nachrudin, pengaruh sosok Presiden Jokowi tak bisa dilepaskan dari kemenangan Prabowo-Gibran di wilayah yang diasosiasikan sebagai “kandang banteng”: Jawa Tengah-DIY, Bali dan Sulut. Jokowi adalah bapaknya Gibran, kata Nachrudin.

Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, menjelaskan pengaruh Jokowi ini tak hanya dari sisi personal, tapi karena “punya bobot pemerintahan”. Namun, politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai, rendahnya suara Ganjar-Mahfud di daerah-daerah tersebut akibat adanya “tangan-tangan berkuasa” yang turut andil.

8. Masih ada sebanyak 512 TPS di Papua yang belum melakukan pencoblosan. Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, hari ini mengabarkan, penyebab belum dilaksanakan pemungutan suara antara lain, di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, karena faktor politik sistem noken yaitu masih tarik-ulur suara masyarakat mau diberikan kepada siapa, sedangkan di Paniai, karena logistik pemilu yang dibakar, di Mamberamo Raya karena masalah transportasi.

HUKUM

1. Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK, hari ini. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Saat jeda salat Jumat, Gus Muhdlor mengatakan, akan bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Dia berharap, perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Sidoarjo agar lebih transparan. Selain Gus Muhdlor, hari ini KPK juga memeriksa Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, sebagai saksi.

Sebelumnya, KPK menunda pemeriksaan Muhdlor setelah pemilu. Ketua IM57+, M Praswad Nugraha, menyayangkan penundaan itu yang bisa dinilai menunjukkan KPK tidak netral. Ia menyebut, lembaga antikorupsi itu tidak profesional, terlebih kemudian Bupati mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Menurut Praswad, mestinya KPK tegak lurus di rel penegakan hukum, bukannya ikut masuk dalam rel politik.

Dalam kasus itu, KPK sudah menahan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati, saat OTT, 25 Januari 2024. KPK menyita uang tunai sekitar Rp 69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sekitar Rp 2,7 miliar pada 2023.

2. Dewas KPK mengungkap, kasus pungli di Rutan KPK bermuara pada satu nama, Hengki, seorang pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Kemenkumham. Fakta itu terungkap dalam sidang pelanggaran etik yang digelar, kemarin. Hengki pernah menjabat Koordinator Kamtib. Menurut para saksi, Hengki adalah orang yang menunjuk para pegawai di rutan untuk mengumpulkan uang dari para tahanan.

Anggota Dewas, Albertina Ho, menyatakan praktik pungli ini terstruktur secara masif di 3 rutan KPK: Rutan Gedung Merah Putih, Rutan KPK Gedung C1, Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Para pegawai KPK memberikan jasa kepada tahanan yang ingin menggunakan HP dengan membayar Rp 5 juta setiap bulan. Setelah Hengki berhenti dari KPK, pegawai lain menunjuk pengganti Hengki dan memberinya sebutan ‘lurah’. Ada 9 orang ‘lurah’ di 3 rutan KPK.

EKONOMI

1. Setelah ditunda menjelang pemilu, hari ini Presiden Jokowi kembali membagikan bansos pangan di Gudang Bulog Cibitung. Kepada keluarga penerima, ia mengatakan bansos beras itu untuk membantu warga, dan tidak ada negara lain di dunia yang melakukannya. Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara paslon Prabowo-Gibran. Kubu pesaing dan masyarakat sipil berulang kali mengkritik pembagian bansos langsung oleh Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan, guyuran bansos tak berkait dengan kelangkaan beras. Ia meyakinkan beras di Bulog melimpah, terutama untuk menghadapi Ramadhan. Hingga hari ini, harga beras masih sangat tinggi. Berdasarkan panel harga pangan Bapanas, beras premium naik 1,26% dibanding pekan lalu, menjadi Rp 16.100 per kg. Sementara, beras medium naik 0,14% jadi Rp 13.970 per kg. Di Papua Pegunungan, beras premium bahkan mencapai Rp 23.420 per kg. Selain beras, harga komoditas lain seperti cabai, daging ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng kemasan dan tepung terigu, masih melangit.

2. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, BLT mitigasi risiko pangan sedang dalam proses pencairan. BLT yang diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan per keluarga itu, masih membutuhkan penganggaran di Kemensos dan kontrak dengan PT Pos Indonesia untuk penyalurannya. Airlangga memastikan, BLT tidak ada kaitan dengan pemilu. Penyalurannya juga tetap dirapel untuk jangka waktu tiga bulan, Januari-Maret, yaitu menjadi Rp 600.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

3. Pemerintah melalui Kementerian PUPR, mengebut pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, agar rampung pada Juli 2024. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga menjelaskan, hingga 8 Februari 2024, progres pembangunan RTJM hampir rampung dan telah mencapai 78%. Saat ini diperkirakan telah bertambah pada kisaran 80%, karena dalam 1 minggu progresnya meningkat 2-3%. Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan, bakal pindah ke IKN pada Juli 2024.

TRENDING MEDSOS

1. Kata “Kamisan” bersama dengan Jokowi dan Prabowo trending di X, setelah Feri Amsari meneriakkan kata “Turunkan Jokowi dan Prabowo” saat menutup acara aksi kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/2/2024). Sementara itu, di hari yang sama, Jokowi menerima surat kepercayaan dari 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa negara sahabat untuk Indonesia.

2. Di medsos WA, berseliweran banyak rekaman video bukti kecurangan di berbagai daerah, yang terbanyak adalah surat suara pilpres yang sudah dicoblos di nomor urut 2.

HIGHLIGHTS

1. Berdasarkan hasil QC sejumlah lembaga survei, komposisi parpol yang bisa lolos ke Senayan tak beda dengan hasil Pemilu 2019, kecuali posisi PPP yang masih belum pasti. Menurut Litbang Kompas, faktor pengaruh Jokowi pada arah pilihan pemilih untuk pilpres dan pileg besar sekali, yang berakibat negatif kepada PDIP. Namun, yang cukup mengherankan, pengaruh Jokowi tidak berimbas besar bagi PSI, sehingga besar kemungkinan tak lolos ke DPR, meskipun PSI sudah sangat jelas mengampanyekan diri sebagai partainya Jokowi.

2. Pengumpulan bukti-bukti kecurangan pemilu, masih terus dilakukan oleh kubu 01 dan 03. Gaung pemilu curang terus menggema, bersamaan narasi bahwa proses pemilu sudah legitimate. Dua narasi yang saling bertolak belakang itu masih mendominasi ruang percakapan publik, tak hanya di media sosial.

3. Puluhan ribu warga Papua yang seharusnya mencoblos di 512 TPS, hingga saat ini belum bisa menjalankan haknya sebagai warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik dalam pemilu. Sejumlah alasan disebutkan, namun setidaknya terkait sistem noken dan kendala transportasi, seharusnya telah bisa ditangani jauh-jauh hari sebelumnya, karena itu bukan masalah yang baru muncul, sehingga tidak mengorbankan hak politik warga negara. Dalam kasus ini, bisa disebut negara tidak hadir memenuhi kewajiban menjaga hak warga negaranya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 16 Februari 2024