Jendela Negeri: Penataan Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah
Seri Jendela Negeri yang membahas tentang Penataan Pengawai Non-ASN di Instansi Pemerintah.
Makpi Support
BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Sabtu, 11 November 2023
POLITIK 1. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menilai saat ini demokrasi sedang di ujung kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Pernyataan itu disampaikan Paloh pada perayaan HUT ke-12 Nasdem, hari ini di Jakarta. Ia menyebut, kerusakan itu ditandai antara lain oleh pengerahan…
BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Jumat, 10 November 2023
POLITIK 1. Tiga aktivis pro-demokrasi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakpus. Mereka digugat terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan…
BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Kamis, 9 November 2023
POLITIK 1. Presiden Jokowi tidak bersedia memberikan komentar tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menjatuhkan sanksi kepada adik iparnya, Anwar Usman, berupa pencopotan dari jabatan sebagai Ketua MK. Jokowi hanya mengatakan, “Saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi,…
BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Rabu, 8 November 2023
POLITIK 1. Majelis Kehormatan MK (MKMK) kemarin memutus Ketua MK, Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran etik berat dalam menangani putusan No. 90/2023 yang menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024, sehingga Anwar diberhentikan dari jabatan ketua MK.…
BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Selasa, 7 November 2023
POLITIK 1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini memutuskan Ketua MK, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat dalam memutus perkara No. 90/2023 tentang batas usia capres-cawapres yang membuka jalan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut kontestasi Pilpres 2024.…
Rantai Nilai Kebijakan Publik
Mengapa kita perlu memahami pentingnya mengubah perspektif kebijakan publik. Sebagian besar yang kita buat baru pada jenjang ‘kebijakan politik’ dan ‘kebijakan pemerintah’, belum pada jenjang kebijakan publik seharusnya. Salah satu penyakit setiap pemerintah negara berkembang, terutama yang tidak kunjung keluar…
Membongkar Birokrasi ”Red Tape”
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”. Birokrasi Weberian, yang juga dikenal sebagai Administrasi Publik Tradisional, masih mendominasi…
Membangun Tata Kelola Kolaboratif
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Membangun Birokrasi Digital
Salah satu kelemahan birokrasi dalam mempercepat perubahan menuju birokrasi digital, adalah adanya berbagai peraturan dan mandat serta sikap mental (mental block) yang ada di masing masing instansi. Tidak bisa dihindari dan ditunda lagi, Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital.…