EKONOMI
1. Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memaparkan enam persoalan ekonomi Presiden Jokowi yang akan menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, kualitas pertumbuhan ekonomi yang relatif menurun, hanya ditopang pertumbuhan ekonomi. Padahal seharusnya juga oleh investasi, ekspor, belanja pemerintah, dan pajak. Kedua, penurunan daya beli di tengah kebijakan fiskal yang ketat saat ini, apalagi Prabowo sudah menetapkan rasio penerimaan negara harus naik jadi 23%.
Ketiga, kondisi ekonomi baik fiskal dan moneter masih relatif ketat, ditandai tingkat suku bunga yang terus naik, nilai tukar rupiah yang berfluktuasi di sekitar Rp 16.400 per dolar AS. Keempat, turunnya fleksibilitas fiskal rasio pajak yang hanya di kisaran 8%-10% terhadap PDB, dan rasio utang mencapai 38% terhadap PDB. Ditambah kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sehingga ruang fiskal lebih sempit. Kelima, penurunan performa industri manufaktur akibat beban impor bahan baku masih terus membengkak karena depresiasi nilai tukar rupiah. Dan, terakhir, fungsi intermediasi keuangan, yakni penerima kredit masih terbatas. Artinya margin bunga bersih (NIM) perbankan di Indonesia masih relatif tinggi.
2. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu mengaku, tarif listrik per Juli 2024 akan diumumkan pekan ini, khususnya tarif untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Perhitungan tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, namun selama Januari-Juni tidak berubah. Tarif mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA). Salah satu komponen, yakni kurs rupiah terus terdepresiasi.
Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memprediksi harga energi lain, yakni BBM, terutama nonsubsidi, akan naik bulan Juli nanti. Ia menyebut harga minyak mentah dunia yang beberapa waktu terakhir, menunjukkan tren meningkat. Kedua, produksi minyak mentah dalam negeri yang terus menurun dan berdampak pada porsi impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus terdepresiasi. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM maupun listrik sampai Juni 2024.
3. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wiraswasta, merespon pernyataan Menko Marves Luhut B Panjaitan soal minat perusahaan tekstil asal China untuk berinvestasi di Indonesia. Ia meminta pemerintah harus benar-benar melindungi seluruh pemain lokal dengan memastikan perusahaan asing di Indonesia, harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan begitu, struktur biaya pemain asing tersebut tidak akan jauh berbeda dari pemain lokal, sehingga persaingan akan berada pada level yang sama. Ia curiga serbuan impor dari China saat ini, terstruktur. Setelah industri dalam negeri kolaps akibat serbuan produk China, mereka masuk untuk menguasai pasar.
Sebelumnya Luhut mengatakan, terdapat satu perusahaan garmen asal China yang akan segera mengucurkan investasi pabrik tekstil di Indonesia. Dalam kaitan itu, Luhut mengusulkan agar industri tersebut melakukan investasi di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut dia, industri tersebut bakal melakukan peletakan batu pertama bila permasalahan tanah selesai.
4. Megaproyek smelter nikel hidrometalurgi Sonic Bay di Teluk Weda, Maluku Utara, resmi ditinggalkan kedua investornya dari Eropa, BASF SE dan Eramet SA. Lewat pernyataan resmi, perusahaan tambang dan metalurgi multinasional Prancis itu memutuskan hengkang dari proyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) itu. Pada tahun 2020, keduanya menandatangani perjanjian untuk menilai potensi pembangunan pabrik pemurnian nikel dan kobalt sebesar USD 2,6 miliar (setara Rp 42,64 triliun). Namun, keduanya memutuskan tidak melakukan investasi ini, setelah melakukan evaluasi mendalam. Chief Development Officer Eramet, Geoff Streeton mengatakan, Eramet juga akan tetap fokus pada optimalisasi sumber daya tambang Weda Bay untuk memasok bijih ke produsen nikel lokal.
POLITIK
1. Pusat Data Nasional (PDN) masih lumpuh sampai hari ini sejak mengalami peretasan ransomware Kamis lalu, yang meminta tebusan 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 129,6 miliar dengan kurs 1 dolar AS setara Rp 16.200. Akibat peretasan itu, semua data PDN terkunci, dan hanya bisa dibuka jika pemerintah membayar tebusan, yang ditolak Menkominfo Budi Ari Setiadi. Karena serangan tersebut, layanan digital sekitar 210 instansi pemerintah terganggu. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, layanan imigrasi akan dipindahkan ke layanan cloud milik Amazon (Amazon Web Service/AWS).
2. Selain PDN, server milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) juga dikabarkan diretas. Akun @FalconFeedsio di platform X mengabarkan, bahwa data BAIS sudah dibocorkan di situs gelap alias dark web. Atas kabar tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, hari ini mengatakan tim siber TNI akan mengecek informasi tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, hari ini mengatakan tim Polri juga sedang menyelidiki dugaan jual-beli data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) milik Polri di dark web.
3. Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menyatakan, Kemenkominfo serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) seharusnya dipimpin oleh sosok yang kompeten. Menurut Alfons, kasus peretasan atau serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini, menunjukkan buruknya manajemen digital pemerintah karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tidak kompeten. Dari kasus peretasan tersebut, kata Alfons, menunjukkan pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo dan BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber. Pengisian jabatan atas dasar balas budi dukungan politik, kata Alfons, menjadi salah satu penyumbang kekacauan manajemen digital di pemerintahan.
4. Mahkamah Rakyat Luar Biasa, hari ini menggelar sidang untuk mengadili pemerintahan Presiden Jokowi. Pengadilan yang disebut People’s Tribunal atau Sidang Rakyat itu digelar secara terbuka di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Sidang peradilan tersebut dilaksanakan untuk mengadili “Nawadosa” rezim Jokowi. Ada 9 poin “Nawadosa” yang mereka sebutkan dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan dipandang telah mengganggu rasa keadilan rakyat.
Sidang dihadiri ratusan orang dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, akademisi, jurnalis, dan aktivis. Panitera Mahkamah Luar Biasa, Dicky Rafiki, mengaku sudah mengirim panggilan sidang kepada Jokowi, selaku tergugat, yang disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Negara dan secara daring ke media sosial milik pemerintah. Namun, tidak ada respons sama sekali dari pihak pemerintah.
5. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, kemarin menyatakan bahwa tidak ada rencana PDIP mencopot Hasto Kristiyanto dari posisi sekretaris jenderal. Said menyatakan hal itu merespons kabar yang menyebut bahwa PDIP akan mengganti Hasto setelah diperiksa KPK pekan lalu. Said menyatakan, tidak ada pembicaraan apa pun tentang pergantian Sekjen di PDIP. Said menerangkan, PDIP juga menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum yang berjalan di KPK, dan PDIP memberikan pendampingan hukum terhadap Hasto selama pemeriksaan.
LINGKUNGAN
1. Banjir melanda sebagian wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) khususnya di Kampung Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Air dari Sungai Sepaku meluap hingga masuk permukiman dan menutup jalan utama sejak Minggu malam (23/6/2024), akibat hujan deras di kawasan hulu sungai itu hingga Senin kemarin. Akibat banjir tersebut, puluhan rumah warga di Kampung Sepaku tergenang air. Menurut warga setempat, ini banjir terparah sejak 10 tahun terakhir. Warga menduga, air sungai masuk ke permukiman dan persawahan setelah dibangun Intake Sepaku, yang menutup sungai itu untuk keperluan penyediaan air bersih IKN. Akibat sungai ditutup, kata warga, air meluap.
HUKUM
1. Mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan LNG periode 2011-2021. Dalam sidang putusan, Senin kemarin, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjatuhkan denda Rp 500 juta. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, pidana 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jaksa juga menuntut Karen membayar uang pengganti Rp 1.091.280.281 dan US$104.016. Hakim tak membebankan uang pengganti kepada Karen, karena uang Rp 1.091.280.281 dan US$ 104.016,65 merupakan gaji resmi Karen sebagai senior advisor Blackstone setelah tak bekerja di Pertamina. Hal meringankan menurut hakim, Karen tak menerima uang hasil korupsi.
Karen mengaku, belum bisa menentukan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ia masih lelah secara batin dan fisik setelah mendengar keputusan hakim Tipikor Jakarta tersebut. Namun kuasa hukum Karen, Luhut Pangaribuan menyebut, pihaknya sebenarnya berniat mengajukan banding. Tapi itu tergantung kepada Karen sebagai terdakwa.
HIGHLIGHTS
1. Banjir yang melanda sebagian wilayah IKN harus menjadi perhatian, mengingat klaim pemerintah selama ini, bahwa kawasan tersebut bebas dari banjir. Harus ada penanganan yang serius dan komprehensif supaya citra pembangunan IKN yang selama ini digembar-gemborkan menggunakan konsep pembangunan hijau, tidak tercemar. Banjir yang terjadi menunjukkan, bahwa kawasan hijau yang perlu diperhatikan bukan hanya di IKN, tapi juga di hulu.
2. Kekhawatiran Apsyfi soal rencana investasi pabrik tekstil China patut menjadi perhatian. Mereka melihat serbuan produk tekstil impor dari China telah memukul produk Indonesia. Banyak pabrik tutup, dan PHK masih berlangsung hingga kini. Jangan sampai setelah banyak pabrik tutup, investor China datang menguasai pasar dengan fasilitas istimewa.
3. Kegagalan pemerintah untuk segera mengatasi peretasan PDN ditambah dengan situs situs resmi lainnya menjadi salah satu indikasi kelemahan utama melindungi sistem digitalisasi Indonesia. Di sisi lain, penetrasi internet ke dalam segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia semakin dalam. Perlu perhatian yang lebih serius dan bukan sekedar kalimat-kalimat yang “menentramkan dan meninabobokan” rakyat.
4. Mahkamah Rakyat Luar Biasa harus diwaspadai pemerintahan Jokowi, sebagai bola salju. Menurunnya tingkat kepuasan publik bisa memicu elemen-elemen sipil untuk memperluas kritik terhadap rezim, didorong rasa ketidakpuasan terkait tahapan dan pelaksanaan Pilpres yang diwarnai banyak persoalan hukum.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 25 Juni 2024
