PPATK: 1000 Orang di DPR/DPRD Terlibat Judol, Banjir di Kawasan Dekat IKN, dan Kebijakan Proteksi Industri Tekstil
HUKUM
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, lebih dari 1.000 orang di DPR RI hingga DPRD tingkat II terlibat permainan judi online. Data itu disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, hari ini. Pada kesempatan itu, Ivan menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Mereka terdiri dari anggota legislatif dan staf kesekretariatan. Volume transaksi mereka sebanyak 63.000 dengan total nilai sebesar Rp 25 miliar. Dua anggota DPR meminta supaya PPATK juga membuka data penjudi di kalangan eksekutif dan yudikatif.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menolak untuk mengungkapkan siapa saja pihak yang mengalirkan duit dari judi online sebanyak Rp 5 triliun ke 20 negara. Angka tersebut pernah diungkapkan oleh Kepala Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto. Muncul spekulasi di publik bahwa mereka yang terlibat dalam transaksi itu orang-orang yang punya posisi penting di lembaga pemerintah maupun parpol.
Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengakui, bahwa pihaknya tidak langsung menyasar para bandar judi, tapi lebih memprioritaskan upaya pencegahan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya judi online. Pernyataan itu disampaikan Hadi kemarin. Meski begitu, Hadi menegaskan bahwa penegakan hukum terkait judi online tetap terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Merespons strategi Hadi Tjahjanto, kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala, menilai strategi tersebut sebagai langkah yang tidak tepat. Menurut Adrianus, persoalan judi online tidak akan tertangani apabila Satgas belum menyentuh bagian hulu (bandar) dengan penegakan hukum. Sebab, bandar judi online dan para kaki tangannya masih akan leluasa bergerak dan menjalankan aktivitasnya. Alhasil, masyarakat tetap akan terus terpapar judi online.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, judi online sudah merambah di semua provinsi Indonesia sampai tingkat desa. Satgas, kata dia, juga sudah mempunyai data semua pemain judi online. Dari datanya, ada 5 provinsi dengan jumlah pemain terbanyak. Yaitu, Jawa Barat pelakunya 535.644 orang dengan nilai transaksi Rp 3,8 triliun, DKI Jakarta pelaku 238.568 orang dengan total transaksi Rp 2,3 triliun, Jawa Tengah 201.963 orang dengan transaksi Rp 1,3 triliun, Jawa Timur 135.227 orang dengan total transaksi Rp 1,051 triliun dan Banten pelakunya 150.302 orang dengan total transaksi Rp 1,022 triliun.
2. KPK melaporkan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, laporan itu telah diterima dan menjadi prioritas. Dia menyebut Tim Pengawas Perilaku Hakim (Waskim) juga akan segera mempelajari laporan yang diajukan KPK.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Ia menganggap hakim terkesan memaksa jaksa untuk memenuhi syarat administrasi berupa pelimpahan wewenang dari jaksa agung. Padahal, kewajiban hakim adalah sebatas menyampaikan tentang upaya hukum yang bisa dilakukan para pihak, terima atau banding. Bukan meminta salah satu pihak menerima.
3. Pendaftaran Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk periode 2024-2029 sudah dibuka mulai hari ini, Rabu, 26 Juni-15 Juli 2024. Informasi tentang teknis dan syarat pendaftaran Capim dan Dewas KPK bisa dilihat dalam pengumuman yang disampaikan di laman resmi KPK https://kpk.go.id.
EKONOMI
1. Mendag Zulkifli Hasan menyebut Presiden Jokowi menyetujui kebijakan proteksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui mekanisme bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD). Pengenaan trade remedies berupa BMTP dan BMAD akan diberlakukan kepada produk impor pakaian jadi, elektronik, alas kaki, hingga keramik. Ia berharap dalam 3 hari mendatang, aturan pengenaan BMTP dan BMAD bisa selesai.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemmy Kartiwa mengatakan, pemerintah justru mengurangi hambatan dalam menangkis potensi dumping barang TPT China ke pasar domestik. Kebijakan larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor yang direlaksasi dalam Permendag No. 8/2024 kian mempermudah masuknya TPT impor karena syarat persetujuan teknis (pertek) untuk mendapatkan persetujuan impor (PI) tak diberlakukan, juga tak memberlakukan BMAD. Sehingga, produk TPT China yang masuk Indonesia benar-benar zero duty dan hanya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai penjelasan tim presiden terpilih Prabowo Subianto belum cukup menenangkan pasar. Meski tim sinkronisasi Prabowo menegaskan akan menjaga defisit anggaran di bawah batas 3%, pasar masih mengkhawatirkan utang jatuh tempo pada 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun. Timbul kekhawatiran akan melebarnya defisit akibat risiko pengelolaan APBN yang tidak kredibel, saat utang jatuh tempo tinggi.
Defisit anggaran 2025 yang sebesar 2,29%-2,82% dari PDB, menurut Eko, akan membuat ruang penyesuaian dan perancangan ulang anggaran melalui skema APBN Perubahan menjadi sangat sempit. Jika berkomitmen menjaga defisit tidak melebihi 3%, Prabowo hanya memiliki ruang penyesuaian fiskal 1,2% dari PDB.
3. Perusahaan pertambangan multinasional asal Perancis, Eramet SA, menyebut tiga alasan hengkang dari proyek nikel Sonic Bay di Teluk Weda, Maluku Utara, senilai USD 2,6 miliar (sekitar Rp 42,64 triliun). Pertama, Eramet tidak berhasil mendapatkan skema eksekusi yang memuaskan, termasuk syarat dan ketentuan kontrak.
Kedua, Eramet memang ingin berpartisipasi dalam rantai nilai baterai di Indonesia, tetapi juga selektif dengan alokasi modal. Pada saat yang sama, Eramet juga sedang mengkaji peluang lain untuk rantai nilai kendaraan listrik (EV) seperti nikel, lithium, dan kobalt. Ketiga, Eramet menilai pasar nikel global telah berubah. Ketersediaan nikel berkualitas baterai secara global telah meningkat. Sehingga, mereka juga selektif dalam menambahkan potensi kelebihan kapasitas baru dari nikel kelas baterai.
LINGKUNGAN
1. Sebanyak 3 desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dilanda banjir sejak Minggu (23/6/2024), dan hari ini sudah mulai surut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari melaporkan, sebanyak 1.216 jiwa terdampak dan 316 unit rumah terendam air dengan ketinggian hingga 150 cm. Abdul menambahkan, bahwa banjir tersebut tidak berdampak langsung terhadap proses pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena lokasi banjir di wilayah permukiman masyarakat, bukan di zona pengembangan kawasan inti pemerintahan yang sedang dibangun.
TRENDING MEDSOS
Jokowi trending di X, setelah Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar sidang untuk mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo, hari ini. Pengadilan yang disebut People’s Tribunal atau Sidang Rakyat itu digelar secara terbuka di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Sidang ini menggugat ‘Nawadosa’ rezim Jokowi dengan fokus berbeda-beda, mulai dari perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi.
HIGHLIGHTS
1. Judi online makin mengemuka dalam percakapan publik setelah pemerintah dengan gencar mengabarkan tentang pemberantasan kegiatan tersebut. Presiden pun sampai mengeluarkan Keppres pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online pada 14 Juni 2024, yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Data pun mengalir dari pemerintah tentang ‘kerusakan’ yang diakibatkan oleh judi online, antara lain mengalirnya uang ke bandar judi di luar negeri yang mencapai triliunan rupiah, plus sekitar 3 juta warga RI yang main judi.
Sebegitu heboh pemerintah berniat memberantas judi online, sementara kasus-kasus besar lain yang secara langsung merugikan negara, dan secara tidak langsung rakyat, ditangani tidak ‘sekelas’ Keppres, misalnya penanganan kasus korupsi tambang timah di Bangka yang disebut pemerintah merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Angka ini jauh lebih besar daripada angka judi.
Di sisi lain Kepala Satgas Hadi Tjahjanto mengungkapkan strategi penanganan masalah dengan memprioritaskan pencegahan, bukan menyasar bandarnya. Mengambil analogi penanganan pandemi Covid-19, strategi yang diambil Hadi ini cuma menyuruh oleh pakai masker, jaga jarak, dan mengobati orang yang kena virus. Tapi tidak menyediakan vaksin. Artinya, hilir dari masalah tidak diprioritaskan untuk ditangani.
Tentu saja strategi ini menimbulkan tanda tanya. Apakah menangani bandar akan menimbulkan gesekan besar, seperti dalam kasus penanganan korupsi timah itu? Apakah itu juga yang membuat Ketua PPAT ogah membeberkan siapa saja yang mengalirkan duit judi itu ke luar negeri? Akhirnya memang publik hanya dibikin heboh dengan teka-teki, untuk kemudian diberi teka-teki yang berbeda lagi.
2. Terlepas dari penjelasan bahwa banjir di Penajam Paser Utara tak berdampak dari kawasan inti IKN, namun tidak bisa diabaikan bahwa kawasan bencana tersebut akan sangat berpengaruh pada IKN di kemudian hari. Rezim Jokowi tidak bisa mengabaikan kondisi tersebut dan hanya fokus menyelesaikan kawasan inti pemerintahan, sehingga hanya akan meninggalkan kendala serius dalam operasional IKN di masa depan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 26 Juni 2024