POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 61,6% publik nasional merasa kurang atau tidak puas sama sekali dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Survei nasional itu dilaksanakan pada 5-19 Juli 2026.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan, pengenalan rakyat tentang MBG sangat tinggi, yakni 95,4 % dan hanya 4,6% yang tidak tahu. Dari populasi yang mengenal MBG, hanya 6,2% yang merasa sangat puas dengan pelaksanaan MBG, 27,6% cukup puas, 31% kurang puas, 30,6 % tidak puas sama sekali, dan 4,6% tidak tahu atau tidak menjawab.
Dari data survei SMRC menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG semakin menurun dalam 9 bulan terakhir. Pada November 2025 kepuasan publik 62,5%, pada Februari-Maret 2026 turun menjadi 53,1%, dan Juli ini tinggal 33,8%. Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas terhadap pelaksanaan MBG melonjak dari 33,9% pada November 2025 menjadi 44,6% pada survei Februari-Maret 2026, dan 61,6% pada survei Juli 2026.
2. Merespons rencana pemerintah mendirikan 10 perguruan tinggi negeri baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah agar URI tidak tumpang tindih dengan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) maupun perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah ada.
Presiden Prabowo pekan lalu sudah melantik pemimpin lembaga URI, yang disebut gubernur, yakni Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan. Berdasarkan gagasan Prabowo, URI ditujukan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan di negara lain, seperti Prancis yang mempunyai INSP (Institut National du Service Public). Rencana pemerintah ini belum dibahas dengan Komisi X DPR, yang membidangi urusan pendidikan.
Hasto mengingatkan agar pembentukan URI tidak mengambil fungsi yang selama ini telah dijalankan Lemhannas dalam mencetak calon-calon pemimpin nasional. Dia menuturkan, Lemhannas sejak lama dibentuk sebagai lembaga yang membina pemimpin nasional dan daerah dari kalangan sipil maupun militer agar memiliki wawasan geopolitik dalam membangun Indonesia.
EKONOMI
1. CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Presiden meminta Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Pelibatan Danantara, kata Rosan, diarahkan untuk memperluas koordinasi kebijakan sektor keuangan agar tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian dan dunia usaha.
Namun, Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu meluruskan, keterlibatan Danantara, bukan untuk mengambil keputusan kebijakan, melainkan memperkuat koordinasi antarlembaga.
KSSK beranggotakan Menkeu sebagai ketua, Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK sifatnya koordinasi, tidak mengambil keputusan kebijakan. Kebijakan dilakukan masing-masing otoritas.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menepis adanya fenomena masyarakat menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan atau “makan tabungan” (mantab). Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, simpanan nasabah di bank justru tumbuh. Baik itu tabungan-tabungan yang di bawah Rp 100 juta maupun di atas Rp 5 miliar, semuanya tumbuh.
Sebelumnya, LPS melaporkan, per Mei 2026 simpanan masyarakat dengan jumlah di bawah Rp 100 juta tumbuh 4,95% (yoy). Lebih tinggi dari posisi Desember 2025 yang tumbuh 3,43%. Simpanan masyarakat di atas Rp 5 miliar tumbuh 21,45%, melambat dibanding Desember 2025 yang tumbuh 22,76%. Pada Mei 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47% (yoy) didukung oleh seluruh kelompok simpanan.
3. Tim ekonom Bank Mandiri dalam tinjauan harian ekonomi dan pasar edisi Juli 2026, mencatat urgensi penguatan tingkat penghasilan masyarakat. Peningkatan gaji perlu jadi prioritas, karena saat ini ada tanda-tanda konsumsi masyarakat ditopang oleh pinjaman, bukan pendapatan, seiring menipisnya tabungan.
Tabungan warga Indonesia menunjukkan tren makin menipis. Terlihat dari data Mandiri Saving Index yang tercatat sebesar 84,8 pada Juni 2026, terkontraksi 5,7% (yoy). Sementara indeks belanja yang tercermin dari Mandiri Spending Index masih mampu tumbuh 5,9% (yoy), di angka 123. Saat indikator tabungan turun dan konsumsi terjaga, indeks pinjaman yang mencakup pinjaman online, kartu kredit, dan paylater justru naik hingga 24,6% (yoy), di 157,7.
Berdasarkan data OJK dan BI, total outstanding pinjol, kartu kredit, dan paylater telah mencapai Rp 160,7 triliun pada Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 65% di antaranya atau Rp 103,7 triliun adalah pinjaman online. Sementara, outstanding kartu kredit Rp 43,8 triliun (27%), dan paylater Rp 13,2 triliun (8%).
Berdasarkan data OJK, porsi pinjol untuk kebutuhan konsumtif meningkat menjadi 86% pada April 2026, dari 78% di April 2025 dan 68% di April 2024. Sebaliknya, porsi pinjaman untuk kegiatan produktif terus menurun menjadi hanya 14%. Pergeseran ini, tulis laporan Mandiri, menunjukkan kenaikan pinjaman lebih didorong kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sementara pembiayaan untuk usaha lebih terbatas.
TRENDING MEDSOS
1. Kata-kata “Gubernur BI” dan “Perry Warjiyo” masih trending di X hingga hari ini. Warganet masih membicarakan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Sebagian mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira yang menyebut faktor intervensi politik yang menjadi beban Perry.
2. Kata “Polda Metro Jaya” masuk daftar pencarian terbanyak di Google. Berita terkait kata tersebut adalah penangkapan Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri. Pardiman ditangkap bersama 7 polisi lainnya terkait kasus peredaran narkoba.
HIGHLIGHT
Pelibatan BPI Danantara dalam pengambilan keputusan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu dipertimbangkan lagi. Rencana Presiden itu menabrak aturan yang ada.
Berdasarkan UU No. 4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), komite tersebut hanya terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, sebagai anggota. Menambah Danantara jelas tak sesuai UU. Belum lagi keberadaan Danantara sebagai pelaku pasar. Ini berpotensi membuat keputusan KSSK tidak lagi independen.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 28 Juli 2026
