Solusi Agar Harga Obat dan Alkes Murah, Peretas PDN Janji Beri Kode Dekripsi Besok, dan Daya Beli Masyarakat Turun
POLITIK
1. Presiden Jokowi memberikan batas waktu 2 minggu kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi dan strategi, agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat di Indonesia lebih terjangkau. Selain itu, kata Budi hari ini, Presiden memerintahkan kepadanya untuk mencari solusi guna meningkatkan daya industri kesehatan di Indonesia supaya semakin maju. Menkes mengakui harga obat di Indonesia lebih mahal 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan Malaysia. Ia menyebut, harga obat dan alkes mahal karena inefisiensi jalur perdagangan Indonesia, pajak, dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.
2. Pihak yang mengaku sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDN) di Surabaya sehingga lumpuh, berjanji akan memberikan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci pada Rabu besok. Pernyataan Brain Chiper itu muncul di forum gelap dan diunggah oleh akun perusahaan intelijen siber StealthMole, hari ini.
Selain memohon maaf kepada rakyat Indonesia, peretas ini berharap, peretasan PDN itu mendorong pemerintah untuk memberikan pendanaan dan SDM yang lebih layak di sektor teknologi ini. Serangan menggunakan ransomware itu menyebabkan sebagian besar data ratusan instansi pemerintah tidak bisa dipulihkan sejak 20 Juni lalu. Semula si peretas meminta tebusan 8 juta dolar AS, namun pemerintah tidak mau membayar.
3. Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, tidak setuju dengan paket pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk laga pemilihan gubernur Jakarta 2024. Paket pasangan itu disodorkan oleh PKS, partainya Sohibul. Anies diusulkan DPW PKB Jakarta, tapi DPP PKB belum mengambil sikap. Muhaimin bilang, bahwa PKB punya versi sendiri sosok untuk pasangan Anies. Untuk mencalonkan pasangan kandidat Pilgub Jakarta, semua parpol tidak bisa mengusung sendirian karena tidak ada satupun yang mempunyai kursi minimal 22 sebagai syarat pencalonan, yakni 20% dari seluruh kursi DPRD Jakarta.
4. Kalangan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa Rabu besok, 3 Juli 2024 untuk memprotes gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan logistik yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, yaitu Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, hari ini mengungkapkan, ribuan buruh dari Jabodetabek akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.
HUKUM
1. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang menyebut Kejagung menutup pintu koordinasi dan supervisi jika ada jaksa yang ditangkap KPK. Kejagung mengatakan selalu terbuka terkait koordinasi hingga supervisi, baik di pusat maupun daerah. Justru Kejaksaan selalu mendukung segala tupoksi yang dilakukan KPK. Ia menyinggung jaksa-jaksa yang dikirim ke KPK sebagai tenaga andal dan sangat mumpuni. Dia meminta Alex Mawarta mengungkap secara detail persoalan yang dimaksudnya.
2. LBH Padang dan keluarga yakin Afif Maulana (13) tidak tewas karena melompat dari Jembatan Kuranji. Afrinaldi, ayah Afif, bersikukuh, di badan Afif tak ada tanda-tanda jatuh dari ketinggian. Justru yang terlihat ada bekas luka lebam di punggung, pinggang, tangan, juga luka di perut mirip sepatu besar. Direktur LBH Padang, Indira Suryani menegaskan, tetap yakin Afif dan beberapa korban lain mengalami penyiksaan. Ia mengkritik Polda Sumbar yang kerap mengubah pernyataan perihal kronologi kematian Afif, mulai dari terpeleset menjadi melompat. LBH dan keluarga, Senin kemarin mendatangi Komnas HAM untuk mencari keadilan.
3. Per 1 Juli 2024, jumlah pendaftar calon pimpinan (capim) KPK baru 10 orang, dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 16 orang. Jumlah yang minim mengingat pendaftaran akan ditutup pada 15 Juli mendatang. Kondisi tersebut menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, disebabkan sosok-sosok yang mumpuni dan kompeten merasa trauma dengan langkah pelemahan KPK yang dilakukan DPR dan Pemerintah belakangan ini. Selain itu, kata Kurnia, mereka juga tidak lagi percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi. Perekrutan itu untuk pimpinan dan Dewan KPK periode 2024-2029, menggantikan pimpinan KPK 2019-2024 yang akan berakhir masa kerjanya pada Desember mendatang.
EKONOMI
1. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan deflasi 2 bulan berturut-turut, Mei-Juni 2024, mengindikasikan daya beli masyarakat yang menurun, tertahan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga pangan yang tinggi. Rendahnya inflasi inti pada Juni 2024 sebesar 1,9% (yoy) mengindikasikan masyarakat, terutama kelas menengah, sedang menahan belanja yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah. Tak hanya itu, penurunan permintaan juga bisa disebabkan gelombang PHK.
Bhima juga menyoroti tingginya inflasi harga bergejolak (volatile food) yakni 5,96% (yoy). Tingginya inflasi volatile food saat terjadi deflasi, dapat mengindikasikan masyarakat hanya bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan pangan dan menahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Selain itu, Bhima menilai deflasi pada Juni masih dipengaruhi oleh pemberian subsidi pada BBM, LPG, dan tarif listrik. Jika subsidi dikurangi, inflasi akan meningkat drastis.
2. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core), Mohammad Faisal, mendesak pemerintah tidak memangkas subsidi energi, BBM, LPG, dan tarif listrik, di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini, karena akan semakin menekan daya beli sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan. Pelemahan daya beli tercermin dari rendahnya inflasi inti pada Juni 2024 yang sebesar 1,91% (yoy). Komponen pendorong tingginya inflasi yakni inflasi pangan, sudah mereda seiring mulai masuknya musim panen. Dengan meredanya inflasi pangan, pemerintah juga menjaga inflasi harga yang diatur pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan baru saat terjadi pelemahan daya beli.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan di X masih tinggi seputar kebocoran PDN. Pada hari ini, isu mengarah kepada kelompok hacker, Brain Cipher yang mengumumkan akan merilis kunci enkripsi datanya secara gratis pada hari Rabu besok. Narasi netizen mengarah kepada rasa miris, karena harga diri negara seakan diinjak-injak, harus dikasihani oleh hacker dan sikap lembaga terkait yang masih saling lempar tanggung jawab.
HIGHLIGHTS
1. Perintah Presiden kepada Menkes untuk merumuskan solusi agar harga obat dan alkes di negeri ini bisa menjadi lebih murah tentu sebuah langkah positif. Hanya saja agak mengherankan, karena masalah tersebut sudah terjadi sejak lama, dan baru mendapat perhatian sekarang. Akibat dari masalah itu, sudah jamak banyak orang Indonesia yang memilih berobat di Singapura atau Malaysia, karena biayanya lebih murah dan kredibel. Semoga saja Menkes punya solusi yang bisa diaplikasikan, bukan sekadar janji.
2. Kita menunggu pembuktian janji Brain Cipher yang akan memberikan kunci untuk membuka gembok data PDN besok. Jika benar mereka menepati janjinya, dan dekripsi itu digunakan pemerintah, maka lengkap sudah cara mereka mempermalukan pemerintah Indonesia.
3. Pemerintah harus mempertimbangkan desakan berbagai kalangan agar tidak memangkas subsidi energi, BBM, LPG, dan tarif listrik, dalam waktu dekat. Pelemahan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, gelombang PHK di industri tekstil dan logistik, sudah menjadi beban berat warga saat ini. Tentunya negara tak ingin semakin menambah beban berat bagi rakyatnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 2 Juli 2024
