HUKUM
1. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data yang terkena serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN), atau tepatnya di PDN Sementara 2, yang berada di Surabaya. Tim dari Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut. Namun, kata Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko kemarin, data yang dikunci oleh peretas sudah tak bisa dipulihkan. Upaya yang dilakukan sekarang adalah memulihkan dengan menggunakan back up yang dimiliki instansi pengguna PDN. Hanya saja, sebagian instansi tidak punya back up.
2. Serangan siber terhadap PDN yang terjadi sejak Kamis pekan lalu itu, menyebabkan gangguan layanan digital instansi pengguna PDN. Paling tidak ada 55 instansi pemerintah yang terdampak, antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian ATR, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Bappenas, BPJS, BPOM, Kementerian ESDM. Kemenkumham, Kemenkes, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaporkan, tak ada serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini. Laporan itu ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR, hari ini. Selain itu, sepanjang 2023 BNPT sudah melakukan take down sebanyak 1.992 konten medsos yang dianggap masuk ke dalam kategori radikalisme. Namun kata Rycko, Indonesia tidak boleh lengah karena peningkatan sel-sel terorisme masih terjadi melalui proses radikalisasi, terutama menyasar generasi muda, khususnya perempuan, anak, dan remaja.
POLITIK
1. PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk berlaga di Pilgub Jakarta November mendatang. Kabar itu disampaikan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, hari ini. Namun, usulan pasangan itu belum menyertakan parpol lain, dan PKS tidak bisa mengusungnya sendirian. Karena, kursi PKS di DPRD Jakarta yang sebanyak 18, masih kurang 4 kursi untuk mencapai 20% sesuai persyaratan pencalonan. Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan bahwa PKS tidak membatasi Anies untuk menggalang dukungan dari parpol lainnya.
2. Juru Bicara Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, RD Thomas Ulun Ismoyo, hari ini mengabarkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3-6 September 2024. Kunjungan itu dilakukan Paus sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Direncanakan, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Jokowi, melakukan pertemuan dengan para rohaniwan di Gereja Katedral, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal dan pelaksanaan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).
3. Kalangan buruh hari ini menggelar unjuk rasa di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, tak jauh dari Istana Merdeka. Namun, jalan di sekitaran Istana sudah ditutup. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mewajibkan semua pekerja membayar iuran 3% dari gaji setiap bulan. Kalangan buruh menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut UU Tapera No. 4 Tahun 2016 serta peraturan turunannya, dan UU Cipta Kerja No. 6 tahun 2023.
EKONOMI
1. Realisasi belanja untuk subsidi telah mencapai Rp 77,8 triliun hingga Mei 2024. Rinciannya, realisasi subsidi energi Rp 56,9 triliun dan subsidi nonenergi Rp 21 triliun. Realisasi ini meningkat 3,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 75,1 triliun. Realisasi Mei 2024 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi subsidi pada Mei 2022, sebesar Rp 75,4 triliun. Padahal pada Mei 2021, realisasi subsidi hanya mencapai Rp 56,6 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengakui realisasi belanja subsidi periode Mei tiga tahun berturut-turut nilainya cukup besar, karena faktor kenaikan harga minyak, kurs, dan volume.
2. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, hengkangnya dua investor Eropa, BASF SE dan Eramet SA dari proyek smelter nikel hidrometalurgi Sonic Bay di Teluk Weda, Maluku Utara, bakal memengaruhi minat investor pada ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Apalagi, kata Bhima, ada statement soal sustainability yang menjadi concern dari BASF dan Eramet. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengklaim, hengkangnya 2 perusahaan global itu tidak menurunkan minat investor asing di sektor hilirisasi nikel. Keputusan BASF dan Eramet, menurut dia, adalah keputusan bisnis setelah melakukan berbagai evaluasi.
TRENDING MEDSOS
Jokowi trending di X, setelah potongan video yang diunggah oleh akun X @NinzExe07 viral. Video tersebut menunjukkan mobil ambulans yang berisi pasien diberhentikan oleh petugas keamanan dan diminta mematikan sirine saat rombongan Presiden Jokowi melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Unggahan tersebut mendapat banyak balasan dari pengguna X yang mencuitkan amarahnya terhadap kejadian tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Akhirnya Pemerintah mengaku tak mampu memulihkan data di PDN Kemenkominfo yang diretas. Kolaborasi dari berbagai instansi untuk mengatasi ransomware itu nihil. Jelas ini sebuah tamparan keras bagi pemerintah yang tengah getol melakukan digitalisasi layanan. Upaya digitalisasi tetap harus dilanjutkan, tapi pemerintah sudah seharusnya menyadari bahwa pengelolaan digital butuh SDM dan pimpinan yang kompeten. Penunjukan pimpinan lembaga sepenting Kemenkominfo sudah seharusnya berdasarkan kompetensi, mengingat lembaga tersebut lebih banyak mengurusi hal teknis, bukan politis.
Penempatan Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo jelas lebih kental nuansa balas jasa politik, ketimbang didasarkan pada kompetensi. Karena kompetensi dia lebih banyak pada penggalangan dukungan kepada Jokowi, maka dia pun lebih banyak menggunakan Kemenkominfo sebagai alat untuk menggalang opini publik seperti ‘keberhasilan’ memblokir situs judi, situs atau konten hoaks, dan lainnya. Padahal lembaga yang dia pimpin mengurusi hal lain yang tak kalah penting, yakni mengelola data Indonesia. Keberhasilan mengelola pekerjaan ini memang tidak seketika menyulut tepuk tangan dari publik, tapi kegagalan mengelolanya menampar kredibilitas pemerintah di mata publik dan dunia.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 27 Juni 2024
