POLITIK
1. Petisi berisi tuntutan supaya Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya karena dinilai sebagai penanggung jawab atas kegagalan mengurus Pusat Data Nasional (PDN) yang lumpuh diserang peretas pada 20 Juni lalu, per hari ini sudah ditandatangani lebih dari 11.000 orang, dari target 15.000. Petisi yang diinisiasi oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) pada 26 Juni 2024 itu, diedarkan melalui laman change.org.
Merespons desakan supaya Budi Arie mengundurkan diri, organisasi Pro Jokowi (Projo) membela pemimpinnya itu. Projo minta Budi Arie jangan mengundurkan diri. Sekjen Projo, Handoko, justru menuding mereka yang menuntut bosnya mundur itu, berasal dari kelompok yang mendukung kubu yang kalah pada Pilpres 2024. Dia mengaku prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial, yang menurutnya mempolitisasi dan memanfaatkan keadaan untuk menyerang Budi Arie.
2. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengaku sudah berkirim surat kepada Kemenkominfo untuk meminta backup atau pencadangan datanya di Pusat Data Nasional (PDN) pada April 2024. Namun kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, kemarin, permintaan itu tidak direspons oleh Kemenkominfo. Karena itu, pihaknya melakukan pencadangan sendiri data di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) secara berkala, sehingga sejak kemarin Ditjen Imigrasi sudah bisa memulihkan semua layanannya meskipun PDN lumpuh.
3. Presiden Jokowi kemarin memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP), Yusuf Ateh, untuk mengaudit tata kelola PDN yang lumpuh akibat serangan siber. Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga tertentu di Istana Negara, membahas kasus tersebut. Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang hadir dalam rapat tersebut, tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Ateh mengatakan, audit akan dilakukan secepatnya.
4. Anggota Komisi I DPR dari fraksi PKS, Sukamta, menyesalkan pemerintah yang tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf resmi, setelah terjadi peretasan yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN). Sukamta menilai, hal tersebut seharusnya dilakukan pemerintah lantaran telah gagal menjaga data pribadi milik warga dan negara. Dia menilai, tak ada satu pun pejabat pemerintah yang meminta maaf itu, berkaitan dengan mental para pejabat yang tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab jika tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Politisi PDIP Adian Napitupulu, mewanti-wanti Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum, seperti Polri serta KPK untuk berhati-hati dan tidak bermain-main dalam penegakan hukum. Hal itu disampaikan Adian kemarin, menanggapi pemeriksaan Polri dan KPK dalam waktu berdekatan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diperiksa Polri menyangkut tudingan penyebaran berita bohong, dan diperiksa KPK mengenai kasus Harun Masiku.
Menurut Adian, kasus Harun itu sudah lama, 4 tahun lalu, dan sudah dihukum para pelakunya, tapi kembali dimunculkan ketika Hasto bersikap kritis terhadap Jokowi. Kata Adian, penggunaan hukum untuk tujuan politik semacam itu akan menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum dan pemerintah. Krisis kepercayaan, kata dia, akan menyulut krisis ekonomi.
6. Ketum PAN Zulkifli Hasan, dipastikan akan kembali menduduki jabatan tersebut untuk periode 2025-2030, setelah 17 Dewan Pimpinan Wilayah PAN menyerahkan dukungan dalam acara Rakernas PAN ke-4 di Kantor DPP PAN, Jaksel, hari ini. Menurut Waketum, Yandri Susanto, sebanyak 21 DPW sudah menyerahkan dukungan tersebut pada Mei lalu. Kongres 5 tahunan PAN, yang agendanya antara lain memilih ketua umum, dijadwalkan digelar tahun depan.
HUKUM
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima permintaan data dari kepolisian soal aliran dana terkait judi online. PPATK telah mengungkap ada sekitar 5 ribu rekening yang terlibat dalam aktivitas haram itu. PPATK bersama Polri tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. Dalam rapat perdana, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memerintahkan Bareskrim Polri menyelidiki aliran dana dari ribuan rekening tersebut.
EKONOMI
1. Kementerian ESDM mengumumkan, tarif listrik untuk kuartal ketiga tahun ini, yakni bulan Juli-September, tidak berubah. Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu mengatakan, berdasarkan 4 parameter — kurs, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA) – seharusnya tarif bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi naik. Namun demi menjaga daya saing industri dan inflasi, langkah itu tidak dilakukan. Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik.
2. Program restrukturisasi kredit karena dampak pandemi Covid-19 sudah berakhir pada Maret lalu. Namun, Presiden Jokowi dalam rapat kabinet Senin lalu meminta agar restrukturisasi diperpanjang sampai 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan kebijakan tersebut dapat mengurangi pencadangan dana yang dilakukan perbankan atas kerugian KUR. Dia mengatakan bahwa Pada Oktober 2020, besaran restrukturisasi kredit Covid-19 tercatat Rp 830 triliun dan per Maret tahun ini turun menjadi Rp 228,2 triliun.
Menanggapi permintaan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memastikan OJK sudah melakukan survei dan analisis komprehensif mengenai kesiapan bank dan industri yang terkena dampak Covid-19, khususnya UMKM. Itu yang jadi pertimbangan untuk menghentikan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid pada Maret lalu. Sebelumnya, Rapat Dewan Komisioner OJK Februari lalu menyebut, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 turun menjadi Rp 251,21 triliun per Januari 2024, yang pada Desember 2023 masih tercatat sebesar Rp 265,78 triliun. Sedangkan jumlah nasabah turun menjadi 977 ribu dari 1,04 juta pada Desember 2023.
TRENDING MEDSOS
1. Perbincangan hari ini di X dan medsos lainnya mengemuka pada seruan netizen, baik dari akun buzzer, dan pengamat, agar Menkominfo Budi Arie segera dicopot atau mundur dari jabatannya. Sorotan juga mengarah kepada Budi Arie yang saat rapat dengan Komisi I DPR, terlihat tidak paham dalam penanganan PDN serta mitigasi digital. Juga tanggapan ketusnya yang menyebut belum ada indikasi ransomware, belum ada bukti bocornya data, serta framing Projo yang menyebut bahwa pihak yang menyudutkan Budi Arie berasal dari kubu yang kalah pilpres.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Jokowi meminta BPKP untuk mengaudit tata kelola PDN. Ini langkah yang baik. Untuk selanjutnya publik menunggu bentuk tanggung jawab pemerintah atas ‘kebodohan’ – meminjam istilah Ketua Komisi I Meutya Hafid – yang membuat hampir semua data di PDN (Sementara) tidak bisa dipulihkan karena tidak ada backup. Menurut Menkeu Sri Mulyani, anggaran untuk PDN sudah dikucurkan Rp 700 miliar. Angka yang tidak kecil ini menghasilkan produk yang dengan gampang dirusak oleh peretas. Jika tidak ada bentuk tanggung jawab yang konkret dari pemerintah, maka apatisme publik terhadap pemerintah akan makin tinggi.
2. Tudingan Meutya Hafid tentang ‘kebodohan’ sepertinya benar-benar menemukan kenyataannya, ketika organ relawan Projo –anak buah Menkominfo Budi Arie Setiadi– melakukan pembelaan membabi buta ketika pimpinannya terpojok kasus pembobolan data PDN. Ketika publik marah mengetahui hampir semua data tidak bisa dipulihkan dan tidak ada back up, kemudian mendesak Budi Arie meletakkan jabatan, Projo membuat framing konyol dengan menuding reaksi keras warga sebagai permainan kubu yang kalah Pilpres. Adagium separo kerusakan dunia disebabkan oleh orang-orang yang merasa penting, menemukan kebenaran dalam kasus ini. Merasa penting artinya orang itu tidak memiliki keahlian namun bersikukuh mengelola urusan yang tidak dipahaminya tersebut.
3. Tindakan Polri meminta data aliran dana judi online pada PPATK, layak diapresiasi untuk mendorong penyelesaian yang lebih transparan dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap perjudian baik online maupun offline. Kita berharap, jika data aliran dana telah diperoleh, Polri benar-benar dapat bertindak tegas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 29 Juni 2024
