Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”. Birokrasi Weberian, yang juga dikenal sebagai Administrasi Publik Tradisional, masih mendominasi…
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Salah satu kelemahan birokrasi dalam mempercepat perubahan menuju birokrasi digital, adalah adanya berbagai peraturan dan mandat serta sikap mental (mental block) yang ada di masing masing instansi. Tidak bisa dihindari dan ditunda lagi, Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital.…
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”. Birokrasi Weberian, yang juga dikenal sebagai Administrasi Publik Tradisional, masih mendominasi…
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Kebijakan publik belakangan ini cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat Presiden dengan rakyat perlu dikuatkan dengan kebijakan yang prosesnya merangkul publik. Suatu petang, di teras belakang Istana Bogor, Presiden mengajak saya minum teh berdua. Ada beras…
Upaya menjadikan AKHLAK sebagai budaya organisasi birokrasi adalah baik. Namun, metode, pendekatan, dan kebijakan yang digunakan perlu ditingkatkan lagi agar tidak terulang kegagalan membangun budaya organisasi. Salah satu kritik terpedas kepada birokrasi adalah tidak berbudaya, atau dalam bahasa awam mungkin…
Dikatakan oleh Ketua MAKPI Dr. Riant Nugroho: ”Keunggulan negara semakin ditentukan oleh keunggulan kebijakan-kebijakan publiknya, dan keunggulan kebijakan publik suatu negara ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga pemerintah di negara tersebut dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publiknya”. Setiap lembaga pemerintah Indonesia, secara…
On the occasion of the Indonesia Chairmanship of ASEAN 2023, The Indonesia Society for Public Policy (ISPP/MAKPI) and The ASEAN Foundation (TAF) organize a training program: Public policy literacy and learning for the people of ASEAN countries Communities 2023 Mission…
Pada tahun 2023 ini, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) mengadakan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN setelah kesuksesan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional tahun sebelumnya. Program tersebut melibatkan berbagai kegiatan, termasuk Kuliah Perdana yang bertema “Managing Effective Public Policy” dengan judul…
Menko Polhukam Mahfud MD mengajak MAKPI berkolaborasi mengawal kebijakan publik. Kolaborasi dari berbagai pihak dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Hal itu dikemukakan Menko Mahfud saat meneria audiensi Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa…
Sebanyak 28 mahasiswa Program Mini Magister Kebijakan Publik Angkatan 1 Tahun 2020/2021 melaksanakan Wisuda secara virtual pada Kamis (26/8/2021). Direktur Rumah Reformasi Kebijakan Dr Firean Suprapto mengatakan, kilas balik mini magister kebijakan public yang dirancang oleh pengurus rumah reformasi kebijakan…