POLITIK
1. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, hari ini memberi sinyal bahwa partainya akan mengumumkan calon yang diusung untuk Pilkada Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten pada Rabu pekan depan, 7 Agustus 2024. Sementara itu, arah dukungan PDIP untuk Edy Rahmayadi dalam Pilgub Sumut semakin jelas, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024, Adian Napitupulu, menemui Edy di Medan Sabtu lalu. Bendera PDIP dan Partai Hanura pun, sudah dikibarkan di kantor pemenangan Edy Rahmayadi di Jalan Sudirman, Kota Medan. Dengan demikian, Edy yang menjabat gubernur Sumut periode 2018-2023, akan berhadapan dengan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang didukung 7 parpol.
2. Hawa perseteruan pengurus PKB dan PBNU semakin hangat. Kemarin, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, melontarkan dugaan bahwa Pansus Angket Haji yang dibentuk DPR untuk menyelidiki ketidakberesan penyelenggaraan haji 2024, adalah masalah pribadi yang ujungnya untuk menjegal adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hari ini langsung merespons dengan mengatakan, Pansus DPR tidak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq menambahkan, PBNU tidak perlu ikut campur dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. PBNU sudah menyatakan akan merebut PKB untuk dikembalikan ke NU, karena para elite PKB dituding sudah membelokkan arah partai tersebut.
3. Presiden Jokowi hari ini mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat menginap di Istana Kepresidenan, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (28/7) malam. Ia mengaku belum terbiasa dengan suasana di tempat baru. Presiden berangkat dari Jakarta ke IKN pada Minggu kemarin dengan mengajak serta sejumlah artis dan influencer. Direncanakan Presiden akan berada di IKN selama 3 hari. Hari ini ia mengadakan rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN dan Mensesneg. Setelahnya, Jokowi juga akan menerima kunjungan dari kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.
HUKUM
1. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 61,3% responden tidak puas dengan kinerja KPK saat ini. Responden yang menyatakan puas 34,9%, dan tidak tahu 3,8%. Survei diadakan pada 22-24 Juli 2024, dengan mewawancarai 530 responden dari 38 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas, sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan 95%, dengan margin of error ± 4,32 dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Mengenai pimpinan baru KPK, sebanyak 51,4% responden berpendapat, semua harus orang baru; 46,7% memilih tetap ada komisioner lama selain yang baru; dan tidak tahu 1,9%. Sosok pimpinan yang paling dibutuhkan saat ini, 43,7% publik menjawab jujur dan bersih; berani dan tegas 18,5%; dapat dipercaya 12,8%; berintegritas dan kompeten 9,3%; tidak mudah diintervensi 7,1%; menjunjung etika dan moral 5,2%; mempunyai wawasan kenegaraan 3,0%; dan 0,4% responden menjawab tidak tahu. Sebanyak 50,7% responden memilih aktivis antikorupsi sebagai pimpinan KPK; akademisi 11,4%; hakim 10,9%; TNI 7,2%; polisi 6,4%, jaksa 4,7%; pengacara 4,5%; tidak tahu 2,8%; dan lainnya 1,4%.
2. Situasi di Kota Tual, Maluku, sudah aman setelah bentrok antara anggota Brimob, dan Polantas pada Minggu malam kemarin. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah mengatakan, penjagaan di Kota Tual dilakukan sebagaimana SOP yang berlaku. Bentrokan senjata pecah di Jalan Gajah Mada, Kota Tual, Provinsi Maluku, Minggu malam. Selain menyebabkan kerusakan pada kantor Polres Tual akibat terkena peluru, dua anggota juga dilaporkan terluka. Diduga, saling tembak itu merupakan buntut razia lalu lintas yang melibatkan polisi lalu lintas dan Brimob pada Jumat malam.
3. Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk klarifikasi sosok inisial T yang dia sebut sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tiba di Lobby Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 14.18 WIB. Benny mengenakan kemeja hitam dan jaket biru bertuliskan #SikatSindikat. Ia berjanji memberikan keterangan pers usai memberikan klarifikasi kepada petugas Bareskrim.
EKONOMI
1. Setelah PP Muhammadiyah kemarin, mengumumkan secara resmi untuk menerima tawaran pemerintah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hari ini memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah. Dia mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai jatah, untuk 6 ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia. Saat ini, baru eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang ditetapkan untuk dikelola oleh PBNU, yang paling awal menyetujui pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. Wakil Menteri Investasi, Yulio menyebut, jatah untuk Muhammadiyah kira-kira hampir sama dengan yang didapatkan NU.
Dalam penjelasan alasan menerima tawaran IUP dari pemerintah, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa Muhammadiyah menerima IUP dengan berbagai prinsip yang pro terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pihaknya tidak mengejar keuntungan, dan akan mengembalikan IUP kepada pemerintah apabila ada yang melenceng dalam pengelolaan tambang. Koordinator Nasional Advokat Tambang (Jatam), Melky Nahar menilai, pernyataan Haedar soal Muhammadiyah tidak cari keuntungan dari bisnis tambang itu adalah omong kosong. Bisnis itu orientasinya tunggal, kata Melky, yaitu profit.
2. Tsunami PHK di pabrik tekstil berlanjut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengatakan, kali ini PHK melanda 4 pabrik di Jawa Tengah yang memangkas 700 pekerja sejak Juni-awal Juli, dan 1 pabrik di Bandung yang bersiap mem-PHK 500 pekerja pada Agustus. Sehingga, jumlah pekerja tekstil yang jadi korban PHK sejak awal 2024 bertambah menjadi 14.500 orang per Juli 2024, dan bakal menjadi 15.000 orang dengan PHK oleh pabrik tekstil di Bandung pada Agustus nanti. Itu pun hanya pekerja anggota KSPN.
Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai, tren PHK disebabkan dua hal. Pertama, karena relokasi pabrik dari Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Kedua, pabrik tutup permanen tak mampu bersaing. Pabrik yang tutup permanen disebabkan alasan mesin sudah tua, dan biaya ekonomi sudah tinggi dibanding negara lain. Menurut Bahlil, PHK massal juga dipicu oleh masalah produktivitas. Ia mendorong jalan tengah, dimana hak-hak buruh diperhatikan, tetapi buruh juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan.
TRENDING MEDSOS
1. Trending di X kembali mengarah kepada gesekan PBNU dan PKB. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menuding pembentukan Pansus Haji di DPR yang didorong oleh PKB, bertujuan untuk mengincar posisi ketum PBNU, dan Menteri Agama, yang diisi oleh Gus Yaqut, adik Gus Yahya.
2. Media sosial, diramaikan percakapan mengenai edisi khusus Majalah Tempo tentang “10 Tahun Jokowi” dengan judul “Nawadosa Jokowi”. Tempo mengupas detail 18 dosa Jokowi, antara lain: dinasti dan oligarki politik; pelemahan institusi demokrasi; TNI di ranah sipil; konflik Papua; politisasi kejaksaan; dan pemaksaan Ibu Kota Nusantara.
HIGHLIGHTS
1. Perseteruan lama dengan wajah baru, kembali muncul di tubuh NU. Dulu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), digusur oleh Muhaimin Iskandar dari PKB, padahal mereka masih bertalian darah. Kali ini, PBNU di bawah Gus Yahya berniat merebut kembali PKB untuk dikembalikan ke NU. Kubu yang berseteru pun, masih sama dengan yang lalu, meskipun sebagian aktor utamanya beda. Nuansa baru yang melingkupi meletupnya kembali perseteruan ini antara lain, PKB yang makin kuat berdasarkan hasil Pemilu 2024, dan PBNU makin lengket dengan Pemerintah, serta bisnis baru PBNU yang menjanjikan profit: tambang batu bara. Masih belum jelas hasil dari perseteruan ini. Orang dulu bilang: permusuhan antar saudara, kerap kali lebih sengit ketimbang bukan sesama saudara.
2. Jokowi tak bisa nyenyak tidur di IKN. Bisa jadi memang dia akan tak nyenyak tidur hingga akhir jabatannya yang tinggal menghitung hari. Sejumlah target yang digadang-gadangnya meleset dari sesumbarnya di awal. Pembangunan IKN tersendat-sendat, aroma politis di balik tak segera dibukanya secara transparan nama bandar judi online, tsunami PHK di industri tekstil nasional, cawe-cawe kekuasaan demi melanggengkan dinasti, runtuhnya etika dan wibawa lembaga hukum dan peradilan, bahkan pengungkapan “Nawadosa Jokowi” akan menjadi mimpi buruk yang akan mengganggu tidur Jokowi di masa-masa akhir kekuasaannya yang penuh kontroversi. Namun demikian, semoga Jokowi tetap bisa tidur walau sejenak untuk melepas lelah dan penat yang telah dibuatnya sendiri. Tidurlah, Bapak Presiden. Kadang mimpi lebih kaya harapan, daripada kebangunan yang menatap realita.
SUMBER
INDONESIA UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 29 Juli 2024
