PDIP Gelar Peringatan Kudatuli, Ribuan Anak Terlibat Judol adalah Kelalaian Negara, dan Sosok T Pengendali Judol
POLITIK
1. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melakukan mutasi terhadap 256 perwira tinggi di lingkungan TNI, termasuk sejumlah jabatan strategis. Di antaranya, Mayjen Mohamad Hasan, yang sebelumnya menjabat Pangdam Jaya, ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Mohamad Hasan lulusan Akademi Militer 1993, yang lebih banyak berkarier di Korps Pasukan Khusus (Kopassus). Salah satu posisi penting yang ia jabat adalah Komandan Grup A Paspampres pada 2014 hingga 2016, yang bertugas untuk mengamankan presiden beserta anggota keluarganya.
2. PDIP menggelar peringatan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, yang disingkat Kudatuli, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pagi hari ini. Acara diisi dengan sejumlah aktivitas, yakni aksi teatrikal, pembacaan puisi, aksi tabur bunga, dan penyampaian pidato oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sejumlah fungsionaris DPP PDIP hadir, antara lain Eriko Sotarduga, Yasonna Laoly, dan Ganjar Pranowo. Hasto menyatakan, bahwa peristiwa Kudatuli membuktikan, bahwa kekuatan arus bawah mampu melawan kekuatan penguasa.
Peristiwa Kudatuli berlatar belakang kemunculan Megawati Soekarnoputri dalam panggung politik dan ketidaksukaan pemerintah terhadap dia. Sejak ia berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1987, popularitas PDI makin tinggi. Dalam Kongres PDI 1993, dia terpilih sebagai ketum periode 1993-1998. Namun, hasil kongres itu tidak diakui pemerintah. Pada Juni 1996, PDI kelompok Soerjadi melakukan kongres di Medan, tanpa mengundang Megawati. Dalam kongres ini Soerjadi dipilih kembali sebagai ketum. Pada 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi dengan dukungan pemerintah saat itu, melakukan penyerangan untuk mengambil alih kantor DPP PDI di Jl Diponegoro. Penyerangan tersebut menyulut kerusuhan di kantor DPP PDI dan merembet ke Jalan Salemba. Insiden tersebut menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka, serta 23 orang dinyatakan hilang. Sejak peristiwa itu, Pemerintah melakukan pemburuan dan penangkapan sejumlah aktivis. Di sisi lain, Megawati tetap bersikukuh sebagai ketum. Setelah pemerintah Orde Baru tumbang, Megawati menambah kata “Perjuangan” pada PDI untuk membedakan dengan PDI yang dipimpin Soerjadi.
3. Puluhan aktivis muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro, menggelar aksi di depan Gedung Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), siang hari ini. Lokasi tersebut merupakan tempat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan rapat Konsolidasi Nasional selama dua hari, Sabtu hingga Minggu besok. Mereka menyuarakan protes terhadap PP Muhammadiyah yang menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang batu bara.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, PP Muhammadiyah akan memberikan sikap resmi mengenai menerima atau menolak tawaran dari pemerintah, setelah acara Konsolidasi Nasional. Padahal sebelumnya, salah seorang pengurus PP, Anwar Abbas, sudah mengatakan bahwa Muhammadiyah telah menerima tawaran pemerintah itu, yang diambil dalam rapat pleno pengurus sekitar 2 pekan lalu. Ada 3 lembaga otonom PP Muhammadiyah yang menolak rencana pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan, yakni Majelis Hukum dan HAM (MHH) Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, dan LPPA Aisyiyah.
4. Presiden Jokowi pagi hari tadi membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Relawan Alap-alap Jokowi (AAJ), yang digelar di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia hadir. Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, juga hadir. Acara Munas tertutup bagi wartawan. Ketua Relawan Alap-alap Jokowi, Muhammad Isnaini, beberapa hari lalu mengungkapkan, bahwa Munas AAJ ini akan mengukuh Jokowisme, sebagai ideologi organisasi. Jokowisme diterjemahkan AAJ sebagai ideologi kebangsaan yang mengandung nilai-nilai keteladanan kerja untuk rakyat.
HUKUM
1. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengatakan keterlibatan anak-anak di pusaran judi online merupakan kegagalan negara. Negara gagal memenuhi 5 klaster hak anak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pendidikan, waktu luang dan aktivitas kebudayaan, serta perlindungan khusus. Jika klaster 1-4 terpenuhi, anak tak perlu berpindah ke klaster 5 (perlindungan khusus). Anak-anak yang terlibat judi online, harus dipenuhi haknya dengan perlindungan khusus.
Data tentang keterlibatan anak-anak dalam judi online dipaparkan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Ia mengatakan, terdapat anak-anak berusia 11 hingga 19 tahun terlibat transaksi judi online. Total jumlah anak-anak itu sebanyak 197.054 dengan total depositnya sekitar Rp 293 miliar. Selain itu, 24.049 anak terlibat dalam 130 ribu transaksi prostitusi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp 127,3 miliar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, temuan PPATK terkait dugaan transaksi prostitusi anak, sangat memprihatinkan. Ace mengatakan, bukti transaksi dari PPATK itu bisa menjadi bukti polisi dalam mengusut kasus. Dari data tersebut sudah dapat diketahui, siapa pelakunya. Ace minta polisi segera mengusut dan menangkap pelaku prostitusi anak.
2. Bareskrim sudah memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, terkait sosok berinisial “T” yang disebut sebagai pengendali judi online yang tak tersentuh hukum. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Benny akan diperiksa sebagai saksi oleh Direktorat Tindak Pidana Umum pada Senin (29/7/2024), di Bareskrim.
Presiden Jokowi mengaku tidak tahu siapa sosok T. Ia minta hal itu ditanyakan kepada Benny. Padahal Benny mengaku sudah menyebut nama T di depan Presiden Jokowi, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Sementara Listyo Sigit yang juga Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Satgas Judi Online, mengaku belum pernah memperoleh informasi lengkap mengenai identitas T.
3. Menanggapi inisiatif Komisi Yudisial (KY) yang berencana memeriksa dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim atas vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto, meminta agar tidak berprasangka dulu. Ia mengatakan, ada asas hukum res judicata pro veritate habetur yang artinya, putusan hakim harus dianggap ‘benar’ sampai ada pengadilan lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. Jaksa penuntut umum, kata dia, bisa mengajukan banding untuk menguji putusan PN Surabaya tersebut.
Majelis hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald, terdakwa pembunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Jaksa menuntut anak mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu, 12 tahun penjara dan restitusi Rp 263,6 juta kepada keluarga almarhumah. Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walau tidak bisa menilai suatu putusan, ujarnya, tapi sangat memungkinkan KY menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Brazil, Jumat kemarin, berfokus pada kondisi ekonomi global, dengan penekanan pada risiko-risiko seperti fragmentasi geopolitik dan proteksionisme. Ia menambahkan suku bunga tinggi The Fed juga menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya terhadap aliran modal keluar, depresiasi mata uang, dan ancaman terhadap stabilitas pasar keuangan global. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sedang berusaha mencari solusi dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi, melalui kebijakan makro.
TRENDING MEDSOS
Netizen aktif mengkritik keseriusan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, dalam memberantas judi online. Netizen menyebut pemberantasan judi malah diramaikan dengan tebak-tebakan sosok inisial T, yang disebut-sebut sebagai bos judi online Indonesia.
HIGHLIGHT
1. Pengungkapan PPATK mengenai ratusan ribu anak yang terlibat judi online sangat mengejutkan. Itu kelalaian negara, kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Penilaian KPAI itu memang betul. Setelah bertahun-tahun fenomena judi online berlangsung, baru beberapa bulan terakhir pemerintah sadar. Itupun setelah banyak desakan dan korban berjatuhan. Pemerintah sebelumnya abai karena tidak peka akan dampak mengerikan judi online. Dugaan sosok pengendali judi berinisial “T” yang konon sudah disampaikan di depan Presiden dan Kapolri pun baru ditindaklanjuti setelah ada pengungkapan. Wajar kalau masyarakat meragukan keseriusan pemerintah menangani berbagai masalah kriminal.
2. Sekalipun Pak Jokowi mengatakan tidak tahu tentang “T” yang disebut sebagai bos judi online, tetapi sebagai kepala pemerintah, mustinya bisa secara serius memerintahkan agar semua penegak hukum di bawahnya bergerak, bukannya berkilah dengan mengatakan tidak tahu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 27 Juli 2024