POLITIK
1. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, salah satu tugas Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, adalah menyiapkan APBN 2025. Tugas yang diemban Thomas Djiwandono, yang biasa dipanggil Tommy, berbeda dengan tugas yang diterima Wamenkeu Suahasil Nazara. Suahasil dipercaya untuk mengawal pelaksanaan APBN 2024. Dengan demikian, kata Pratikno, perbedaan tugas tersebut menegaskan makna keberlanjutan kepemimpinan dari era Presiden Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi kemarin melantik Tommy, juga Sudaryono sebagai Wamentan, dan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi.
Menkeu Sri Mulyani menyebut pelantikan Tommy sebagai Wamenkeu II, bertepatan dengan proses penyusunan RAPBN 2025, yang akan diserahkan Presiden Jokowi dan dibahas di DPR, untuk kemudian dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, Kemenkeu memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi, terutama dengan presiden terpilih dan tim yang ditunjuknya.
2. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mardani Ali Sera berharap, pengadaan 3 Wamen baru tersebut, bukan transaksi politik yang justru menambah beban rakyat. Dia mengakui pengangkatan menteri dan wamen adalah hak prerogatif presiden, tapi hak itu dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan kepantasan. Karena itu keputusan Jokowi yang diambil 3 bulan sebelum masa jabatannya habis, kata Mardani, tentu perlu dijelaskan alasannya. Dia bilang, jika alasan Wamenkeu baru untuk urusan menjaga agar APBN 2025 mengakomodasi program kerja presiden terpilih, semestinya bisa dilakukan dalam bentuk koordinasi saja.
3. Menurut penilaian Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, kehadiran 3 wamen tersebut merupakan wujud berbagi kekuasaan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, sebelum masa pemerintahan Prabowo dimulai. Langkah itu, kata Adi, untuk memudahkan dan memuluskan proses peralihan pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, kehadiran 3 wamen tersebut mengafirmasi bahwa antara Presiden Jokowi dan Prabowo seirama dalam memahami keberlanjutan dari hulu sampai hilir.
4. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun tetap mengedepankan sisi humanis. Hal ini disampaikan Puan merespons kejadian terbaru berupa penembakan oleh aparat keamanan yang menewaskan 3 orang yang diduga anggota OPM. Kematian 3 orang itu menyulut kemarahan warga di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, dengan melakukan pembakaran dan perusakan sejumlah kendaraan operasional TNI dan Polri pada Rabu (17/7/2024). Selain mengecam OPM, Puan juga minta Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, mengingat kejadian semacam itu terus berulang.
5. Partai politik pengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk Pilgub Jawa Timur, bertambah dengan PKS yang kemarin menyerahkan surat pernyataan dukungan. Padahal pada Pilgub 2018, PKS berseberangan dengan pasangan tersebut. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku, PKS berubah sikap karena menilai prestasi kerja Khofifah-Emil bagus. Pasangan ini sudah lebih dulu menghimpun dukungan dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI dan PPP. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini, elektabilitas Khofifah tertinggi 26,8%, diikuti Mensos Tri Rismaharini 13,6%, Emil Elestianto Dardak 3,8% dan Syaifullah Yusuf 1,8%.
HUKUM
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak menghadiri pemanggilan KPK hari ini. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya memanggil Hasto sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik, untuk kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub, yang sedang disidik KPK. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy mengatakan, kliennya tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena pemanggilan dilakukan mendadak, kemarin, sementara Hasto sudah punya acara lain. Namun, katanya, Hasto akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.
EKONOMI
1. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hari ini mengumumkan harga Minyakita naik menjadi Rp 15.700 per liter, dari harga sebelumnya Rp 14.000, naik sekitar 12%. Harga baru tersebut sudah berlaku di pasar, meskipun peraturan menterinya masih dalam proses penyelesaian. Zulhas menjelaskan, alasan kenaikan harga Minyakita, salah satunya karena pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Minyakita merupakan “merek” minyak goreng yang disediakan pemerintah dengan harga tetap melalui produsen minyak goreng yang berpartisipasi dalam program tersebut.
2. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi, hari ini menyatakan bahwa kabar pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per anak, bukan pernyataan resmi dari tim. Ia merespons kabar yang disampaikan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, yang mengaku mendapat info dari Tim bahwa anggaran program andalan Prabowo-Gibran itu dipangkas jadi Rp 7.500. Hasan mengatakan, bahwa besaran angka makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah berpotensi berbeda di setiap wilayah. Ini karena disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal.
TRENDING MEDSOS
Akun FalconFeeds.io di akun X, mengungkap data milik Universitas Indonesia (UI) diduga dicuri dan dijual di forum hacker BreachForums. Data yang dijual mencakup informasi pribadi seperti nomor registrasi, nomor identifikasi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, alamat, nomor telepon, email, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dll.
HIGHLIGHTS
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus suap Harun Masiku, bahkan handphone dan buku catatan dia yang berisi strategi partai menghadapi Pilkada serentak November 2024, disita penyidik KPK. Hari ini dia dipanggil KPK lagi sebagai saksi, tapi untuk kasus berbeda. Langkah KPK terhadap Hasto ini menarik perhatian publik, mengingat Hasto selama masa Pilpres yang lalu, gencar mengkritik Presiden Jokowi, dan sekarang ini karena posisinya sebagai Sekjen PDIP, sedang berkonsentrasi menghadapi Pilkada serentak. Memang KPK berulang kali mengatakan, bahwa lembaganya tak terpengaruh oleh eksekutif. Namun, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sendiri mengakui, bahwa aparat di bawahnya tetap saja lebih mengikuti arahan dari lembaga asalnya. Pernyataan Marwata itu meneguhkan kecurigaan publik bahwa intervensi eksekutif di KPK, memang benar adanya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 19 Juli 2024