POLITIK
1. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengaku tidak akan tinggal diam jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap hingga ditahan polisi. Megawati menyatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk meminta penjelasan secara langsung. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam penyampaian pidato kebangsaan dalam acara Mukernas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta hari ini. Hasto beberapa waktu lalu diperiksa Polda Metro Jaya terkait isi wawancara dia dengan sebuah stasiun televisi. Selain itu, Hasto juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap Harun Masiku. Banyak pihak menilai pemeriksaan terhadap Hasto tersebut bernuansa politik, untuk melemahkan PDIP dalam Pilkada serentak November mendatang.
2. Organisasi-organisasi badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, akan sulit membela korban tambang setelah kedua ormas keagamaan ini menerima izin konsesi tambang dari pemerintah. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar mengatakan, jika mereka mengadvokasi korban tambang, maka akan dianggap sebagai bentuk persaingan bisnis oleh kompetitor mereka. Di sisi lain, kata Melky, dengan NU dan Muhammadiyah mengelola tambang, akan menguntungkan para pebisnis tambang karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki pengaruh sosial yang luas.
3. Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN sejak hari Minggu lalu hingga hari ini yang membawa serta sejumlah influencer atau jasa pemengaruh, menurut penilaian pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, hanya untuk memoles citra agar positif di mata publik, meskipun pembangunan IKN tahap pertama belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatan Jokowi. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, seharusnya yang menjadi prioritas Jokowi adalah soal cara investor datang ke IKN. Rombongan artis untuk menjadi public relation IKN, kata Adi, tidak berguna jika tidak mampu mendatangkan investor.
4. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah isu rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Penegasan itu disampaikan merespon isu penggantian Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Rumor yang beredar, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan menggantikan Arifin Tasrif sebagai menteri ESDM. Rumor Bahlil sebagai menteri ESDM sudah lama beredar. Namun kini muncul kembali. Saat jumpa pers realisasi investasi triwulan II-2024, Senin kemarin, Bahlil mengaku tidak tahu soal kemungkinan dia menjabat menteri ESDM. Itu hak prerogatif Presiden, kata dia.
5. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta Redaksi Majalah Tempo memberikan klarifikasi mengenai berita dugaan suap yang diterima anggota DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, yang dimuat majalah tersebut. Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, mempertanyakan laporan Tempo tentang jual beli kuota haji dan suap bernilai miliaran rupiah yang diduga melibatkan anggota DPR. Dia menyebut MKD DPR perlu memperjelas temuan dalam berita tersebut. Namun, redaksi Tempo menolak permintaan tersebut atas dasar Pedoman Dewan Pers tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.
HUKUM
1. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengklarifikasi, lembaganya tak memiliki kewenangan menangani T yang disebutnya sebagai pengendali judi online. Apa yang disampaikannya beberapa waktu yang lalu mengenai judi online itu, dalam konteks pekerja Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri sebagai scammer online dan judi online. Mengenai siapa T, Benny meminta agar menanyakan ke Bareskrim karena ia sudah menjelaskannya kepada penyidik Bareskrim.
EKONOMI
1. Kementerian Keuangan melaporkan, posisi utang Indonesia per Juni 2024, menyentuh Rp 8.444,87 triliun. Naik Rp 91,85 triliun dibanding Mei yang sebanyak Rp 8.353,02 triliun. Dengan begitu, rasio utang terhadap PDB sudah mencapai 39,13%, melebihi rentang batas rasio utang, yang dipatok pemerintah untuk tahun 2025, yakni 37,82%-38,71% terhadap PDB. Berdasarkan komposisi, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp 7.418,76 triliun atau 87,5% dari total utang pemerintah per Juni 2024, terbagi atas SBN Valas Rp 1.451,07 (17,18%) dan SBN Domestik Rp 5.967,70 (70,67%). Sementara 12,15% sisanya atau Rp 1.026,11 triliun merupakan pinjaman yang terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp 34,10 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 988,01 triliun.
2. Pemerintah telah menggariskan kebijakan umum pemberian subsidi pada 2025. Di antaranya, melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dan LPG 3 kg. Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan mengatakan, kebijakan subsidi akan terus didorong untuk makin tepat sasaran. Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo itu, ada fokus khusus untuk transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis data penerima manfaat yang akurat. Subsidi listrik, juga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, disertai penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
3. Total realisasi investasi semester I-2024 mencapai Rp 829,9 triliun, naik 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, biaya investasi di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia saat ini pada level 6,8%, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Asean yang berkisar antara 4%-5%. Ini menunjukkan biaya investasi di Indonesia masih kurang efisien dibandingkan negara-negara tetangga.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, tingginya ICOR dapat menghambat laju investasi domestik dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun, rasio investasi terhadap PDB harus berada di kisaran 41%-47%. Saat ini rasio investasi Indonesia baru mencapai 29,9% dari PDB. Ia menekankan pentingnya peningkatan efisiensi untuk mengatasi masalah ini, mengingat tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 23,5% dari PDB. Jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (13%) dan Singapura (8%).
TRENDING MEDSOS
Pemogokan dan demo yang dilakukan oleh pengemudi Jaklingko di Jakarta, menjadi trending di X hari ini. Jaklingko adalah moda transportasi umum di Jakarta yang dikelola PT Transjakarta, perusahaan daerah milik Pemda DKI Jakarta. Protes para pengemudi antara lain, pendapatan mereka di bawah UMP, dan selama pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi tidak ada transparansi dalam pengelolaan Jaklingko.
HIGHLIGHTS
1. Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang akan membela Hasto sampai ke Kapolri, menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Sikap Megawati tersebut sudah teruji ketika dia memimpin PDI di era Soeharto. Kali ini sikap terang-terangan yang disampaikan Megawati, nampaknya merupakan ungkapan kejengkelan dia atas upaya yang terus-menerus dilakukan penguasa untuk meruntuhkan dominasi PDIP dalam politik, terlebih dalam Pilkada mendatang. Ada indikasi kuat, bahwa beberapa pihak berkepentingan PDIP rontok, supaya pihaknya dapat tumbuh.
2. Pemangku kewenangan seharusnya segera merespons temuan BP2MI terkait inisial T sebagai pengendali judi online. Transparansi menjadi masalah urgent saat ini, di saat krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum hampir berada di titik nadir. Salah satu amanah reformasi politik 1998 adalah terciptanya kebebasan demokrasi, dan mengembalikan supremasi hukum.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 30 Juli 2024
