Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan? Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan. Jika pada…
Kebijakan publik belakangan ini cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat Presiden dengan rakyat perlu dikuatkan dengan kebijakan yang prosesnya merangkul publik. Suatu petang, di teras belakang Istana Bogor, Presiden mengajak saya minum teh berdua. Ada beras…
Upaya menjadikan AKHLAK sebagai budaya organisasi birokrasi adalah baik. Namun, metode, pendekatan, dan kebijakan yang digunakan perlu ditingkatkan lagi agar tidak terulang kegagalan membangun budaya organisasi. Salah satu kritik terpedas kepada birokrasi adalah tidak berbudaya, atau dalam bahasa awam mungkin…
Dikatakan oleh Ketua MAKPI Dr. Riant Nugroho: ”Keunggulan negara semakin ditentukan oleh keunggulan kebijakan-kebijakan publiknya, dan keunggulan kebijakan publik suatu negara ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga pemerintah di negara tersebut dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publiknya”. Setiap lembaga pemerintah Indonesia, secara…
On the occasion of the Indonesia Chairmanship of ASEAN 2023, The Indonesia Society for Public Policy (ISPP/MAKPI) and The ASEAN Foundation (TAF) organize a training program: Public policy literacy and learning for the people of ASEAN countries Communities 2023 Mission…
Pada tahun 2023 ini, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) mengadakan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN setelah kesuksesan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional tahun sebelumnya. Program tersebut melibatkan berbagai kegiatan, termasuk Kuliah Perdana yang bertema “Managing Effective Public Policy” dengan judul…
Menko Polhukam Mahfud MD mengajak MAKPI berkolaborasi mengawal kebijakan publik. Kolaborasi dari berbagai pihak dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Hal itu dikemukakan Menko Mahfud saat meneria audiensi Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa…
Abstrak: Berdasarkan Perpres No 33 tahun 2021, BRIDa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu…
Abstrak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, MSPE, Ph.D, mengumumkan perubahan alokasi APBN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang naik sekitar dari Rp 45 triliun dari Rp 699,43 trilyun menjadi menjadi Rp 744,75 trilyun; namun disampaikan bahwa alokasi dukungan untuk…
Abstrak: Peledakan penyakit (outbreak) covid-19 di Indonesia tidak (saja) disebabkan kejadian mudik Lebaran, namun lebih disebabkan munculnya varian baru covid-19 di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Pemerintah hanya memiliki kebijakan pasca-tanggap (reaktif), dan tidak memiliki kebijakan yang tanggap (aktif)…