POLITIK
1. Presiden Prabowo Subianto kembali meminta para menteri agar mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri, untuk menghemat anggaran. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam sambutan acara Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT, hari ini. Dengan mengurangi perjalanan dinas sebanyak 50% saja, lanjut Prabowo, dapat dihemat sebanyak Rp 15 triliun. Dengan penghematan, pemerintah dapat mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan bendungan dan gedung sekolah.
2. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo telah menegur Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah, setelah mengolok-olok penjual es teh bernama Sunhaji, yang videonya menjadi viral. Presiden juga memerintahkan Gus Miftah untuk meminta maaf kepada Sunhaji. Gus Miftah pun sudah mengunjungi Sunhaji di rumahnya, di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah, dan meminta maaf. Atas kelakuan Gus Miftah tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menilai pemerintah perlu mengevaluasi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu.
3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 110,67 juta orang Indonesia bakal mudik atau liburan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Karena itu, kata Menhub Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, diprediksi sejumlah ruas jalan akan mengalami kepadatan selama periode tersebut, antara lain jalur Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, dan Tol Cipularang. Ia menyebut, bakal terdapat dua hari puncak pergi, yakni 24 Desember 2024 dan 31 Desember 2024.
HUKUM
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menilai tugas Polri sudah terlalu banyak, sehingga urusan kelalulintasan seharusnya dilepaskan dari Polri, dan dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Pendapat Benny tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III dengan Korp Lalu Lintas, hari ini di DPR. Benny menyebut contoh, penerbitan STNK dan SIM tidak ada kaitannya dengan hukum yang menjadi kewenangan Polri. Karena itu, sebaiknya tugas-tugas semacam itu dipindahkan ke Kemenhub, seperti di banyak negara lain.
EKONOMI
1. Ekonom energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, berpendapat porsi subsidi BBM harus tetap lebih besar dari bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, akses terbuka terhadap BBM bersubsidi –Pertalite dan Solar– lebih dibutuhkan kelas menengah dan bawah untuk menjaga daya beli. Ia juga menilai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebut ojol tidak berhak menerima BBM bersubsidi karena tidak menggunakan plat kuning, kurang tepat. Menurut dia, daripada memberi BLT bagi ojol, akan lebih berguna memberikan akses ke Pertalite.
Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, UMKM termasuk dalam kriteria yang akan menerima subsidi BBM. Ojol masuk ke dalam UMKM, itu artinya masuk ke dalam kriteria penerima BBM subsidi. Namun, penerima subsidi BBM hanya kendaraan berplat kuning, sedangkan ojol berplat hitam. Karena itu, pihaknya sedang mengkaji skema yang tepat untuk penerima BBM subsidi.
2. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengisyaratkan tidak ada penundaan penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan formal yang membahas penundaan kebijakan PPN menjadi 12%. Karena itu, DPR konsisten dengan UU No. 7/2021. Ia juga mengatakan, anggota Komisi XI pun memiliki posisi untuk tetap mengacu pada UU No. 7/2021. Selain itu, DPR akan memasuki masa reses, dan baru akan memasuki masa sidang sekitar 15 atau 16 Januari 2025.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Miftah” dan kata “es teh” trending di X. Netizen di berbagai platform masih menyoroti kelakuan Gus Miftah yang menghina penjual es teh saat sedang mengisi ceramah di Magelang. Seruan untuk memberhentikan Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden pun semakin ramai diunggah oleh netizen di berbagai platform, khususnya X.
2. Darurat militer trending di X, setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menjadi sorotan tajam publik setelah menetapkan status darurat militer di negaranya pada Selasa (3/12/2024), yang menuai kecaman dari berbagai pihak. Yoon kemudian resmi mencabut status darurat militer tersebut pada Rabu (4/12/2024) pagi, hanya 12 jam setelah diberlakukan. Pencabutan status darurat militer dilakukan, setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya, dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.
HIGHLIGHTS
1. Usulan Anggota DPR, Benny K Harman, supaya urusan kelalulintasan dilepaskan dari Polri, dan dipindahkan ke Kementerian Perhubungan, patut menjadi perhatian. Ia berargumen, tugas utama Polri adalah penegakan hukum. Dan karena tugas utama itu, banyak sekali yang harus diurus polisi. Di sisi lain, urusan penerbitan STNK, SIM, BPKB, dan lainnya tidak punya hubungan langsung dengan penegakan hukum, kecuali pelanggaran lalu lintas. Untuk menunjukkan keseriusan usulan tersebut, mungkin Benny bisa menggalang dukungan sesama anggota DPR untuk melakukan revisi UU Polri dan Perhubungan. DPR punya hak inisiatif, dan sebaiknya hak itu digunakan.
2. Seharusnya, Gus Miftah sadar diri bahwa dia menyandang jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pada jabatan setingkat menteri tersebut, melekat tugas dan tanggung jawab yang serius, yang mewakili wajah pemerintah. Maka wajar lah, keponakan Presiden Prabowo yang menjabat Waketum Gerindra, Budisatrio Djiwandono, minta supaya Gus Miftah dievaluasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 4 Desember 2024
