HUKUM
1. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024), dengan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 1 miliar. Total ada 8 orang yang ditangkap, salah satunya, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut modus korupsi yang dilakukan oleh Risnandar berupa pengadaan barang dan jasa fiktif, serta pungutan kepada jajaran di Pemerintah Kota Pekanbaru hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Para pihak akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.
2. Komisi III DPR, hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum, membahas kasus penembakan polisi yang menewaskan Gamma, siswa SMK Negeri 4 Semarang, pada Minggu (24/11/2024). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut pihaknya memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, dan pihak keluarga korban. Dalam rapat tersebut, Kombes Irwan Anwar mengungkap, Aipda Robig Zainudin menembak Gamma dan lainnya saat melakukan pengejaran terhadap anak-anak muda yang akan melakukan tawuran. Keterangan berbeda disampaikan Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Aris Supriyono. Menurut Aris, Aipda Robig menembak Gamma, karena salah satu dari tiga sepeda motor yang dikendarai Gamma memakan jalannya.
Sementara itu, pihak keluarga korban mengaku sempat diintimidasi Irwan, sehari setelah kejadian penembakan, dengan diminta membuat pernyataan bahwa kasus Gamma telah selesai dan tidak diperpanjang. Dalam perkembangan terkait, Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam, mengusulkan harus ada evaluasi mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Polri, dengan melakukan tes psikologi rutin.
EKONOMI
1. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya. Kepala BGN, Dadan Hindayana, berharap akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut. Dalam alokasi APBN, untuk program ini sudah dianggarkan Rp 71 triliun. Uji coba program MBG akan dilakukan mulai Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.
2. Deputi dan Analis Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengatakan, hingga kuartal III-2024 perputaran uang judi online (judol) mencapai Rp 283 triliun dengan dana deposit pemain sebesar Rp 43 triliun. Berdasarkan data PPATK, jumlah pemain judol sebanyak 11 juta pada 2024. Hingga akhir tahun ini, jumlahnya diperkirakan meningkat 2 juta pemain baru seiring dengan candu judol yang terus meningkat. Terlebih, dari sisi permintaan, jumlah pemain terus bertambah dari 3,4 juta pemain pada 2023, menjadi 8,8 juta pemain pada kuartal III-2024. Dari sisi deposit, terjadi peningkatan Rp 9 triliun dari periode yang sama tahun lalu.
Terpisah, Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop-UKM, Temmy Satya Permana, menuturkan banyak pelaku UMKM yang bangkrut gara-gara kecanduan judol. Di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Temmy juga menyebut, judol ini pula yang menyebabkan daya beli masyarakat terus menurun. Jika hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin banyak industri kecil hingga menengah gulung tikar dan banyak yang kehilangan pekerjaan.
3. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan soal kenaikan gaji guru yang diumumkan Presiden Prabowo, yang memicu simpang siur informasi di media. Hasan Nasbi mengatakan, bagi gaji guru Non-ASN yang bersertifikasi sebelum 2024, sudah mendapat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta. Mereka akan mendapat kenaikan tunjangan Rp 500 Ribu sehingga menjadi Rp 2 juta. Sementara, guru yang baru mendapatkan sertifikasi pada 2024 akan langsung mendapatkan tunjangan Rp 2 juta pada 2025. Sedangkan guru ASN yang punya sertifikat sebelum 2024 akan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji. Sebelumnya, pada puncak Hari Guru Nasional, Kamis (28/11/2024), Prabowo mengatakan, gaji guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN menjadi Rp 2 juta.
POLITIK
1. Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengusulkan Polri di bawah Kemendagri, atau TNI, tidak di bawah presiden. Usul itu ia sampaikan, karena Polri dijadikan alat dalam pemenangan calon-calon yang didukung Presiden Prabowo dan Jokowi pada Pilkada Serentak 2024. Namun, usulan itu mendapat penolakan dari mayoritas parpol di DPR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menolak wacana tersebut, karena Polri di bawah presiden itu sudah kehendak reformasi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menilai, rencana perubahan posisi Polri itu harus melalui kajian terlebih dahulu.
TRENDING MEDSOS
1. Gamma dan CCTV trending di X, setelah beredar video rekaman CCTV ketika Gamma (17), siswa SMK di Semarang, ditembak oleh polisi. Dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa kondisi di sekitar lokasi kejadian sepi dan tidak ada tawuran. Netizen ramai memberi dukungan kepada Gamma yang tewas tertembak, dan dituduh terlibat tawuran oleh polisi.
2. Gus Miftah trending di X, setelah beredar video Gus Miftah yang sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, melontarkan candaan yang mempermalukan penjual es teh. Kejadian tersebut berlangsung saat Gus Miftah mengisi sebuah pengajian di lapangan Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Rabu (20/11/2024). Netizen ramai mencuitkan dukungan bagi penjual es teh dan menyayangkan tindakan Gus Miftah yang dianggap tidak mencerminkan karakter beradab dari seorang pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden.
HIGHLIGHTS
Kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan Gamma, siswa SMK Negeri 4 Semarang, pada 24 November lalu sampai memaksa Komisi III DPR melakukan rapat dengan para pihak, karena masalah itu menjadi perhatian publik. Kasus ini menjadi sorotan, karena kepolisian dengan cepat melakukan “pembelaan” terhadap anggotanya, dan menuding korban (Gamma dan lainnya) sebagai pelaku tawuran. Sebaliknya, pihak keluarga dan sekolah membantah Gamma anak badung. Bahkan, pihak keluarga mengaku diintimidasi polisi untuk menyelesaikan kasus itu tanpa ribut-ribut. Menilik kasus ini sudah menjadi perhatian besar publik, sebaiknya Komisi III DPR melakukan langkah lanjut dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menuntaskannya. Siapapun yang bersalah harus dihukum setimpal.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 3 Desember 2024
