POLITIK 1. Sembilan orang mantan pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, yang isinya mengingatkan panitia seleksi (Pansel) untuk menyeleksi calon pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK, agar tidak diisi oleh orang sembarangan. Dalam suratnya, mereka menyinggung soal situasi…
POLITIK 1. Mengenai revisi UU Kementerian Negara yang sedang dibahas DPR yang akan menghapus batasan jumlah kementerian, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa presiden terpilih harus diberikan keleluasaan dalam menentukan jumlah kementerian untuk mewujudkan janji dan program presiden-wakil presiden…
POLITIK 1. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengkritik revisi UU Penyiaran karena dinilai mengebiri pers dan mengancam kebebasan berekspresi. Menurut dia, RUU Penyiaran sama saja membunuh jurnalisme jika di dalamnya terdapat pasal larangan penyiaran program…
POLITIK 1. Dewan Pers dan seluruh komunitas pers, dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR, yang direncanakan untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu materi dalam draf tersebut yang mengundang…
POLITIK 1. Meskipun sedang libur alias reses, Komisi III DPR melakukan rapat pembahasan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) di sebuah hotel, di Jakarta. Hasil pembahasan Komisi III tersebut, akhirnya disepakati bersama wakil dari pemerintah, yakni Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kemarin,…
POLITIK 1. Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas periode 2019-2023, akan berakhir pada Desember 2024. Presiden Jokowi pun sedang menyiapkan panitia seleksi (Pansel) KPK, untuk menyeleksi calon pimpinan KPK periode mendatang. Dari hasil seleksi Pansel, calon terpilih lantas menjalani…
POLITIK 1. Pada Pasal 56 Ayat (2) butir c yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang disusun DPR, tercantum larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Menurut Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, pasal tersebut jelas…
POLITIK 1. Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengaku menghormati sikap pihak yang tidak mau bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5/2024). Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan,…
POLITIK 1. Merespons kabar bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah kementerian menjadi 40, Mahfud MD khawatir korupsi akan semakin meningkat, karena sumber korupsi bertambah. Karena sumber korupsi, yakni kementerian, memegang anggaran. Mantan cawapres 2024 itu, bersama asosiasi pengajar hukum tata…
POLITIK 1. Ganjar Pranowo menyatakan akan berada di luar pemerintahan, dan akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan mendatang. Pernyataan sikap mantan capres 2024 itu disampaikan saat acara halal bihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang turut dihadiri mantan cawapresnya,…