POLITIK
1. Pramono Anung dan Rano Karno, hari ini mendeklarasikan kemenangan di Pilkada Jakarta 27 November 2024, setelah mengaku unggul dengan perolehan 50,07% suara berdasarkan rekapitulasi internal. Pasangan yang diusung PDIP itu menjelaskan, angka rekapitulasi suara itu diambil dari formulir C1. Hasil-KWK yang sudah 100% diunggah dalam situs KPUD Jakarta, dan dari laporan internal timnya. Pilgub Jakarta merupakan satu-satunya pilkada di Indonesia yang menerapkan aturan pemenang harus meraih minimal 50% plus 1 suara. Jika tidak ada yang mencapai angka tersebut, maka harus dilakukan pemilihan putaran ke-2 yang diikuti 2 pasangan dengan jumlah perolehan suara terbanyak di putaran pertama.
Sebaliknya, dari pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono, yang diusung 15 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yakin Pilgub Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Berdasarkan perhitungan internal pasangan ini, RK-Suswono mendapat 40,17%, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,55%, dan Pramono-Rano 49,28%. Sementara itu Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi yang akan diumumkan paling lambat pada 16 Desember mendatang.
2. Meskipun pasangan RK-Suswono sudah didukung Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, tapi perolehan suaranya berada di bawah Pramono-Rano. Menurut penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, karena ketokohan pasangan RK-Suswono tidak kuat. Di sisi lain, dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan pengaruh positif terhadap perolehan suara Pramono-Rano. Selain itu, pasangan RK-Suswono gagal menawarkan hal baru dalam rencana kerja mereka, yang berakibat pada simpati publik yang minim.
3. Calon kepala daerah yang diusung PKS, terutama di daerah yang partai itu dominan, gagal menang. Di Jakarta dalam Pemilu 2024, PKS memenangkan kursi terbanyak DPRD, tapi pasangan RK-Suswono kalah, padahal Suswono kader PKS. Di Jabar juga begitu. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang berpasangan dengan putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, dikalahkan Dedi Mulyadi. Di Depok, Jabar, yang selama 2 dekade PKS selalu menang dalam pemilihan wali kota, kali ini tumbang. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto, tokoh-tokoh PKS yang tampil sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah, kurang memikat. Akhirnya, PKS malah mendompleng nama Presiden Prabowo dan Jokowi sebagai pengatrol suara. Selain itu, saat PKS memimpin daerah seperti Depok, tidak punya warisan yang membanggakan.
4. Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, calon yang diusung PDIP kalah di Pilgub Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, namun menang di DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bali. Di Pulau Jawa, hanya DKI Jakarta yang dimenangkan PDIP.
EKONOMI
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut B Pandjaitan mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12% hampir pasti ditunda. Menurut dia, wacana penundaan PPN 12% itu terbuka karena pemerintah tengah menggodok stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat. Rencananya, stimulus yang akan diberikan adalah bantuan untuk tarif listrik alih-alih bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat, termasuk digunakan untuk judi online. Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengapresiasi penundaan tersebut.
Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Ardiman Pribadi mengatakan, sebetulnya konsumen membayar PPN lebih besar dari angka yang tertera. Menurut dia, dengan PPN 11% saat ini, konsumen harus membayar efek berantai PPN itu, menjadi total 19,8%. Jika PPN dinaikkan menjadi 12%, maka beban konsumen akhir menjadi 21,6% dari harga barang sebenarnya. Ketimbang menaikkan PPN menjadi 12%, ia menyarankan pemerintah fokus memberantas impor ilegal. Dari data perdagangan TPT di TradeMap, dalam 5 tahun terakhir ada selisih perdagangan USD 7,2 miliar atau sekitar Rp 106 triliun nilai barang yang tidak bayar Bea Masuk, PPN, dan PPh. Perkiraan penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 46 triliun.
2. Baru 11 hari menjabat, per 31 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto mewarisi utang Rp 8.560,36 triliun. Nilai utang pemerintah itu naik 1,02% dibanding posisi akhir September 2024, sebesar Rp 8.473,90 triliun. Nilai utang itu membuat rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) menjadi 38,66%, naik dari posisi September sebesar 38,49%. Komposisi utang Oktober 2024 itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 7.550,70 triliun, dan pinjaman yang mencapai Rp 1.009,66 triliun. SBN, terdiri dari SBN domestik Rp 6.606,68 triliun dan SBN valuta asing Rp 944,02 triliun. Untuk pinjaman, terdiri atas pinjaman dalam negeri yang sebesar Rp 42,25 triliun, dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 967,41 triliun.
HUKUM
Mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, sudah sejak 23 November 2023 ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, tapi tidak ditahan. Hari ini, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan lagi terhadap Firli, tapi dia tidak datang, hanya diwakili kuasa hukumnya, Ian Iskandar.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Andika”, Jateng, dan PDIP trending di X, setelah hasil hitung cepat menunjukkan jagoan PDIP, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, kalah dari calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai “kandang banteng”.
2. Semarang trending di X, setelah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyatakan penembakan siswa SMKN 4 Semarang, GRO (16), lantaran polisi membela diri saat melerai peristiwa tawuran. Netizen ramai menyoroti pernyataan kepolisian yang bertentangan dengan keterangan petugas keamanan di Perumahan Paramount yang menyebut tak ada peristiwa tawuran.
3. Terdapat lebih dari 50 ribu pencarian di Google mengenai Pilgub Jakarta, setelah hasil quick count dari empat lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 3, Pramono-Rano unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono, dan pasangan Dharma-Kun.
HIGHLIGHTS
Pelaksanaan Pilkada Serentak kemarin, bisa dikatakan berlangsung lancar dan aman di seluruh Indonesia, kecuali di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Peristiwa ini menunjukkan kesadaran rakyat sudah tinggi dalam mengatasi perbedaan pilihan tokoh maupun afiliasi parpol, yang merupakan sebuah keniscayaan, melalui cara pemungutan suara. Beberapa kali pemilu dan pilkada sebelumnya juga hampir begitu. Artinya, rakyat sudah terbiasa menerima hasil menang atau kalah dalam pemungutan suara. Kondisi ini jelas merupakan salah satu modal dasar dalam kelangsungan demokrasi. Karena itu, para elite politik perlu memperkuat modal dasar lainnya supaya kehidupan demokrasi Indonesia menjadi semakin baik, yakni antara lain dalam hal transparansi, etika dan kepatuhan hukum, serta penghormatan pada hak warga negara.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 28 November 2024
