EKONOMI
1. BPS merilis standar hidup layak per orang Indonesia 2024, sebesar Rp 1,02 juta per bulan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan angka tersebut sulit mencerminkan kebutuhan hidup layak di Indonesia, karena biaya sewa tempat tinggal biasanya menghabiskan 30%-40% dari angka tersebut, atau minimal Rp 400.000/bulan. Kedua, biaya transportasi harian seringkali mencapai 20% dari pendapatan, atau minimal Rp 1 juta/bulan. Dua komponen itu saja, sudah melewati standar hidup layak yang ditetapkan BPS. Belum lagi makan dan sebagainya. Selain itu, standar tersebut belum mempertimbangkan kebutuhan yang lebih luas, seperti tabungan untuk masa depan, asuransi kesehatan, atau dana darurat.
Dengan inflasi yang terus meningkat, Yusuf menilai, hidup layak membutuhkan pengeluaran 2-3 kali lipat standar BPS tersebut, yang meliputi kemampuan untuk menabung, memiliki akses kesehatan yang layak, dan mencadangkan dana untuk pendidikan atau kebutuhan mendesak lainnya.
2. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengkritik rencana kenaikan PPN menjadi 12%, dengan menyebut pemerintah tak transparan tentang pemanfaatan pajak yang disetor masyarakat. Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn mengatakan, pengumuman realisasi APBN yang disampaikan setiap bulan terlalu umum dan tak spesifik menjelaskan berapa uang pajak yang digunakan untuk masyarakat. Dalam UU KIP, 90% informasi yang ada di badan publik wajib dibuka oleh seluruh lembaga negara supaya masyarakat tahu apa manfaatnya untuk masyarakat. Karena itu, sebelum pemerintah mampu menjelaskan detail manfaat untuk rakyat, sebaiknya PPN 12% ditunda.
3. Mantan Wamenkeu, Anny Ratnawati, menduga kengototan pemerintah menerapkan PPN 12% di tengah tekanan daya beli rakyat, karena butuh tambahan penerimaan untuk membiayai program-program pemerintah baru. Selain membiayai program, ia menduga pemerintah butuh banyak uang untuk membayar utang yang jatuh tempo dan bunga utang yang menumpuk pada 2025 dan 2026. Meski memahami kebutuhan pemerintah, Anny menilai kenaikan PPN menjadi 12% kurang tepat dan akan sangat menekan daya beli masyarakat. Terlebih, masyarakat juga akan menghadapi berbagai kenaikan iuran, seperti BPJS Kesehatan, iuran perumahan hingga rencana peralihan subsidi BBM.
4. Perayaan Hari Guru hari ini masih dibayangi isu kesejahteraan guru yang rendah. Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menunjukkan 42% guru berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, 13% diantaranya di bawah Rp 500.000 per bulan. Bila melihat lebih dalam di kelompok Guru Honorer/Kontrak, 74% diantaranya bahkan memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, serta 20,5% masih berpenghasilan di bawah Rp 500.000 per bulan. Sementara upah minimum kabupaten/kota 2024 terendah, yakni di Banjarnegara, adalah Rp 2.038.005.
Peneliti Ideas, Muhammad Anwar mengatakan, untuk menutup kebutuhan hidup, 55,8% guru bekerja tambahan, yakni mengajar privat atau bimbel (39.1%), berdagang (29,3%), bertani (12,8%), buruh (4,4%), konten kreator (4%), dan pengemudi ojek daring (3,1%). Riset juga mendapati banyak guru terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan hidup. Tercatat 79,8% guru mengaku memiliki utang. Survei dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 provinsi, terdiri atas guru PNS, guru tetap yayasan, guru honorer, dan guru PPPK.
HUKUM
1. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang ditangkap KPK pada Sabtu (23/11/2024) di lingkungan perkantoran Pemprov Bengkulu, menurut penjelasan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Jakarta hari ini, bersalah karena meminta setoran uang dari anak buahnya di jajaran Pemprov untuk keperluan Pilkada 27 November 2024. Jika mereka tidak menyetor akan dimutasi. Rohidin merupakan calon petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP, dan Partai Hanura. Dalam operasi penangkapan tersebut, KPK menyita uang sebanyak Rp 7 miliar. Rohidin bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan ajudan gubernur, Evriansyah alias Anca, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Meskipun salah satu calon dalam Pilkada Provinsi Bengkulu, yakni Rohidin Mersyah, berstatus tersangka dan mendekam di tahanan KPK, pelaksanaan Pilkada Bengkulu tidak terganggu. Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, menyebut bahwa Pilgub tetap digelar pada 27 November 2024. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, partainya yang mengusung Rohidin tetap taat mengikuti keputusan KPUD.
2. Polda Metro Jaya hari ini mengumumkan, sudah menangkap 24 orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Dari jumlah tersebut, terdapat 9 pegawai dan 1 staf ahli di Kemenkomdigi. Masih ada 4 orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka punya peran berbeda dalam mata rantai judol. Ada yang berperan sebagai agen atau pengelola judol, ada yang berperan mencari situs judol untuk dilindungi, ada yang bertugas mengawal situs yang sudah jadi kliennya supaya tidak diblokir Kemenkomdigi, ada yang bertugas sebagai pengepul setoran dari pengelola judol.
POLITIK
1. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum. Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan. JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia. Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendapatkan investasi asing.
2. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan, meskipun ada 35 mantan prajurit yang tercatat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 27 November 2024, TNI akan bersikap netral. Mereka terdiri dari 16 orang mantan perwira tinggi, 16 orang mantan perwira menengah dan 2 orang mantan perwira pertama, dan satu orang mantan tamtama. Sebagian dari mereka, kata Agus, mengundurkan diri dari dinas TNI sebelum pensiun, untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada.
TRENDING MEDSOS
1. R1DO Pro LGBT trending di X, setelah banyak buzzer mengunggah cuitan yang menyebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mendukung LGBT. Pada Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil juga sempat diterpa gelombang serangan serupa.
2. Hari Guru trending di X dibarengi dengan lebih dari 100 ribu pencarian di Google mengenai Hari Guru Nasional. Hari ini, 25 November 2024, merupakan Hari Guru Nasional (HGN). Netizen ramai memposting ucapan selamat HGN di berbagai platform media sosial.
HIGHLIGHTS
1. Di hari Perayaan Hari Guru ini, lembaga Ideas memaparkan hasil survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 42% guru berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, 13% diantaranya di bawah Rp 500.000 per bulan. Sementara upah minimum kabupaten/kota 2024 terendah, yakni di Banjarnegara, adalah Rp 2.038.005. Meskipun ini masalah “klasik” alias sejak dulu kala, tapi sudah seharusnya menjadi prioritas untuk diatasi oleh pemerintah, berbareng dengan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Keduanya sama-sama penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang konon dibutuhkan untuk menggapai Indonesia Emas 2045.
2. Ulah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, memeras anak buah guna mendapat setoran uang untuk kebutuhan politiknya, bukan perkara baru. Sudah sering KPK menangkap gubernur atau kepala daerah tingkat II yang melakukan modus tersebut. Meskipun tidak dapat digeneralisasi, tapi banyak kepala daerah yang melakukan modus itu karena biaya politik untuk mendapatkan jabatan tersebut sangat besar. Mengingat Pemerintah dan DPR berniat merevisi UU Politik, maka masalah tersebut sudah seharusnya dicarikan solusi untuk diminimalisasi atau dieliminasi melalui UU yang mengikat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 25 November 2024
