POLITIK
1. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya akan dijadikan tersangka jika terus bergerak untuk memenangkan kepala daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada Serentak 27 November 2024. Hasto mengaku mendapat informasi dari pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, bahwa ia akan ditetapkan sebagai tersangka jika berupaya memenangkan calon PDIP di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur; Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Conny menyebut, informasi itu dia dapat dari Mr X yang punya akses di KPK dan Polri. Mr X mengatakan bahwa daerah tersebut sudah diatur dan calon yang didukung Jokowi yang akan menang, sehingga jangan diganggu. Meskipun mendapat ancaman tersebut, Hasto menyatakan tak gentar, dan akan terus bergerak.
2. Komnas HAM menyesalkan pernyataan-pernyataan seksis, bias gender, merendahkan perempuan, terutama perempuan single parent atau janda, oleh sejumlah calon kepala daerah. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, narasi seksis sebagai bahan candaan itu berpotensi merendahkan martabat perempuan, sehingga masuk kategori misoginis. Salah satu candaan tentang perempuan, terutama janda, disampaikan Ridwan Kamil dalam kampanyenya. Sebelumnya, pasangannya, Suswono, juga melemparkan candaan tentang janda.
3. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan mendukung pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di pemilihan kepala daerah Jawa Tengah, berpotensi membenarkan pelanggaran asas netralitas pejabat negara baik sipil maupun TNI/Polri. Karena itu, Ketua Divisi Monitoring KIPP Indonesia, Brahma Aryana, mendesak agar Presiden Prabowo berhenti mengulangi tindakan yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di pilkada 2024. Namun, hari ini beredar video Presiden Prabowo mengajak masyarakat Provinsi Banten untuk memilih pasangan Andra Soni dan Dimyati, yang didukung sebagian besar parpol KIM Plus. Pasangan ini bersaing dengan pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, yang diusung Golkar dan PDIP.
HUKUM
1. Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, kemarin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim, AKP Ulil Ryanto Anshari, hingga tewas. Dadang melepaskan 2 kali tembakan dalam jarak sangat dekat tepat pada wajah Ulil. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Setelah menembak Ulil, Dadang meninggalkan lokasi menuju ke rumah atasannya, Kapolres AKBP Arief Mukti, dan melepas peluru ke rumah tersebut sebanyak 7 kali. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, menduga penembakan yang dilakukan Dadang terhadap Ulil dilakukan karena Ulil menangkap penambang ilegal galian C. Atas kejadian tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anggota yang menjadi beking tambang ilegal untuk ditindak tegas.
2. Jumlah uang yang disita Polda Metro Jaya dari sindikat pelindung judi online (judol) pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencapai Rp 150 miliar. Selain itu, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, sebanyak 24 orang sudah dibekuk, yang terdiri dari 10 pegawai Kementerian Komdigi dan 14 orang lainnya bukan pegawai kementerian itu. Ulah culas pegawai Komenkomdigi tersebut terbongkar beberapa waktu lalu. Mereka pegawai yang ditugaskan untuk memblokir situs judol, tapi menyalahgunakan wewenangnya untuk meloloskan ribuan situs judol dengan upah mencapai sekitar Rp 8,5 miliar per bulan.
EKONOMI
1. Tahun depan, rakyat Indonesia diprediksi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. CNBC Indonesia menguraikan ada 4 kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat. Pertama, kenaikan PPN menjadi 12% yang meningkatkan beban terutama masyarakat menengah dan bawah. Kedua, potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 103B Ayat 8 Perpres No. 59/2024 yang menyebut penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Ketiga, kenaikan harga BBM, karena anggaran subsidi energi turun menjadi Rp 203,4 triliun, dari semula Rp 204,5 triliun. Artinya, ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun. Keempat, rencana pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) secara terbatas.
2. BI melaporkan, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2024 sebesar Rp 9.078,6 triliun atau tumbuh 6,7% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 7,2% (yoy). Ini salah satu tanda ekonomi tidak baik-baik saja. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,1% (yoy), dan uang kuasi 4,2% (yoy). Perkembangan M2 dipengaruhi perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Penyaluran kredit pada Oktober 2024 tumbuh 10,4% (yoy), stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat terkontraksi 0,1% (yoy), setelah bulan September tumbuh 12,3% (yoy). Aktiva luar negeri bersih tumbuh 1,6% (yoy), setelah terkontraksi 0,3% (yoy) pada September 2024.
TRENDING MEDSOS
Nama “Hasto” dan “Anies” trending di X, setelah viral video Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan informasi, bahwa Presiden Jokowi ketika itu berupaya melakukan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani KPK. Ia mengaku mengetahui langsung tindakan Jokowi tersebut. Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam siniar Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Jumat (22/11/2204).
HIGHLIGHTS
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bahwa ia dibidik jadi tersangka jika berupaya memenangkan calon PDIP yang berlaga di sejumlah daerah, yang di situ bersaing dengan calon yang didukung Jokowi. Pengakuan itu bisa jadi semacam “playing victim”. Namun, bisa jadi memang demikian adanya, mengingat riwayat perseteruan Presiden Jokowi dengan PDIP dalam Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2024. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana aparat negara dan bansos digunakan untuk memenangkan calon yang didukung Presiden Jokowi dalam pemilu itu. Setelah Jokowi lengser, apakah masih punya pengaruh untuk menekan PDIP? Peluang itu masih besar, mengingat sejumlah petinggi pemerintahan Presiden Prabowo adalah loyalis Jokowi. Mereka ini punya aparat sampai tingkat desa. Dalam Pilkada kali ini pun terjadi pengulangan kasus seperti Pemilu 2024 di sejumlah wilayah yang di situ Jokowi punya kepentingan, seperti di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Sudah banyak laporan yang menyebut “partai cokelat” alias polisi, ikut bermain demi kemenangan calon yang didukung Jokowi. Jika memang terjadi realita semacam itu, maka jelas merongrong kewibawaan pemerintahan Presiden Prabowo.
2. Desakan KIPP agar Presiden tidak berkampanye mendukung Paslon yang sedang berlaga di Pilkada, tampaknya tidak digubris, terbukti Presiden tetap melakukan lagi hal tersebut di Banten. Mungkin karena Bawaslu sendiri membenarkan tindakan Presiden jika dilakukan pada hari Sabtu-Minggu dan bukan hari kerja. Hal ini tentu akan menjadi pembenar bagi pejabat-pejabat dan aparatur negara lainnya. Jelas itu menunjukkan penurunan kualitas demokrasi yang membutuhkan supremasi hukum dalam artian luas, dan bukan sekedar permainan kata-kata dalam peraturan. Sikap kenegarawanan yang mengedepankan itikad baik terhadap keberlangsungan demokrasi, diharapkan dijalani Presiden Prabowo saat ini.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 23 November 2024
