Empat Teori tentang Polisi: Dari Monopoli Koersi Negara Menuju Realitas Pemolisian Sinkretis di Indonesia

Abstrak

Diskursus mengenai institusi kepolisian sering kali terjebak dalam dikotomi normatif antara fungsi penegakan hukum yang koersif dan fungsi pelayanan masyarakat yang partisipatif. Makalah konseptual ini merumuskan tipologi empat paradigma keilmuan polisi—Ilmu Kepolisian, Ilmu Pemolisian, Pemolisian Hibrida, dan Pemolisian Sinkretis—untuk membedah anatomi kekuasaan serta perilaku birokrasi kepolisian. Dengan memadukan kerangka teoretis dari Max Weber, Egon Bittner, Peter L. Berger & Thomas Luckmann, David Bayley, Mark Moore, hingga Michael Lipsky, tulisan ini menunjukkan bahwa praktik kepolisian di Indonesia secara struktural dan kultural mengadopsi paradigma keempat (sinkretis). Dalam konteks penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia, pendekatan sinkretis terbukti menghasilkan efektivitas pengendalian taktis jangka pendek, namun berisiko mengikis legitimasi demokratis dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan model pemolisian berbasis negosiasi (Dialogue Police dan Elaborated Social Identity Model) di negara-negara demokratis maju.

1. Pendahuluan

Memahami perilaku institusi kepolisian membutuhkan pijakan epistemologis yang mampu menjelaskan mengapa aparat keamanan bertindak persuasif dalam satu situasi, namun berubah represif dalam situasi lainnya. Perbedaan perilaku tersebut bukan sekadar persoalan teknis operasional di lapangan, melainkan cerminan dari paradigma keilmuan yang mendasari eksistensi lembaga kepolisian itu sendiri.

Selama ini, perdebatan akademik mengenai kepolisian terpolarisasi pada dua kutub besar: pandangan klasik yang menempatkan polisi sebagai perpanjangan tangan kedaulatan negara, dan pandangan modern yang memosisikan polisi sebagai mitra warga dalam tata kelola keamanan bersama. Namun, pengamatan empiris terhadap dinamika birokrasi keamanan di negara-negara transisi demokrasi seperti Indonesia menuntut perluasan kerangka teoretis yang mampu menangkap kompromi pragmatis antara kedua kutub tersebut.

2. Kerangka Konseptual: Empat Paradigma Keilmuan Polisi

Untuk memetakan spektrum ontologis dan epistemologis studi mengenai polisi, dirumuskan empat paradigma utama yang ditopang oleh pemikiran para pakar kunci:

A. Ilmu Kepolisian (Monodisciplinary State-Centered Paradigm)

Ilmu Kepolisian dipahami sebagai disiplin ilmu tunggal yang otonom dan terkonsolidasi. Paradigma ini berakar pada tesis klasik Max Weber dalam Politics as a Vocation (1919) mengenai negara sebagai satu-satunya entitas pemegang monopoli legitimasi penggunaan paksaan fisik (monopoly of the legitimate use of physical force) di dalam wilayah kedaulatannya. Dalam konstruksi Weberian, kepolisian merupakan instrumen birokratis primer yang menjalankan mandat kedaulatan tersebut. Polisi, selain sebagai bagian negara untuk menegakkan ketertiban umum, juga untuk memaksa warganegara untuk patuh kepada negara, termasuk dalam arti apa pun yang diinginkan negara dengan dasar hukum yang dimilikinya –dan dasar hukum itu pun telah mengatur bahwa Polisi mempunyai peran turunan dari negara dan peran mematuhkan warganegara kepada kekuasaan yang sah.

Pandangan ini diperkuat secara kriminologis oleh Egon Bittner dalam The Functions of the Police in Modern Society (1970). Bittner menegaskan bahwa inti terdalam (core mandate) dan ciri pembeda utama dari profesi kepolisian dibandingkan lembaga sipil lainnya adalah kapasitasnya untuk menerapkan paksaan fisik yang diotorisasi secara sah (capacity to use non-negotiably coercive force). Disebut sebagai ilmu tunggal karena ia telah mengintegrasikan berbagai ilmu bantu ke dalam satu tubuh pengetahuan yang mapan dan berpusat pada otoritas negara (state-centered), dengan menempatkan paksaan fisik sebagai identitas ontologis utamanya.

Juga David H. Bailey (1975, “The police and political development in Europe”)

Polisi adalah organisasi yang diberi kewenangan oleh suatu kolektivitas untuk mengatur hubungan sosial di dalamnya, dengan menggunakan kekuatan fisik apabila diperlukan. Rumusan ini menempatkan mandat kepolisian dalam hubungannya dengan masyarakat yang dilayani.

B. Ilmu Pemolisian (Interdisciplinary Social-Construction Paradigm)

Ilmu Pemolisian dipahami sebagai kajian majemuk (interdisciplinary) dan terbuka. Mengadopsi perspektif konstruksi sosial kenyataan (The Social Construction of Reality, 1966) dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, paradigma ini memandang bahwa “ketertiban” dan “keamanan” bukanlah titah absolut yang dipaksakan dari atas oleh negara, melainkan realitas sosial yang terus-menerus didefinisikan, dinegosiasikan, dan dibangun bersama melalui interaksi antara institusi dan masyarakat.

Dalam ranah studi pemolisian, pandangan ini selaras dengan analisis David Bayley dalam Patterns of Policing (1985) dan konsep plural policing. Bayley menunjukkan secara empiris bahwa polisi negara hanyalah salah satu aktor kecil dalam produksi keamanan; sebagian besar ketertiban sosial justru dipelihara oleh pranata non-negara dan mekanisme swakarsa masyarakat. Oleh karena itu, dalam Ilmu Pemolisian, lembaga polisi diposisikan sebagai salah satu simpul dalam jejaring tata kelola ketertiban bersama, di mana penggunaan paksaan fisik tidak lagi dimonopoli secara serta-merta, melainkan ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Di Indonesia, pemahaman ini dikembangkan oleh Harsja W. Bactiar yang memahaminya sebagai hasil penggabungan berbagai unsur ilmu pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan (1994, lmu kepolisian : suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru) dan muridnya, Parsudi Suparlan (2008, Ilmu Kepolisian) yang memahami sebagai ilmu antar bidang.

C. Pemolisian Hibrida (Balanced Integrative Paradigm)

Pemolisian Hibrida merupakan upaya sintesis normatif yang berupaya menyeimbangkan secara proporsional antara kewenangan koersif negara (Ilmu Kepolisian) dan tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat (Ilmu Pemolisian). Kerangka ini sejalan dengan teori Public Value Governance yang dikembangkan oleh Mark Moore (Creating Public Value, 1995), yang menuntut manajer publik untuk berdiri di atas jembatan ganda: mematuhi mandat otoritas hukum negara sekaligus menciptakan nilai publik yang responsif terhadap legitimasi sosial.

Dalam paradigma ini, kepolisian memosisikan diri secara dinamis sebagai penegak hukum yang tegas sekaligus mitra strategis dalam pencegahan kejahatan. Namun, tantangan utama model hibrida adalah kerentanan terhadap ambiguitas peran (institutional schizophrenia) ketika aparat dihadapkan pada situasi krisis politik atau kerumunan massa yang menuntut keputusan cepat.

D. Pemolisian Sinkretis (Pragmatic-Instrumental Paradigm)

Pemolisian Sinkretis adalah model adaptif-pragmatis yang lahir dari realitas birokrasi kekuasaan. Paradigma ini dapat dijelaskan melalui teori Street-Level Bureaucracy (1980) yang dikemukakan oleh Michael Lipsky. Lipsky menunjukkan bagaimana aparat birokrasi di tingkat garis depan (street-level) sering kali memodifikasi, menyaring, dan mengkompromikan kebijakan formal demi menghadapi tekanan situasi lapangan serta mempertahankan kendali institusional.

Dalam model sinkretis, organisasi kepolisian tetap menjadikan doktrin kekuasaan negara (Ilmu Kepolisian ala Weber dan Bittner) sebagai inti operasionalnya, sementara pendekatan partisipatif dan humanis (Ilmu Pemolisian ala Bayley dan Berger-Luckmann) diadopsi secara selektif sebagai instrumen periferal. Sebagaimana dijelaskan juga dalam teori isomorfisma institusional, retorika pemolisian modern kerap digunakan sekadar sebagai legitimasi permukaan (window dressing) sepanjang selaras dengan stabilitas negara atau kepentingan lembaga. Begitu otoritas institusi dinilai terancam, perangkat koersif segera diaktifkan secara penuh.

3. Studi Kasus Indonesia: Anatomi Sinkretisme dalam UU Polri dan Penanganan Aksi Mahasiswa

Dinamika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan ilustrasi empiris paling konkret dari bekerjanya paradigma pemolisian sinkretis. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan posisi kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara otomatis mewariskan legitimasi penggunaan paksa fisik ala Weber dan Bittner sebagai fondasi utama eksistensi Polri.

Akibatnya, berbagai doktrin modern seperti pemolisian masyarakat (community policing), keadilan restoratif (restorative justice), dan jargon kepolisian humanis terposisikan secara struktural sebagai pelengkap (periferal). Pola diskresioner ala Lipsky ini tampak jelas dalam manajemen pengamanan unjuk rasa mahasiswa, seperti dinamika aksi massa mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan elemen kampus lainnya di Yogyakarta:

1. Fase Awal (Periferal/Ilmu Pemolisian): Aparat mengedepankan komunikasi dengan koordinator lapangan, pengawalan terbuka, dan narasi persuasif guna meredam tensi sekaligus membangun legitimasi moral di hadapan publik.

• Fase Eskalasi (Inti/Ilmu Kepolisian): Ketika aksi dinilai melampaui batas toleransi ketertiban umum, mengganggu jalur vital, atau menyentuh simbol kekuasaan negara, komando langsung beralih ke instrumen koersif melalui penyekatan, barikade taktis, dan pembubaran massa.

Dari sudut pandang manajemen krisis lapangan, pola sinkretis ini memang menawarkan efektivitas taktis jangka pendek (tactical efficacy) karena mampu memulihkan keteraturan fisik secara cepat sambil tetap mengklaim telah menempuh jalur dialogis. Namun, secara strategis, pendekatan ini menciptakan ketertiban semu (coercive order). Ketika kelompok masyarakat terdidik menyadari bahwa wajah humanis polisi hanyalah prosedur awal sebelum tindakan represif diambil, kepercayaan publik terhadap program persuasif kepolisian mengalami erosi sistematis.

4. Perbandingan Negara Demokratis: Menghindari Jebakan Sinkretisme

Negara-negara demokratis maju seperti Swedia, Jerman, dan Inggris berupaya keluar dari jebakan sinkretisme dengan menggeser doktrin pengamanan massa dari strategic incapacitation (pelumpuhan dan penyekatan) menuju Negotiated Management dan Elaborated Social Identity Model (ESIM).

Pertama, Pemisahan Struktural Fungsi Dialog dan Penindakan: Swedia dan Jerman membentuk unit khusus bernama Dialogue Police (Dialogpolisen / Konfliktmanager) yang terpisah secara komando dari pasukan antihuru-hara. Petugas dialog tidak mengenakan atribut tempur dan bertugas memediasi komunikasi secara autentik tanpa menjadi bagian dari skenario pembubaran paksa.

Ke dua, model Pencegahan Provokasi Psikologis (ESIM): Kepolisian Inggris menerapkan prinsip bahwa kerusuhan massa sering kali dipicu oleh kehadiran pasukan antihuru-hara secara mencolok (show of force) dan penindakan yang tidak pandang bulu. Oleh karena itu, pasukan taktis disembunyikan dari pandangan massa selama demonstrasi berlangsung damai, dan penindakan hanya dilakukan secara selektif terhadap individu pelaku tindak pidana tanpa membubarkan keseluruhan aksi.

Ke tiga, model Akuntabilitas Eksternal yang Mengikat: Perbedaan paling menentukan terletak pada mekanisme pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan penuntutan hukum. Tingginya biaya hukum dan politik atas setiap penggunaan kekerasan berlebih memaksa institusi kepolisian menjadikan Ilmu Pemolisian sebagai kompetensi inti yang autentik, bukan sekadar retorika pelengkap.

5. Penutup

Tipologi empat paradigma keilmuan polisi menunjukkan bahwa ketegangan antara kekuasaan negara dan partisipasi publik selalu melahirkan bentuk-bentuk adaptasi kelembagaan. Di Indonesia, pemolisian sinkretis bertahan bukan karena ketidaktahuan aparat terhadap konsep pemolisian modern, melainkan karena ia merupakan mekanisme paling rasional bagi birokrasi keamanan untuk menjaga stabilitas versi negara di bawah payung kedaulatan yuridis yang ada. Namun, tanpa reformasi struktural pada sistem pengawasan eksternal dan pemisahan fungsi komando lapangan, sinkretisme akan terus membatasi peran polisi sekadar sebagai pengendali kerumunan (crowd controller), alih-alih pembangun ketertiban demokratis yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Bayley, D. H. (1985). Patterns of Policing: A Comparative International Analysis. New Brunswick: Rutgers University Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books.

Bittner, E. (1970). The Functions of the Police in Modern Society. Chevy Chase, MD: National Institute of Mental Health.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Weber, M. (1919/1946). Politics as a Vocation. Dalam H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.