POLITIK
1. Proses politik dengan tujuan akhir memakzulkan Gibran dari kursi Wapres, sudah bergulir resmi di DPR. Hari ini sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh 8 fraksi di DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).
Jumlah pengusul sudah melebihi ketentuan minimal 25 orang untuk bisa diproses lebih lanjut di sidang pleno, yang dijadwalkan besok, Kamis, 12 November 2026. Dikabarkan para anggota DPR diminta untuk berada di Jakarta sampai pada sidang pleno. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan soal kewajiban anggota hadir di pleno diserahkan kepada masing-masing fraksi.
Rincian jumlah pengusul sebagai berikut, PDIP : 14 orang, Golkar: 11 orang, Gerindra: 11 orang, PKB: 18 orang, Nasdem: 19 orang, PKS: 28 orang, PAN: 1 orang dan Demokrat: 18 orang.
HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan, yang sudah diatur pada Pasal 20A UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Persoalan penting terkait kenegaraan” yang dimaksud para pengusul tersebut adalah putusan MA yang menetapkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan 06 Agustus 2019 oleh Dirjen Dikdasmen, yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran calon wapres pada 2024, tidak sah dan batal demi hukum.
Dengan putusan MA tersebut kalangan DPR menilai Gibran tidak sah sebagai wapres.
2. Untuk sampai pada tujuan akhir pemakzulan, HMP masih butuh proses lebih lanjut. Setelah usulan HMP diterima pimpinan DPR lantas diambil keputusan sebagai sikap resmi DPR melalui sidang pleno DPR yang dihadiri minimal ¾ anggota, dan didukung ¾ anggota yang hadir.
Jika usulan tersebut disetujui pleno, lantas DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang berisi wakil dari semua fraksi. Pansus merumuskan alasan dan bukti pelanggaran berat yang dilakukan Wapres Gibran.
Hasil rumusan Pansus kemudian disahkan melalui sidang paripurna, dan jika disetujui kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi putusan hukum. MK punya waktu maksimal 90 hari. Jika MK menyatakan Wapres bersalah, maka DPR melanjutkan permohonan pemakzulan ke MPR.
MPR lantas menggelar sidang pleno, yang harus dihadiri ¾ anggota. Untuk menggelar sidang pleno MPR punya batas waktu maksimal 30 hari sejak surat permohonan dari DPR disampaikan.
Dalam forum MPR Wapres Gibran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Keputusan pemakzulan harus diambil MPR dalam pleno yang dihadiri ¾ anggota, dan disetujui ¾ anggota yang hadir.
3. Menurut pendapat mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, jika Gibran mengundurkan diri sebagai wapres atau dimakzulkan MPR, Presiden Prabowo punya hak menentukan 2 nama pengganti wapres. Dua nama tersebut kemudian dipilih satu oleh MPR.
4. Ada informasi yang berbeda antara yang disampaikan oleh Wapres Gibran perihal pernyataan Prabowo dengan penjelasan dari Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan sebagai juru bicara resmi Pemerintah.
Gibran mengatakan kepada pers bahwa Presiden Prabowo mendukung dia untuk berjuang di pengadilan tata usaha negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya. Pernyataan ini disampaikan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo kemarin.
Pernyataan Gibran tersebut, menurut Syahganda Nainggolan tidak benar. Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
Sebab, kata Syahganda, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan pendapat hukum kepada Prabowo bahwa tidak ada celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
4. Unjuk rasa di Yogyakarta yang digelar mahasiswa dari sejumlah universitas kemarin berlangsung ricuh hingga dini hari ini. Polisi dan aparat militer bentrok dengan massa di kawasan Malioboro kemudian berlanjut sampai di kampus Universitas Gadjah Mada. Sebanyak 154 orang ditangkap polisi.
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM) mengecam tindakan represif aparat yang bertentangan dengan hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat. Kehadiran aparat keamanan di lingkungan kampus, kata Ketua DPP Fisipol UGM Ari Dwipayana, berpotensi menimbulkan intimidasi dan menghilangkan rasa aman bagi civitas academica.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan kabar pengunduran diri Wapres Gibran. Namun, ia meyakinkan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan solid. Ia optimistis pasar modal dan iklim investasi masih terjaga baik.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menilai dua isu besar, penyadapan dan pemakzulan Gibran, dapat memengaruhi iklim investasi. Meski demikian, menurut dia yang paling penting saat ini adalah tindakan mitigasi dari dinamika politik tersebut.
Merespons dinamika politik nasional, Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengingatkan para investor untuk memperhatikan fundamental emiten. Para investor, kata dia, juga harus berinvestasi sesuai dengan profil risikonya masing-masing. Hari ini, indeks dibuka menguat 0,26% di 5.139. Namun, sesi 1 perdagangan indeks ditutup turun 11,41 poin (0,22%) di 5.114,32.
Guru Besar FEB Unair Rahma Gafni mengingatkan, ketidakpastian politik nasional akan memicu kehati-hatian kelas menengah ke atas. Mereka menahan pengeluaran besar, seperti pembelian properti atau kendaraan. Ini berpengaruh pada pertumbuhan investasi dan berdampak luas. Di mata investor, ketidakpastian politik akan diterjemahkan sebagai risiko, sehingga mengambil posisi wait and see.
2. Ditjen Pajak Kemenkeu menerapkan 2 kebijakan baru terkait perluasan wilayah pungutan pajak pada kuartal III-2026. Yakni, penerapan Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pungutan PPh Pasal 22 kepada pedagang di marketplace.
Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama menilai pemberlakuan kebijakan pajak baru itu kurang tepat karena masyarakat sedang kesulitan menghadapi kenaikan harga yang sudah menekan daya beli. Meski jumlah pengangguran turun, tapi itu karena tenaga kerja lebih banyak terserap di sektor informal yang berpendapatan rendah.
Riza mengatakan, pada pajak e-commerce subjek pajaknya produsen dan konsumen, sementara SPP-TDLN subjeknya konsumen. Secara umum, konsumen yang selalu dibebani pajak. Dampaknya akan terlihat dari pola perilaku pembelian. Konsumen akan membatasi pembelian barang mewah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang lebih utama dan penting.
Riza menyarankan pemerintah mencari solusi untuk menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi kelas menengah. Antara lain dengan menjaga ekosistem bisnis yang sehat, misalnya menjaga konsistensi regulasi dan kepastian hukum. Dia juga menyarankan pemerintah mengambil opsi mengejar penerimaan pajak atas kekayaan bersih para konglomerat.
3. Kepala BPH Migas Wahyudi Annas mengatakan pemerintah telah menaikkan kuota solar subsidi sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun ini. Dalam APBN 2026, jumlah kuota solar subsidi ditetapkan 18,64 juta KL. Sementara, untuk Pertalite tidak ada penambahan kuota meskipun ada kenaikan konsumsi.
Penambahan kuota solar subsidi dilakukan menyusul lonjakan konsumsi solar subsidi akibat peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi. Wahyudi menjelaskan, realisasi penyaluran solar subsidi hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 88,02%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi normal yang seharusnya berada di kisaran 83%.
TRENDING MEDSOS
1. “Fufufafa” masuk daftar pencarian terbanyak di Google dan trending di X. Akun Fufufafa di Kaskus yang sempat viral dengan pernyataan-pernyataan vulgarnya terhadap Prabowo kembali trending. Gambar bertuliskan “I’M BACK!” yang mengesankan akun kontroversial tersebut kembali aktif mengagetkan warganet. Faktanya, akun itu masih hidup tapi seluruh unggahannya telah dihapus. Tulisan I’m Back hanya meme di medsos.
2. “HMP” menjadi salah satu kata paling dicari di Google. Sebanyak 120 orang anggota DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas ijazah Wapres Gibran.
3. Kata “UGM” masuk daftar Google Trends, sementara “Jogja” trending di X. Dalam aksi demo 10 November 2026, polisi dan tentara menyerbu kampus UGM untuk mengejar demonstran. Video aksi brutal aparat dan ormas pendukungnya trending di berbagai media sosial.
HIGHLIGHT
Proses pemakzulan Gibran melalui DPR sudah dimulai. Semua fraksi sejalan. Akan seberapa lama proses itu sampai pada tujuan akhir? Proses politik tidak seperti proses membuat tahu tempe. Bisa secepat membuat es teh manis, tapi bisa selama membuat IKN. Tergantung para elite. Publik hanya ingin bahwa ketidakpastian politik ini jangan berlarut-larut. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Rabu, 11 November 2026
