Tugas Birokrasi Pemerintah Indonesia

Ringkasan

Ada empat tugas birokrasi pemerintah di Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut: Mengadministrasikan Catatan Pemerintahan [Pekerjaan-pekerjaan Pemerintah. Untuk apa? Agar berkesinambungan; Data-Data Rakyat. Untuk apa? Untuk mengontrol (dan memanajemeni)n kehidupan rakyat; Mencatat kekayaan negara, termasuk kekayaan alam dan potensi ekonomi berupa daya beli pasar], Mendukung Kebijakan Publik [karena birokrasi mempunyai kemampuan kognitif dalam jumlah besar dan tinggi dibanding legislatif, dan dalam kebijakan publik dukungan yang dilakukannya adalah Merencanakan, Menganalisis, Merumuskan, Melaksanakan, dan Mengendalikan kebijakan publik], Melayani Rakyat [Pelayanan dasar (misalnya kewargaan, keamanan, keadilan, ketertiban umum, prasarana, pendidikan, kesehatan) dan Pelayanan pendukung (ekonomi, investasi, perpajakan)] dan Membangun [Pembangunan Fisik dan Non -fisik].

Kita hendak merumuskan dan memahami tugas birokrasi pemerintah Indonesia ke dalam empat kelompok tugas. Kerangka tersebut menghubungkan administrasi, kebijakan publik, pelayanan, dan pembangunan. Penyempurnaannya terutama diperlukan pada tujuan pendataan rakyat, dasar keunggulan pengetahuan birokrasi, batas kewenangan antarlembaga, serta pengertian pembangunan.

Rumusan utama kita adalah bahwa birokrasi pemerintah merupakan perangkat organisasi dan aparatur profesional dalam lingkungan eksekutif yang bertugas menjamin kesinambungan administrasi pemerintahan, mendukung proses kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, serta menggerakkan pembangunan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan konstitusi.

Kedudukan dan lingkup tugas birokrasi pemerintah

Birokrasi pemerintah perlu dibedakan dari pemerintah sebagai kepemimpinan politik. Presiden, menteri, dan kepala daerah menetapkan arah serta mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Birokrasi menyediakan organisasi, keahlian, informasi, dan kemampuan pelaksanaan untuk mewujudkan keputusan tersebut. Pembedaan ini bersifat analitis karena dalam praktik terdapat jabatan dan kegiatan yang mempertemukan kepemimpinan politik dengan administrasi.

Birokrasi juga perlu dibedakan dari keseluruhan organisasi negara. Lembaga legislatif dan yudikatif memiliki perangkat administrasinya sendiri, tetapi kewenangan legislasi dan mengadili tidak menjadi kewenangan birokrasi eksekutif. Karena itu, ketika membicarakan tugas birokrasi pemerintah, lingkup pembahasan harus tetap jelas: perangkat administratif dan profesional yang menopang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Sebagai pijakan hukum, Pasal 10–12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tugas pemerintahan serta pembangunan. Namun, pengaturan mengenai ASN tersebut tidak identik dengan seluruh cakupan birokrasi sebagai organisasi.

Dengan demikian, empat kelompok tugas kita merupakan pengelompokan konseptual untuk pembelajaran, yang dapat menjelaskan hubungan berbagai pekerjaan birokrasi. Pengelompokan ini tidak harus sama persis dengan pembagian fungsi dalam satu undang-undang.

Tugas Pertama, Mengadministrasikan pemerintahan: menjamin ingatan, kepastian, dan kesinambungan

Kelompok pertama sebaiknya dirumuskan sebagai menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan mengelola informasi publik. Istilah ini mencakup pencatatan, penyimpanan, pemutakhiran, pengamanan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas informasi pemerintahan.

Max Weber dalam Economy and Society menempatkan dokumen tertulis, pembagian kewenangan, keahlian, dan kesinambungan sebagai unsur penting organisasi birokratis. Administrasi berbasis dokumen memungkinkan pekerjaan berlangsung sebagai tanggung jawab jabatan, bukan bergantung sepenuhnya pada ingatan dan hubungan pribadi pejabat. Tugas administrasi tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga ranah.

Pertama, mengadministrasikan pekerjaan pemerintahan. Yang dicatat meliputi keputusan, peraturan, perencanaan, anggaran, kontrak, pelaksanaan program, hasil pengawasan, pengaduan, dan tindak lanjutnya. Tujuannya bukan sekadar membuktikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, melainkan menjamin kesinambungan dan memungkinkan pemeriksaan atas penggunaan kewenangan.

Pergantian pemimpin tidak boleh membuat pemerintah kehilangan pengetahuan tentang pekerjaan yang sudah dilakukan, kewajiban yang belum diselesaikan, atau alasan suatu keputusan diambil. Arsip merupakan ingatan kelembagaan. Tanpa ingatan tersebut, pemerintah mudah mengulang kesalahan, membiarkan pekerjaan terputus, atau kehilangan dasar pertanggungjawaban.

Namun, keberhasilan administrasi tidak cukup dinilai dari banyaknya dokumen. Dokumen harus benar, dapat ditemukan, saling konsisten, serta berguna untuk pengambilan keputusan. Pencatatan yang menghabiskan tenaga tetapi tidak membantu penyelesaian masalah justru dapat menjauhkan birokrasi dari tujuan keberadaannya.

Kedua, mengadministrasikan data penduduk. Pada bagian ini, Kita menggunakan frasa “untuk mengontrol dan memanajemeni kehidupan rakyat”. Pemerintah memang memerlukan informasi untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi kehidupan rakyat tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pengelolaan pemerintah. Tujuan mengelola data penduduk secara luas adalah untuk menjamin identitas dan hak, memenuhi kebutuhan pelayanan, merencanakan pembangunan, serta menata hubungan hukum antara penduduk dan negara.

Data kelahiran, kematian, perkawinan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat. Misalnya, perubahan jumlah anak usia sekolah menjadi dasar penyediaan ruang kelas, sementara pertambahan penduduk lanjut usia menjadi masukan bagi pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

James C. Scott dalam Seeing Like a State mengingatkan bahwa perencanaan negara dapat gagal ketika penyederhanaan administratif mengabaikan keragaman kehidupan serta pengetahuan lokal. Peringatan tersebut relevan bagi pendataan: kategori statistik diperlukan, tetapi tidak boleh dianggap menggambarkan seluruh kenyataan masyarakat.

Implikasinya, penduduk perlu memiliki saluran untuk memperbaiki kesalahan data. Informasi pribadi juga harus digunakan sesuai tujuan dan kewenangan. Ketepatan data bukan hanya persoalan teknis karena kesalahan pencatatan dapat menyebabkan seseorang kehilangan akses terhadap hak atau pelayanan.

Ketiga, mengadministrasikan aset dan sumber daya publik. Gagasan tentang pencatatan kekayaan negara perlu mencakup identifikasi, inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, pengamanan, dan pertanggungjawaban.

Di sini perlu dibedakan antara aset milik negara atau daerah dengan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan negara. Penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dapat disamakan begitu saja dengan kepemilikan pemerintah atas gedung, kendaraan, atau peralatan kantor.

Karena itu, administrasi mencakup pula informasi mengenai cadangan sumber daya, kondisi lingkungan, izin pemanfaatan, kewajiban pemulihan, serta penerimaan publik yang terkait dengannya. Tujuannya ialah memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak hilang dari pengawasan publik.

Namun demikian, ada aset dan sumberdaya publik yang harus didata birokrasi pemerintah, dengan dasar peahaman kekayaan yang perlu dikenali dan diadministrasikan oleh negara jauh lebih luas daripada barang milik pemerintah. Penjelasan saya sebelumnya terlalu berpusat pada pengertian aset administratif. Di sini kita sedang membicarakan sumber kekuatan dan potensi kemakmuran suatu negara. Untuk itu, kita dapat menggunakan pembedaan aset pemerintah, kekayaan nasional, dan potensi nasional.

Pembagian ini merupakan usulan konseptual untuk pembelajaran, bukan pengganti klasifikasi hukum atau akuntansi. Pertama, mengenai kekayaan alam, pemikiran yang mempunyai dasar konstitusional yang kuat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, perhatian birokrasi memang harus mencakup kekayaan alam, termasuk yang belum dimanfaatkan.

Aset ini tidak serta merta sama dengan pengertian aset dalam neraca pemerintah mempunyai persyaratan tersendiri. Standar Akuntansi Pemerintahan mengaitkannya dengan penguasaan atau kepemilikan, peristiwa masa lalu, manfaat ekonomi atau sosial masa depan, serta keterukuran dalam satuan uang. Karena itu, kekayaan alam dan potensinya tidak serta-merta seluruhnya dicatat sebagai aset dalam neraca pemerintah.

Konsekuensi bahwa birokrasi mencatat aset ini adalah bahwa sesuatu tetap perlu didata dan dijaga bukan sebagai aset akuntansi, namun aset bangsa, di mana birokrasi bekerja untuk mencatat aset bangsa. Mengapa? Karena, pertama hanya birokrasi yang mempunyai kemampuan. Kedua, karena memang tugas birokrasi untuk menjaga agar aset yang ada tetap dimanajemeni secara bertanggung jawab. Potensi mineral, air, energi, dan keanekaragaman hayati perlu dipetakan tingkat kepastian, kondisi, kemungkinan pemanfaatan, serta kebutuhan pelestariannya. Potensi juga perlu dibedakan dari cadangan yang telah terukur dan layak dimanfaatkan.

Kedua, aset penduduk dan daya belinya merupakan potensi strategis nasional. Namun, yang menjadi kekuatan ekonomi bukan sekadar jumlah penduduk, melainkan hubungan antara jumlah, kualitas, produktivitas, pendapatan, distribusi pendapatan, dan daya belinya. Jumlah penduduk besar menyediakan potensi pasar. Potensi tersebut menjadi permintaan efektif ketika masyarakat memiliki kemampuan membeli. Selanjutnya, manfaatnya bagi perekonomian nasional bergantung pula pada kemampuan produksi di dalam negeri untuk memenuhi permintaan tersebut.

Dengan demikian, terdapat tiga dimensi penduduk. Pertama, penduduk sebagai pelaku pembangunan: memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama. Kedua, penduduk sebagai pembentuk pasar: memiliki kebutuhan dan daya beli. Ketiga, penduduk sebagai warga negara: memiliki hak, aspirasi, dan kewenangan demokratis.

Dimensi terakhir menjaga ketepatan konsep: istilah “aset demografis” dapat dipakai sebagai metafora strategis, dengan penegasan bahwa manusia adalah subjek pembangunan dan pemegang hak. Pasar domestik pun merupakan potensi ekonomi nasional, bukan milik pemerintah.

Dalam pembahasan birokrasi, gagasan ini menghasilkan perluasan yang penting. Birokrasi perlu mengetahui bukan hanya apa yang sudah dimiliki pemerintah, tetapi juga kekayaan apa yang tersedia dalam wilayah negara, potensi apa yang dapat dikembangkan, dan bagaimana manfaatnya sampai kepada rakyat. Pengetahuan tersebut menjadi dasar pengaturan, perlindungan, pelayanan, dan pembangunan. Birokrasi tidak hanya mencatat aset akunting, namun aset politik dalam bentuk kekayaan dan potensi nasional.

Tugas Kedua, Mendukung kebijakan publik: menyediakan pengetahuan dan kemampuan pelaksanaan

Kelompok kedua mencakup kegiatan sebelum dan sesudah penetapan kebijakan. Birokrasi tidak hanya bekerja ketika keputusan telah selesai dibuat. Alasan bahwa birokrasi mempunyai kemampuan kognitif “dalam jumlah besar dan tinggi dibanding legislatif” bukan serta-merta keunggulan mutlak. Jumlah pegawai tidak otomatis mencerminkan mutu pengetahuan, sedangkan legislatif dapat memiliki keahlian, dukungan riset, dan pengetahuan representatif yang berbeda. Hal ini ditekankan kafrena birokrasi memiliki potensi keunggulan dalam pengetahuan teknis, informasi administratif, pengalaman pelaksanaan, dan kesinambungan kelembagaan yang diperlukan dalam proses kebijakan publik.

Wu, Ramesh, dan Howlett menjelaskan kapasitas kebijakan melalui tiga jenis kemampuan: analitis, operasional, dan politis, yang terdapat pada tingkat individu, organisasi, serta sistem. Kerangka ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup; kebijakan juga membutuhkan kemampuan pelaksanaan dan pemahaman terhadap hubungan para aktor.

Dukungan birokrasi meliputi enam pekerjaan yang saling berhubungan. Pertama, mengenali dan merumuskan masalah. Birokrasi menghimpun informasi mengenai keadaan yang memerlukan tindakan pemerintah. Namun, masalah tidak cukup ditentukan dari laporan internal. Pengaduan, pengalaman pengguna layanan, pengetahuan akademisi, dan pandangan masyarakat membantu menguji apakah rumusan pemerintah sesuai dengan kenyataan.

Kedua, merencanakan kebijakan. Perencanaan menghubungkan tujuan dengan kewenangan, sumber daya, waktu, dan kemampuan organisasi. Pada tahap ini birokrasi perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pembiayaan tersedia, dan kondisi apa yang harus dipenuhi agar tujuan dapat dicapai.

Ketiga, menganalisis alternatif. Analisis membandingkan pilihan tindakan beserta konsekuensinya. Pertimbangannya mencakup manfaat, biaya, risiko, keadilan, kelayakan hukum, kesiapan pelaksanaan, serta kemungkinan dampak yang tidak dikehendaki. Analisis yang baik juga menyatakan keterbatasan pengetahuan yang tersedia.

Keempat, membantu perumusan kebijakan. Birokrasi menerjemahkan arah politik menjadi rancangan peraturan, program, instrumen anggaran, standar, dan mekanisme pelaksanaan. Penetapan akhirnya mengikuti kewenangan masing-masing lembaga atau pejabat. Dengan demikian, kontribusi teknis birokrasi tetap berjalan dalam hubungan pertanggungjawaban politik dan hukum.

Kelima, melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan memerlukan organisasi, personel, pembiayaan, pengadaan, koordinasi, serta komunikasi dengan masyarakat. Kebijakan yang tampak baik dalam dokumen dapat menghadapi masalah ketika sarana belum tersedia atau tanggung jawab antarlembaga tidak jelas.

Keenam, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan. Pemantauan mengamati perkembangan pelaksanaan; evaluasi menilai pencapaian serta akibatnya; pengendalian menggunakan temuan tersebut untuk melakukan koreksi dalam batas kewenangan. Ketiganya perlu dibedakan agar pengendalian tidak dipersempit menjadi pemeriksaan kepatuhan administratif.

Birokrasi juga harus menjaga kemampuan menyampaikan pertimbangan profesional. Loyalitas kepada pemerintahan yang sah perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab, termasuk menjelaskan risiko dan menawarkan perbaikan ketika suatu rancangan sulit dilaksanakan.

Tugas Ketiga, Pelayanan Publik: melayani rakyat, memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat

Kelompok ketiga menempatkan hubungan langsung antara negara dan masyarakat sebagai tugas pokok birokrasi. Pelayanan adalah cara kewenangan publik hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Denhardt dan Denhardt melalui gagasan New Public Service menekankan peran aparatur dalam membantu warga mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama. Perspektif ini memberikan dasar bagi hubungan pelayanan yang menghormati kewargaan, dialog, dan tanggung jawab demokratis.

Pembagian kita antara pelayanan dasar dan pendukung tetap digunakan, dengan penjelasan  bahwa kata  “pendukung” tidak diartikan kurang penting, apalagi tidak penting. Pelayanan ekonomi dan perpajakan dapat menentukan keberlangsungan usaha, kesempatan kerja, serta kemampuan negara membiayai pelayanan lainnya.

Ada pula perbedaan antara klasifikasi konseptual dengan klasifikasi hukum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mencakup pelayanan berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Sementara itu, istilah “pelayanan dasar” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai cakupan hukum tertentu, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk kebutuhan pembelajaran, pelayanan dapat dijelaskan melalui tiga ranah. Pertama, pelayanan hak dan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, dan dukungan pemenuhan tempat tinggal yang layak. Kedua, pelayanan administratif dan kepastian status hukum, seperti pencatatan sipil, dokumen kependudukan, administrasi pertanahan, serta dokumen perizinan. Ketiga, pelayanan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi, seperti fasilitasi usaha, investasi, administrasi perpajakan, informasi pasar, dan pendampingan kegiatan ekonomi.

Keamanan dan keadilan tetap merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Namun, pencantumannya perlu memperhatikan batas organisasi: birokrasi pemerintah tidak mengambil alih kewenangan mengadili yang berada pada lembaga peradilan. Demikian pula, pemungutan pajak merupakan penggunaan kewenangan fiskal; pelayanan perpajakan adalah dimensi pelayanannya.

Michael Lipsky melalui kajian street-level bureaucracy menunjukkan pentingnya aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Keputusan sehari-hari petugas dalam kondisi keterbatasan sumber daya ikut menentukan bagaimana kebijakan dialami warga.

Pengembangan praktisnya ialah bahwa kualitas pelayanan tidak cukup diperbaiki melalui slogan keramahan. Petugas membutuhkan kewenangan yang jelas, sarana memadai, beban kerja wajar, dukungan informasi, serta mekanisme penyelesaian kasus yang tidak sepenuhnya tercakup dalam prosedur.

Ukuran keberhasilannya harus mencakup ketepatan, kemudahan, keterjangkauan, kepastian waktu, perlakuan adil, dan penyelesaian kebutuhan. Layanan digital, misalnya, perlu tetap menyediakan bantuan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan teknologi.

Tugas Ke Empat, Pembangunan: membangun untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kehidupan masyarakat

Kelompok keempat dapat dirumuskan sebagai menggerakkan dan mengelola pembangunan fisik serta nonfisik. Rumusan ini memperjelas bahwa birokrasi mempunyai tanggung jawab pembangunan tanpa harus menjadi pelaksana langsung seluruh kegiatan.

Amartya Sen dalam Development as Freedom memberikan dasar untuk memahami pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif dan kemampuan manusia menjalani kehidupan yang bernilai. Dengan perspektif tersebut, pembangunan dinilai melalui perubahan kehidupan manusia, melampaui pertambahan sarana atau pendapatan semata.

Dalam kerangka kita, pembangunan fisik mencakup prasarana transportasi, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan, air minum, sanitasi, serta infrastruktur digital. Tugas birokrasi dimulai dari identifikasi kebutuhan dan pemilihan lokasi, berlanjut pada penyediaan pembiayaan serta pengawasan mutu, dan mencakup pemeliharaan setelah fasilitas digunakan.

Sebuah sekolah yang selesai dibangun belum otomatis menghasilkan pelayanan pendidikan yang baik. Diperlukan guru, bahan pembelajaran, pengelolaan, dan akses bagi peserta didik. Karena itu, ukuran pembangunan fisik perlu menghubungkan penyelesaian konstruksi dengan pemanfaatan dan hasilnya.

Pembangunan nonfisik mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kapasitas kelembagaan, etika publik, serta kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah. Sebagian hasilnya membutuhkan waktu panjang sehingga evaluasinya tidak dapat hanya mengikuti penyerapan anggaran tahunan.

Pembangunan fisik dan nonfisik saling membutuhkan. Irigasi memerlukan organisasi pemeliharaan dan pengaturan penggunaan air; sistem digital memerlukan kecakapan pengguna serta tata kelola informasi; fasilitas kesehatan membutuhkan tenaga profesional dan kepercayaan masyarakat.

Peter Evans dalam Embedded Autonomy menjelaskan pentingnya perpaduan antara organisasi negara yang koheren dan hubungan yang erat dengan masyarakat. Hubungan tersebut memungkinkan negara memperoleh pengetahuan dan membangun kerja sama sambil mempertahankan kapasitas mengambil keputusan untuk kepentingan publik.

Pada kerangka kita, birokrasi perlu mampu menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta komunitas. Kerja sama tersebut harus memiliki pembagian tanggung jawab dan ukuran hasil yang jelas. Kemampuan berkolaborasi tidak menghapus tanggung jawab pemerintah atas penggunaan kewenangan dan sumber daya publik.

Simpulan: Hubungan keempat tugas dan prinsip yang melandasinya

Empat kelompok tugas tersebut saling bertaut. Administrasi menyediakan informasi dan kesinambungan; proses kebijakan menentukan pilihan tindakan; pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat; pembangunan meningkatkan kapasitas dan kualitas kehidupan.

Sebagai contoh, peningkatan kesehatan ibu membutuhkan data penduduk yang tepat, kebijakan yang sesuai kondisi wilayah, pelayanan yang dapat dijangkau, serta pembangunan fasilitas dan kemampuan tenaga kesehatan. Kegagalan satu unsur dapat mengurangi keberhasilan unsur lainnya.

Karena itu, pengelompokan kita secara khusus fokuss untuk digunakan dalam menjelaskan jenis kontribusi birokrasi, bukan untuk membentuk empat ruang kerja yang terpisah. Satu organisasi atau program dapat menjalankan keempatnya sekaligus.

Ada pula pekerjaan lintas kelompok yang perlu dinyatakan secara eksplisit: pengaturan dan penegakan administratif, koordinasi, pengelolaan keuangan publik, pengawasan, serta penanganan keadaan darurat. Pekerjaan tersebut dapat ditempatkan di dalam empat kelompok tanpa harus menjadi kelompok kelima.

Adapun legalitas, profesionalitas, integritas, akuntabilitas, keterbukaan, perlindungan hak, dan persatuan merupakan prinsip yang melandasi semuanya. Birokrasi dapat tertib secara administratif, tetapi tetap gagal menjalankan tugas publik apabila pelayanan diskriminatif atau pembangunan mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Simpulan kita, tugas birokrasi pemerintah di Indonesia mencakup empat bidang utama: menyelenggarakan administrasi pemerintahan untuk menjamin ingatan, kepastian, dan kesinambungan; mendukung proses kebijakan publik melalui pengetahuan profesional serta kemampuan pelaksanaan; melayani masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan publik; serta menggerakkan pembangunan fisik dan nonfisik untuk meningkatkan kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan. Keempatnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi, hukum, dan pertanggungjawaban publik, serta diarahkan untuk menjaga persatuan dan mencapai tujuan negara.

Literatur

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.

Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society, 34(3–4), 165–171.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.