POLITIK
1. Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Negara. Tidak ada penjelasan tentang isi pertemuan, kecuali foto-foto yang dirilis oleh pihak Istana.
Setelah surat diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR, dan setelah Gibran meninggalkan gedung DPR/MPR, Ketua MPR membacakan surat Gibran. Berikut isi surat tersebut.
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri”
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
2. Presiden Prabowo mengaku Gibran sudah berkonsultasi dengan dia beberapa hari sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia mengapresiasi keputusan Gibran tersebut. Siang-sore hari ini Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR untuk membahas tindak lanjut dari kekosongan kursi wapres.
3. Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wapres kepada pimpinan DPR hari ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, jabatan Wapres RI mengalami kekosongan. Menurut Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, MPR tidak perlu mengadakan sidang persetujuan pemberhentian Gibran dari jabatan wapres.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menggelar sidang untuk memilih penggantinya dari 2 calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Sedangkan Presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk menyetor nama ke MPR setelah MPR mengeluarkan surat untuk presiden.
4. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memulangkan 154 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa 10 November lalu, yang diwarnai dengan kericuhan. Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari hari ini mengungkapkan, pemulangan sudah dilakukan sejak Rabu kemarin. Namun, ada 3 orang yang ditahan, karena 2 orang kedapatan mengonsumsi narkoba, dan seorang lainnya tertangkap tangan membawa molotov dan senjata tajam.
Penanganan aparat polisi dan TNI dalam unjuk rasa di Yogyakarta tersebut mendapat kecaman dari banyak kalangan, termasuk dari Universitas Gadjah Mada. Aparat keamanan dinilai melanggar hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, dan terlalu berlebihan dalam penggunaan kekuatan fisik.
HUKUM
Dalam rapat dengan Komisi III DPR hari ini Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan hasil penyidikan kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah orang lainnya. Kapolri menyatakan, eks Kapolri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga yang memberi perintah penyadapan sekaligus sebagai pengguna akhir (end user) dari hasil penyadapan.
Suyudi menguraikan peran LSP dan jenderal polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 4 tersangka yakni eks Kapolri Jenderal LSP, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
EKONOMI
1. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi, terutama untuk jangka panjang. Mundurnya Gibran berpotensi membuat calon investor menunda investasi dan menahan ekspansi. Ia berharap proses ketatanegaraan berjalan tertib, dengan tetap menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menambahkan, stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan agar calon investor tidak was-was. Sikap wait and see calon Investor akan merugikan perekonomian Indonesia. Padahal, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.
Wamenko Perekonomian Dradjad H Wibowo meminta pelaku pasar tidak panik menyikapi dinamika politik pasca mundurnya Gibran. Penyelesaian dinamika politik, kata dia, menjadi ranah parlemen. Sementara pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian, akan fokus memastikan pasar modal Indonesia tetap resilien dan berjalan baik.
2. Rupiah terus tertekan terhadap dolar AS hari ini. Berdasarkan data Refinitiv, pada pukul 09.40 WIB, rupiah telah di level Rp 18.231/USD, melemah 0,44% dari penutupan kemarin. Setelah Gibran menyerahkan surat ke MPR, rupiah semakin tertekan ke Rp 18.241/USD pada pukul 12.07. Sebaliknya, IHSG terus bergerak di zona hijau. Pada penutupan perdagangan berada pada 5.250, naik 135 poin atau sebanyak 2,66%.
Menurut Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz, tekanan terhadap rupiah masih lebih dipicu oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga The Fed. Namun, ia menambahkan, dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran dapat meningkatkan ketidakpastian stabilitas politik Indonesia. Kondisi itu berpotensi membuat investor meminta premi risiko lebih tinggi.
Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menilai, mundurnya Gibran tak akan berdampak signifikan jika tidak mengganggu agenda pemerintahan. Meski begitu investor mencermati kondisi politik yang cukup banyak drama. Kondisi itu membuat pelaku pasar dan investor menunggu arah pemerintah berikutnya.
TRENDING MEDSOS
1. Gibran trending di hampir semua media sosial. Di Google Trends, namanya berada di puncak pencarian. Pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres juga menjadi pembicaraan panas di X dan media sosial lain.
2. The New York Times (NYT) masuk daftar Google Trends. Media asal AS tersebut dua hari lalu menurunkan laporan yang menyoroti kondisi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. NYT menulis, dukungan untuk Prabowo anjlok seiring kegagalannya mengatasi karhutla, tekanan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik.
HIGHLIGHT
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo, tapi minta diberi kesempatan untuk melakukan proses hukum di PTUN untuk membuktikan kebenaran ijazahnya. Mengulur waktu, begitu banyak orang menilai.
Sementara, Menkumham Imipas Yusril menyatakan, proses hukum di PTUN sudah tidak bisa ditempuh Gibran. Hari itu juga kalangan DPR menggalang dukungan suara untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) dengan tujuan akhir memakzulkan Gibran.
Hari ini, 12 November 2026, sekitar pukul 11.00 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, persis di saat DPR mengagendakan rapat pleno untuk mengesahkan HMP. Karena Gibran sudah mengundurkan diri, maka rapat pleno HMP dibatalkan, sudah tidak relevan.
Hari ini juga di Komisi III DPR berlangsung rapat dengan Kapolri Suyudi, yang memaparkan hasil penyidikan perkara penyadapan yang menghebohkan. Suyudi mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan sementara eks Kapolri LSP adalah pemberi perintah penyadapan sekaligus sebagai end user alias pengguna akhir dari hasil penyadapan. Artinya, tidak ada pihak lain, selain LSP, yang berkepentingan atas hasil penyadapan.
Publik mendapat kepingan-kepingan informasi yang mungkin satu sama lain saling terkait. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Kamis, 12 November 2026
