HUKUM
1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kemarin mengungkapkan, penyelidikan kasus dugaan penyadapan yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah pada indikasi makar. Penyidik mendalami motif penyadapan itu untuk tujuan melumpuhkan kekuasaan Prabowo, bukan berarti membunuh presiden.
2. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan bahwa pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh lain oleh Jenderal LSP dkk bukan merupakan persaingan di internal Polri maupun dipengaruhi kepentingan apa pun. Pernyataan Suyudi itu disampaikan dalam pertemuan dengan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri hari ini. Penindakan tersebut, kata Suyudi, murni demi penegakan hukum.
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hari ini menyatakan bahwa penyadapan atau intersepsi elektronik yang dilakukan oleh Jenderal LSP dkk merupakan penyerangan terhadap demokrasi. YLBHI mengutip Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga secara khusus melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik.
Penyadapan terhadap wartawan dan organisasi masyarakat sipil, menurut YLBHI, menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah. Jika dilakukan untuk memantau kritik atau kegiatan politik yang sah, penyadapan menjadi instrumen pembungkaman.
Berdasarkan penjelasan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, penyadapan tersebut selain menyasar Presiden Prabowo, juga sejumlah tokoh politik, wartawan, tokoh ormas dan pengusaha. Listyo dkk melakukan penyadapan selama kurun waktu 2022-2026, di saat ia menjabat sebagai Kapolri di bawah Presiden Jokowi dan Prabowo.
POLITIK
1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini memastikan bahwa situasi di Jakarta normal saja, tidak dalam status Siaga 1. Kabar tentang kondisi Jakarta dalam status Siaga 1 itu muncul setelah TNI melakukan penambahan pasukan sekitar 20.000 personel, khususnya dari unsur TNI AL dan Marinir, dari luar Jakarta. Pramono menjelaskan, jika Siaga 1 pasti ia sudah diajak berkoordinasi dengan pimpinan militer dan polisi Jakarta.
2. Terjadi bentrok fisik antara personel TNI dengan massa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, kemarin. Bentrok terjadi setelah personel TNI minta supaya massa menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan, tapi ditolak massa. Akibat bentrok tersebut. seorang warga umur 20 tahun tewas, 14 warga luka-luka, dan 6 personel TNI juga mengalami luka-luka. Menko Yusril Ihza Mahendra hari ini memastikan pemerintah akan menyelidiki insiden tersebut.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 sebesar 5,47% (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal III-2025 yang sebesar 5,04%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, secara kuartalan ekonomi kuartal III-2026 tumbuh 1,59% dibanding kuartal II-2026.
Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, ekonomi Indonesia kuartal III-2026 mencapai Rp 6.741 triliun. Sementara, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.633,2 triliun.
Konsumsi rumah tangga, yang tumbuh 5,04%, memberi kontribusi terbesar terhadap PDB yakni 51,97%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06%, dan berkontribusi 30,81% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan 8,95%, dengan kontribusi 7,28%.
Empat sektor lapangan usaha memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan PDB. Industri pengolahan yang tumbuh 5,87% berkontribusi 1,20% terhadap PDB. Sektor perdagangan tumbuh 7,14% berkontribusi 0,94%, industri konstruksi berkontribusi 0,62% terhadap PDB dengan pertumbuhan 6,42%, serta informasi dan komunikasi dengan kontribusi 0,49% tumbuh 7,13%.
2. BPS mengumumkan pengangguran pada Agustus 2026 mencapai 7,38 juta orang, turun 77.000 orang dibanding Agustus 2025. Penduduk usia kerja 220,9 juta orang, meliputi angkatan kerja 155,3 juta orang dan bukan angkatan kerja 65,5 juta orang. Dari total angkatan kerja terdapat 147,9 juta orang bekerja dan sisanya adalah pengangguran.
Pada kategori bekerja, jumlah pekerja penuh 99,8 juta orang, paruh waktu 35,2 juta orang dan setengah pengangguran 12,8 juta orang.
Dari total 147,9 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 62,25 juta orang (42,07%) merupakan pekerja formal, dan 85,73 juta (57,93%) pekerja informal. Porsi jumlah pekerja informal tersebut naik dibanding Agustus 2025 yang sebanyak 57,80%, sementara pekerja formal susut dibanding tahun lalu 42,20%.
3. Peternak ayam broiler mandiri menjerit imbas anjloknya harga jual ayam hidup (live bird) di tingkat kandang. Koordinator Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Jawa Timur Barry Saripudin mengungkapkan, harga ayam hidup di tingkat kandang hanya berkisar Rp 17.000-18.000 per kg. Padahal, harga pokok produksi (HPP) peternak berada di kisaran Rp 22.500-23.000 per kg.
Menurut Barry, tingginya biaya pakan menjadi faktor utama yang membebani usaha peternakan. Saat ini, harga pakan sekitar Rp 10.000 per kg franco kandang. Sementara harga jagung sebagai bahan baku pakan mencapai Rp 7.800-8.000 per kg. Adapun harga soybean meal (SBM) impor di kisaran Rp 10.000 per kg.
Barry minta pemerintah menurunkan biaya pokok produksi, terutama harga dan ketersediaan bahan baku pangan. Kedua, penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP). Dan ketiga, pengendalian produksi ayam hidup dari perusahaan integrator agar tidak semakin membanjiri pasar tradisional. Pasokan integrator diharapkan untuk kebutuhan pasar moder dan industri.
TRENDING MEDSOS
Sidang kasus pencemaran nama baik oleh Roy Suryo dan dr Tifa menjadi topik paling trending di berbagai media sosial. Nama Roy Suryo masuk daftar Google Trends, sementara nama Roy Suryo dan Jokowi trending di X bersama dengan kata “palsu”.
Hari ini Jokowi hadir bersaksi di PN Jakarta Timur. Dalam sidang tersebut, Jokowi menunjukkan ijazah sarjananya. Video kesaksian tersebut beredar di berbagai platform media sosial. Warganet membicarakan beberapa perbedaan dengan foto yang beredar selama ini.
HIGHLIGHT
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Agustus 2026 jumlah pengangguran mencapai 7,38 juta orang, turun 77.000 orang dibanding Agustus 2025. Sementara 147,9 juta orang bekerja. Dari total 147,9 juta orang penduduk bekerja, 62,25 juta orang (42,07%) merupakan pekerja formal, dan 85,73 juta (57,93%) pekerja informal.
BPS mencatat, salah satu faktor tingginya pekerja informal tak terlepas dari perubahan budaya generasi saat ini yang lebih memilih pekerjaan di sektor informal. Namun, selain perubahan preferensi tersebut, meningkatnya proporsi pekerja informal juga menandakan sektor formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja.
Sektor informal memang berfungsi sebagai katup pengaman saat sektor formal tak mampu menyerap angkatan kerja. Namun, sektor ini membawa kerentanan. Antara lain tiadanya kepastian pendapatan, tiadanya jaminan sosial, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Kamis, 5 November 2026
