POLITIK
1. Aksi unjuk rasa kalangan mahasiswa di berbagai kota yang menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, seperti program MBG, mengundang kecurigaan sebagian politisi kubu pemerintah terhadap PDIP. Partai Banteng ini dituding ada di balik gerakan protes tersebut, apalagi diketahui salah seorang pengurus DPP PDIP, Andi Widjajanto, sempat terlihat di antara pendemo mahasiswa beberapa hari lalu di Jakarta.
Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan posisi PDIP terhadap pemerintah. Ia meminta PDIP bersikap tegas sebagai oposisi jika memilih berada di luar pemerintahan, bukan menunjukkan sikap yang dinilainya abu-abu. Terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sikap resmi PDIP adalah berada di luar pemerintahan, dan tidak menyebut diri oposisi, tetapi sebagai penyeimbang.
Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji secara implisit mengaku tidak paham dengan sikap PDIP itu. “Selama ini entah apa yang diseimbangkan?”, tanya Sarmuji. Penilaian dari parpol-parpol itu menyulut reaksi dari pengurus DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
Deddy mengaku heran dengan partai-partai itu yang mempersoalkan partai yang berada di luar pemerintahan. Ia menyarankan Golkar mengurus saja solusi bagi pemadaman listrik yang bergiliran belakangan ini di berbagai kota.
2. Dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia Timur, Wapres Gibran mengajak serta 5 mahasiswa dari 5 universitas berbagai daerah, selama 18 – 21 Juni 2026. Alasannya, supaya mahasiswa bisa melihat langsung manfaat MBG di daerah, sebagai respons atas kritik dari mahasiswa terhadap program itu. Salah seorang mahasiswa yang diajak serta adalah Daffa Ulhaq, mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).
Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa berdasarkan catatan internal, UI tidak menerima surat permohonan atau pemberitahuan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden perihal undangan untuk ikut kunjungan tersebut. Pihak UI pun tidak pernah menunjuk, mendelegasikan, atau memberikan penugasan resmi kepada Daffa untuk mengikuti agenda tersebut.
EKONOMI
1. Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa dipicu gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik produsen listrik swasta (independent power producer – IPP). PLN telah mengerahkan tim bersama pengelola kedua IPP tersebut untuk mempercepat perbaikan. PLN juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara.
Isu pasokan batu bara sempat mengemuka. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui masalah pasokan batu bara membuat sejumlah pembangkit tak menghasilkan listrik secara optimal. Persoalan itu, kata dia, berkaitan perbedaan antara harga batu bara untuk kebutuhan domestik (DMO) dengan harga pasar.
Harga DMO USD 75/ton, sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode Juni mencapai USD 121,83/ton untuk kalori 6.322 kcal/kg dan USD 84,52/ton untuk kalori medium 5.300 kcal/kg.
Selain faktor harga DMO, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani, ada persoalan fundamental lain. Salah satunya kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Ditambah lagi, saat ini industri pertambangan menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya yang signifikan. Mulai biaya produksi, bahan bakar, logistik, stripping ratio, hingga kewajiban lingkungan.
2. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurrahman menilai, kenaikan BI Rate jadi 5,75% cukup rasional. Namun, konsekuensinya meningkatkan biaya pembiayaan sehingga menahan laju pertumbuhan kredit, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Ia mengingatkan penguatan rupiah tak hanya ditentukan BI Rate, tapi juga dinamika global, sperti kebijakan bank sentral utama dan sentimen internasional. Karena itu, dampaknya lebih bersifat menjaga stabilitas daripada mendorong penguatan yang signifikan.
Menurut Rizal, kebijakan moneter yang lebih ketat perlu diimbangi dengan langkah fiskal dan reformasi struktural yang mampu mendorong sektor riil. Pemerintah perlu mempercepat investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan produktivitas industri, agar stabilitas yang tercipta tak dibayar dengan perlambatan ekonomi terlalu dalam.
3. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengidentifikasi risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut surat edaran Kepala BGN lama yang menetapkan dana insentif operasional SPPG dikategorikan hibah atau bantuan yang tidak kena pajak. Padahal, berdasarkan ketentuan perpajakan, dana itu masih termasuk objek pajak penghasilan (PPh) karena diterima badan usaha yang memperoleh keuntungan dari operasionalnya.
DJP juga mengidentifikasi potensi hilangnya pajak dari Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) pada proyek Kopdes Merah Putih. Realisasi pajak dari KMS dapat lebih rendah dari yang diperkirakan jika nilai belanja bahan bangunan lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Bimo juga mengingatkan risiko ketidakpatuhan perpajakan seiring meningkatnya aktivitas transaksi koperasi.
TRENDING MEDSOS
1. “Diplomasi Olahraga Prabowo” dan “FIFA Asean” trending di X. Sejumlah akun mengunggah pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih John Herdman di Hambalang. Prabowo mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asean Cup 2026.
2. Hingga hari ini “Pemadaman Listrik Bergilir PLN” masih banyak dicari di Google. Pemadaman bergilir hingga durasi 3 jam masih terjadi di sejumlah daerah Pulau Jawa, terutama Jawa Timur.
3. Nama Gibran Rakabuming Raka masuk daftar Google Trends terkait pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang menyebut mantan Presiden Jokowi meminta PSI mengawal Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hingga dua periode.
HIGHLIGHT
1. Keikutsertaan seorang mahasiswa UI dalam kunjungan kerja Wapres Gibran ke sejumlah daerah di Indonesia Timur untuk meninjau pelaksanaan program MBG, ternyata tanpa sepengetahuan UI. Rektor UI mengaku tidak ada undangan maupun pemberitahuan resmi dari Sekretariat Wapres perihal agenda tersebut.
Masih belum jelas mengapa pihak Wapres tidak melakukan prosedur administratif standar itu. Masalah “administratif” ini justru menimbulkan persepsi negatif terhadap “niat baik” Wapres Gibran untuk memberi kesempatan mahasiswa melihat langsung kondisi pelaksanaan MBG.
Dalam situasi protes yang menguat dari kalangan mahasiswa terhadap program MBG, langkah Wapres Gibran itu bisa dipersepsikan sebagai upaya memecah gerakan mahasiswa.
2. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjelaskan penyebab pemadaman listrik di Jawa, menunjukkan adanya kegagalan manajemen krisis. Seharusnya, pemerintah menyampaikan penyebab sebenarnya secara terbuka, apakah ini murni teknis, masalah pemeliharaan, atau dampak dari regulasi batu bara yang kontraproduktif. Pelanggan akan lebih bisa memahami jika pemerintah mengakui secara terbuka adanya kegagalan layanan, bukan sekadar meminta maaf melalui siaran pers yang repetitif dengan menyebut alasan yang berubah-ubah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 20 Juni 2026
