Avatar photo

Riant Nugroho

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

Kecerdasan Arifisial (AI) dan Juggernaut

Paper disiapkan untuk Tim Gugus Tugas Penyusunan Peta Jalan AI dari Direktorat AIKITA, Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025 Pengantar Konsep “juggernaut” dalam sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Inggris, terutama dalam konteks pemikirannya tentang modernitas. Dalam…

Mengenal 10 Jenis Fakta dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Pembentukan kebijakan publik bukanlah hal yang sederhana. Ia bukan hanya sekadar keputusan sepihak dari pemimpin negara atau pejabat pemerintah. Di balik sebuah kebijakan, ada berbagai pertimbangan dan fakta yang harus diperhitungkan agar kebijakan tersebut tepat sasaran, adil, dan bisa diterima…

Memahami Hubungan Kebijakan Publik dan Realitas Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah “kebijakan publik” dan “realitas sosial”. Namun, banyak orang masih bingung dengan hubungan antara keduanya. Apakah kebijakan dibuat hanya karena ada masalah sosial? Atau apakah kebijakan justru ikut menciptakan atau mengubah kondisi sosial? Untuk…

5 Langkah Menuju Reformasi Birokrasi yang Sukses

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda utama di banyak negara, termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang baik akan menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas. Namun,…

Ketika Ki Hadjar Dikhianati

Jakarta – Hari ini memang masih jauh dari hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, 2 Mei 1889. Ki Hadjar Dewantara membawa trilogi pendidikan, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Trilogi untuk…

Menuju BPK yang Semakin Konstitusional

Kata Pengantar untuk buku BPK tulisan Sdr Nico Adianto, profesional BPK dengan judul Mengawal Tata Kelola & Tujuan Bernegara Sebagaimana saya ajarkan sejak dua puluh lima (25) tahun terakhir di pelbagai kelas kebijakan publik, bahwa keunggulan negara bangsa lebih ditentukan…

Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

Dalam The End of History and the Last Man (1992), Francis Fukuyama, filsuf modern Amerika menyatakan bahwa evolusi manusia berakhir semenjak hadir demokrasi liberal Barat, secara khusus demokrasi Amerika. Salah satu “anaknya” adalah sistem politik Indonesia pasca reformasi. Namun, demokrasi…

Faktor-Faktor Pembentuk Isu dan Agenda Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hasil dari proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta faktor. Proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia merupakan respons dari dinamika sosial, ekonomi, politik, hingga hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam diagram yang ditampilkan,…

The Collaterally Economy: Indonesia (MIGA) & US (MAGA)

Di tengah dinamika perekonomian global yang terus berubah, hubungan antara kebijakan ekonomi di satu negara dengan dampaknya pada negara lain menjadi semakin nyata. Salah satu contoh paling menonjol adalah interaksi antara kebijakan Amerika Serikat (AS)—sering diasosiasikan dengan slogan “Make America…

Rethinking National Security Policy: Indonesia Case

Dr. Riant Nugroho Dr. Riant Nugroho served a Senior Lecture of the Indonesia Defense University (2010 – 2015), Senior Visiting Lecture of the Department of Administration and Public Policy, University of Indonesia. He was serving as Visiting Senior Lecture at…

Danantara: Harapan Lama, Kecemasan Baru

Jakarta – Mencapai Indonesia emas 2045, tidak ada yang tidak setuju. Namun, memang jalanan tidak lagi terjal, namun teramat terjal. Pada tahun 1990, cita-cita Pemerintah agar tahun 1995, lima puluh tahun kemerdekaan, pada ulang tahun emas, Indonesia mencapai kegemilangannya. Pada…

Kebijakan Digital Untuk Indonesia

Pendahuluan Keunggulan setiap bangsa dan negara semakin ditentukan oleh keunggulan kebijakan-kebijakan publiknya. Faktor-faktor lain, terutama faktor tradisional, yaitu kekayaan alam, luas tanah, ataupun jumlah penduduk, tetap penting, namun faktor kebijakan publik lebih menentukan. Kebijakan publik secara sifat, setidaknya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu…