Avatar photo

Riant Nugroho

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

Klasifikasi Pelayanan Publik: Menuju Model Indonesia-Sentris

Dalam upaya membumikan konsep pelayanan publik yang kontekstual dan aplikatif di Indonesia, model Klasifikasi Pelayanan Publik hadir sebagai kerangka analitis yang membedakan pelayanan publik ke dalam tiga jenis utama: pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, dan pelayanan korektif. Model ini menegaskan bahwa…

Di Antara Algoritma: Catatan Suriant tentang AI Governance

Beberapa tahun terakhir, saya menyaksikan dunia berubah lebih cepat dari yang bisa saya bayangkan. Mobil mulai menyetir sendiri. Chatbot bisa menulis puisi. Dan algoritma—ya, algoritma—mulai menentukan banyak hal dalam hidup kita: dari pekerjaan yang kita lamar, hingga berita yang kita…

Jejak Digital: Sebuah Cerita tentang Tata Kelola di Era Siber

Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah institusi pemerintahan kecil di pinggir kota. Di tempat itu, segala sesuatu masih dilakukan secara manual. Berkas-berkas menumpuk, tanda tangan harus dilakukan dengan tinta, dan pelayanan publik… lambat. Terlalu lambat. Saya mulai bertanya-tanya—bukankah…

Delapan Misi atau Tujuan Kehadiran Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan instrumen utama dalam mengartikulasikan keberadaan negara dalam kehidupan warganya. Dalam ranah administrasi publik dan tata kelola pemerintahan modern, pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai proses birokratik, tetapi sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak, kesejahteraan, dan…

Kecerdasan Arifisial (AI) dan Juggernaut

Paper disiapkan untuk Tim Gugus Tugas Penyusunan Peta Jalan AI dari Direktorat AIKITA, Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025 Pengantar Konsep “juggernaut” dalam sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Inggris, terutama dalam konteks pemikirannya tentang modernitas. Dalam…

Mengenal 10 Jenis Fakta dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Pembentukan kebijakan publik bukanlah hal yang sederhana. Ia bukan hanya sekadar keputusan sepihak dari pemimpin negara atau pejabat pemerintah. Di balik sebuah kebijakan, ada berbagai pertimbangan dan fakta yang harus diperhitungkan agar kebijakan tersebut tepat sasaran, adil, dan bisa diterima…