Avatar photo

Riant Nugroho

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

Kebijakan Publik sebagai Instrumen Konstitusionalisme Substantif

Abstrak Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi politik, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi seluruh kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik di Indonesia berhenti pada dimensi formal—sah secara hukum tetapi lemah secara konstitusional…

Kerentanan Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan: Antara Ketahanan Institusional Amerika Serikat dan Otoritarianisme Konstitusional Tiongkok

Pendahuluan Konstitusi merupakan grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dan arah penyelenggaraan negara (Kelsen, 1967). Di banyak negara, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga blueprint politik yang menentukan arah bangsa. Indonesia, dengan UUD 1945 yang mengalami empat kali…

☆☆☆☆☆ Korupsi Kebijakan, Korupsi Kekuasaan

Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan ditandatangani Ketua KPU Affifuddin tertanggal 21 Agustus 2025. Dalam keputusan itu, tertuang 16 dokumen yang tidak bisa dibuka…

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Bayangkan sebuah rantai besar yang menghubungkan berbagai komponen: ide, niat, organisasi, pemimpin, sistem, orang, ekosistem, dan kinerja. Jika salah satu mata rantai ini rapuh, keseluruhan struktur akan goyah. Namun, ketika semuanya kuat, rantai itu mampu menarik beban berat: tugas menciptakan…

SWF, Danantara, dan Agenda Indonesia

Menjelang akhir Juli 2025, Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melaporkan baru saja mengamankan pendanaan raksasa senilai US$ 10 miliar, setara dengan Rp 163, 18 triliun, dari 12 bank dari luar negeri. Dinyatakan…