Dalam politik ekonomi modern, perdebatan kebijakan sering kali dibingkai bukan oleh analisis struktural, melainkan oleh narasi. Robert J. Shiller (2017, Narrative Economics) memperkenalkan konsep narrative economics untuk menjelaskan bagaimana cerita ekonomi—bukan sekadar data—menyebar, dipercaya, dan memengaruhi perilaku publik serta pengambilan kebijakan.…
Istilah post-human tidak merujuk pada hilangnya manusia, melainkan pada berakhirnya asumsi bahwa manusia adalah satu-satunya pusat kecerdasan dalam sistem sosial. Dalam masyarakat algoritmik dan AI, pengambilan keputusan semakin bersifat hibrid (manusia–mesin), terdistribusi, dan dimediasi oleh sistem non-manusia. Sebagaimana dikemukakan Castells (2010),…
Abstrak Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga membentuk ulang kriteria sosial tentang siapa yang dianggap “orang pintar”. Artikel ini mengkaji pergeseran konstruksi sosial kecerdasan dari era wicara, cetak, digital, algoritma, hingga era kecerdasan artifisial (AI).…
Salah satu indikator paling penting dari kemajuan suatu bangsa bukan hanya pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi, tetapi umur harapan hidup rakyatnya. Sebuah masyarakat pada dasarnya dibangun oleh manusia—dan manusia membutuhkan waktu untuk belajar, tumbuh, produktif, membangun keluarga, hingga menularkan…
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, beserta dua pejabat eks-ASDP lainnya, dengan segera menimbulkan wacana baru. Ada yang melihatnya sebagai langkah korektif terhadap ketidakadilan hukum, tetapi tidak sedikit yang…
Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara radikal. Media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat terbuka, cepat, dan partisipatif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan salah…
Tantangan pertama lembaga POLRI adalah pertaruhan tentang Kehormatan dan Kepercayaan. Hari ini, kepemimpinan Polri tidak hanya dikritik (mungkin juga sudah dalam posisi “dihujat publik”). Dalam berbagai percakapan warga, media, dan ruang digital, muncul narasi bahwa polisi bukan lagi pelindung, melainkan penguasa…
Kebijakan publik, –mengikuti pemahaman dari Thomas R. Dye (2017 (1969))– adalah whatever government choose to do or not to do, why they do it, and what different it makes. Bahwa kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis, karena memahami bahwa itu tidak…
Abstrak Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi politik, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi seluruh kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik di Indonesia berhenti pada dimensi formal—sah secara hukum tetapi lemah secara konstitusional…
Pendahuluan Konstitusi merupakan grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dan arah penyelenggaraan negara (Kelsen, 1967). Di banyak negara, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga blueprint politik yang menentukan arah bangsa. Indonesia, dengan UUD 1945 yang mengalami empat kali…
Abstrak Tulisan ini mengajukan Fact-Based Policy (FBP) sebagai paradigma baru dalam kebijakan publik, dengan mengkritisi keterbatasan Evidence-Based Policy (EBP). EBP sering dipandang sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktik politik, bukti (evidence) kerap kali dimanipulasi melalui…
Pendahuluan Pembagian kekuasaan merupakan fondasi utama dari teori ketatanegaraan modern. Montesquieu, melalui karya monumentalnya *De l’Esprit des Lois* (1748), memperkenalkan gagasan trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, perkembangan sistem politik dan kebutuhan tata…