Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, beserta dua pejabat eks-ASDP lainnya, dengan segera menimbulkan wacana baru. Ada yang melihatnya sebagai langkah korektif terhadap ketidakadilan hukum, tetapi tidak sedikit yang…
Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara radikal. Media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat terbuka, cepat, dan partisipatif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan salah…
Tantangan pertama lembaga POLRI adalah pertaruhan tentang Kehormatan dan Kepercayaan. Hari ini, kepemimpinan Polri tidak hanya dikritik (mungkin juga sudah dalam posisi “dihujat publik”). Dalam berbagai percakapan warga, media, dan ruang digital, muncul narasi bahwa polisi bukan lagi pelindung, melainkan penguasa…
Kebijakan publik, –mengikuti pemahaman dari Thomas R. Dye (2017 (1969))– adalah whatever government choose to do or not to do, why they do it, and what different it makes. Bahwa kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis, karena memahami bahwa itu tidak…
Abstrak Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi politik, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi seluruh kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik di Indonesia berhenti pada dimensi formal—sah secara hukum tetapi lemah secara konstitusional…
Pendahuluan Konstitusi merupakan grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dan arah penyelenggaraan negara (Kelsen, 1967). Di banyak negara, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga blueprint politik yang menentukan arah bangsa. Indonesia, dengan UUD 1945 yang mengalami empat kali…
Abstrak Tulisan ini mengajukan Fact-Based Policy (FBP) sebagai paradigma baru dalam kebijakan publik, dengan mengkritisi keterbatasan Evidence-Based Policy (EBP). EBP sering dipandang sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktik politik, bukti (evidence) kerap kali dimanipulasi melalui…
Pendahuluan Pembagian kekuasaan merupakan fondasi utama dari teori ketatanegaraan modern. Montesquieu, melalui karya monumentalnya *De l’Esprit des Lois* (1748), memperkenalkan gagasan trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, perkembangan sistem politik dan kebutuhan tata…
Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan ditandatangani Ketua KPU Affifuddin tertanggal 21 Agustus 2025. Dalam keputusan itu, tertuang 16 dokumen yang tidak bisa dibuka…
Pendahuluan: Menyongsong 2025 dengan Realitas Ekonomi yang Kompleks Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Setelah melewati guncangan pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik global, serta transisi politik dalam negeri, arah kebijakan ekonomi menjadi penentu apakah Indonesia mampu menjaga stabilitas sekaligus meraih…
Pendahuluan Perkembangan teori-teori ekonomi bukan sekadar sejarah ide, tetapi juga refleksi atas dinamika sosial, politik, dan teknologi manusia sepanjang berabad-abad. Setiap teori lahir sebagai jawaban atas pertanyaan besar: bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak…
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah menghadapi tantangan kritis yang bersifat multidimensi. Kompleksitas masalah ekonomi, sosial, dan politik berakar pada interaksi antara kebijakan publik, struktur kekuasaan, serta perubahan global. Menurut Acemoglu…
