Tantangaan Tata Kelola Kebencanaan Indonesia

Pendahuluan

Tata kelola kebencanaan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta mengalami pergeseran paradigma dari yang semula berfokus pada respons darurat menjadi pengurangan dan tata kelola risiko bencana (disaster risk governance) yang komprehensif.  BNPB menyampaikan ada tiga hal penting dalam tata kelola kebencanaan Indonesia.

Pertama terjadi pergeseran paradigma kebijakan di Indonesia, yaktu dari respons ke pencegahan. Pemerintah melalui BNPB mengoptimalkan upaya prabencana (regulasi, sistem peringatan dini, kapasitas daerah, dan mitigasi) agar tidak hanya reaktif saat bencana terjadi. Rencana strategis baru yang dirumuskan adalah penguatan implementasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB 2025–2029) yang merujuk pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB 2020–2044) dengan target peningkatan ketahanan, efisiensi kerugian ekonomi, serta perlindungan infrastruktur.

Ke dua, Pemerintah mengedepankan Pendekatan Kolaboratif (Pentahelix) dengan melibatkan 5 unsur utama (Pentahelix): Pemerintah (Pusat dan Daerah melalui BPBD) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan; Masyarakat melalui penguatan Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM); Akademisi / Pakar (seperti IABI) untuk riset kebencanaan dan pemetaan risiko; Sektor Swasta / Dunia Usaha dalam rantai pasok dan pembiayaan risiko; Media dalam penyebaran informasi dan edukasi publik yang cepat serta akurat.

Ketiga meningkatkan ketahanan fiskal dan pembiayaan. Indonesia mengembangkan kerangka Pendanaan Fenomena Bencana (PFB) serta sinergi lintas lembaga (Bappenas, BPK, LKPP, dan BPDLH) guna mengelola pendanaan prabencana, tanggap darurat, pascabanbencana, hingga transfer risiko secara transparan dan akuntabel.

Diketahui bersama, bahwa kebijakan kebencanaan Indonesia dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.PP ini mengatur berbagai tahapan dan mekanisme dalam manajemen bencana di Indonesia, meliputi tiga hal.

Pertama, definisi dan ruang lingkup, yang mengatur pengertian bencana (faktor alam, nonalam, dan/atau manusia), mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, serta tanggap darurat. Ke dua, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi dalam tiga situasi (1) Prabencana (dalam kondisi tidak terjadi bencana meliputi perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; serta dalam kondisi terdapat potensi bencana melalui peringatan dini); (2) Saat Tanggap Darurat (kegiatan cepat dan tepat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, termasuk penyelamatan dan evakuasi); dan (3) Pascabencana (meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana). Ketiga, peran Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu mengatur koordinasi antara instansi terkait, pengerahan sumber daya, serta penetapan status darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) sebagai dasar penggunaan anggaran seperti Dana Siap Pakai (DSP).

BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Peran utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, yang mencakup fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.

Tiga Fungsi Utama BNPB adalah fungsi koordinasi, di mana BNPB mengoordinasikan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, TNI/Polri, serta organisasi nonpemerintah pada tahap prabencana dan pascabencana; fungsi Komando, di mana pada masa tanggap darurat, BNPB memegang kendali komando penuh untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik secara cepat dan terpadu; dan fungsi pelaksana, di mana BNPB melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah yang terdampak.

Tugas dan peran spesifik BNPB di Setiap Tahapan adalah, saat (1) prabencana menyusun pedoman dan pengarahan kebijakan penanggulangan bencana, menetapkan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan, serta menyusun rencana nasional penanggulangan bencana (seperti RENAS PB); saat (2) tanggap darurat melakukan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, sekaligus memimpin operasi penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; dan saat (3) pascabencana, mengoordinasikan dan memantau proses rehabilitasi (pemulihan layanan publik dan psikososial) serta rekonstruksi (pembangunan kembali infrastruktur secara lebih aman).

BPBD

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peran utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, yang menjadikan BPBD sebagai garda terdepan pemerintah daerah sebelum bantuan nasional turun.

Fungsi Utama BPBD di Daerah sama dengan BNPB di nasional, yaitu (1) koordinasi, di mana BPBD mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal di daerah (TNI/Polri), serta relawan pada fase prabencana dan pascabencana; (2) Komando, yakni saat kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) menetapkan status tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando melalui pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana; dan (3) pelaksana, di mana BPBD melaksanakan langsung kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat di wilayah administrasinya.

Tugas spesifik BPBD per tahapan bencana adalah (1) saat prabencana menyusun kajian risiko bencana daerah (KRB), merancang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), membangun sistem peringatan dini lokal, dan melakukan edukasi/simulasi kesiapsiagaan warga; (2) saat tanggap darurat, mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat dampak bencana, mengevakuasi korban, mendistribusikan logistik darurat, dan mengelola pengungsian; dan (3) saat pascabencana: Melakukan pendataan kerusakan serta kerugian (JiTuPasna) untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bersama dinas teknis daerah.

Secara operasional, BPBD bukan instansi vertical di bawah BNPB. BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota), bukan berada di bawah struktur vertikal BNPB. Secara garis koordinasi, BNPB memberikan pedoman, standardisasi, pendampingan teknis, serta dukungan logistik dan anggaran (seperti Dana Siap Pakai) ketika kapasitas daerah kewalahan atau status bencana ditingkatkan.

BNPB dan BPBD

Koordinasi antara BNPB (tingkat pusat) dan BPBD (tingkat provinsi serta kabupaten/kota) bersifat fungsional dan berjenjang, bukan hubungan atasan-bawahan secara struktural. Karena BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah masing-masing, BNPB berperan sebagai pembina teknis, koordinator nasional, dan pendukung sumber daya sesuai skala bencana yang terjadi.

Pada koordinasi berdasarkan tahapan bencana, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap prabencana, BNPB menyusun pedoman, standardisasi, dan rencana induk nasional (seperti RENAS PB). BPBD mengadopsi pedoman tersebut untuk menyusun kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Pada tahap tanggap darurat, BPBD menjadi ujung tombak komando di lapangan melalui Pos Komando (Posko) Daerah. BNPB mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mendampingi manajemen posko, menyalurkan logistik darurat, serta mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) jika daerah mengajukan permintaan bantuan. Pada tahap pascabencana, BPBD melakukan pendataan kerusakan dan kerugian di daerah bersama dinas terkait. BNPB melakukan verifikasi dan memfasilitasi dukungan anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.

Secara operasional, terdapat mekanisme eskalasi berjenjang berdasarkan skala bencana. Pada bencana skala kabupaten/kota, penanganan sepenuhnya dipimpin oleh BPBD Kabupaten/Kota di bawah komando Bupati/Wali Kota. BPBD Provinsi dan BNPB bersifat memantau dan memberikan pendampingan teknis. Pada bencana skala Provinsi (lintas Kabupaten/Kota), jika dampak meluas atau BPBD Kabupaten/Kota tidak lagi mampu menangani, komando diambil alih oleh BPBD Provinsi di bawah Gubernur, sementara BNPB memperkuat dukungan logistik dan personel. Pada bencana Nasional, jika Pemerintah Pusat menetapkan status bencana nasional, BNPB mengambil alih kendali komando penuh, sementara BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota bertindak sebagai pelaksana operasional di lapangan.

Untuk koordinasi data dan informasi, maka Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) BPBD di daerah terhubung langsung dengan Pusdalops BNPB untuk melaporkan kejadian bencana, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak secara waktu nyata (real-time). Dengan adanya Satu Data Kebencanaan, maka BPBD menyuplai data lapangan ke sistem informasi pusat (seperti DIBI atau inaRISK) agar BNPB dapat memetakan risiko dan mengambil keputusan strategis secara akurat.

Kegagapan

Meskipun BNPB dan BPBD sudah memiliki regulasi yang jelas, “kegagapan” atau keterlambatan respons di awal bencana sering kali muncul akibat hambatan struktural, keterbatasan kapasitas daerah, serta lemahnya kesiapsiagaan di tingkat lokal. Dalam kajian tata kelola kebencanaan di Indonesia, kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan.

Pertama, hambatan struktural dan birokrasi. BPBD Bukan Instansi Vertikal: Karena berada di bawah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota), efektivitas BPBD sangat bergantung pada komitmen politik pemimpin daerah. Jika kepala daerah kurang memprioritaskan isu bencana, kapasitas BPBD menjadi lemah. Selanjutnya, adalah ego sektoral antar-instansi, di mana saat bencana terjadi, koordinasi antara BPBD dengan dinas teknis lain (seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan) kerap tersendat karena pembagian wewenang yang tumpang tindih. Kemudian kendala administrasi penetapan status darurat, di mana pencairan anggaran darurat (seperti Belanja Tidak Terduga atau Dana Siap Pakai) sering terhambat karena pemerintah daerah ragu atau terlambat menerbitkan surat penetapan status darurat akibat kekhawatiran terhadap temuan audit administratif di kemudian hari.

Ke dua, bencana selalu terjadi di daerah, dan senantiasa ada keterbatasan kapasitas dan anggaran di Daerah. Minimnya Anggaran Kebencanaan terjadi pada banyak daerah karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran BPBD kurang dari 1% dari total APBD. Akibatnya, sarana prasarana (alat berat, logistik, sistem peringatan dini) sering tidak memadai atau rusak saat dibutuhkan. Untuk meningkatkan, APBD punya keterbatasan kronikal. Kemudian, proses rotasi pegawai yang relatif tinggi. Tidak sedikit personel struktural di BPBD berasal dari mutasi dinas lain yang tidak memiliki latar belakang manajemen bencana. Hal ini menyebabkan kurangnya pengalaman dalam mengelola situasi krisis yang menuntut keputusan cepat.

Ke tiga, tantangan karakteristik bencana berkenaan dengan kondisi geografis. Bencana senantiasa multidimensi dan mendadak. Bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami terjadi tanpa peringatan panjang, sehingga dalam 24–72 jam pertama (golden time), infrastruktur jalan, listrik, dan komunikasi sering kali lumpuh total sebelum tim bantuan luar berhasil menembus lokasi. Kemudian, selalu terjadi keterbatasan data dasar. Data kependudukan yang rentan (lansia, disabilitas, balita) di tingkat desa sering tidak mutakhir, sehingga menyulitkan proses evakuasi dan distribusi logistik yang tepat sasaran.

Ke empat, kesenjangan budaya sadar bencana. Pemahaman yang melekat adalah fokus pada respons, bukan mitigasi. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat masih cenderung memandang bencana sebagai urusan pascakejadian. Rencana tata ruang (RTRW) berbasis risiko bencana sering diabaikan demi kepentingan ekonomi, sehingga permukiman tetap tumbuh di zona merah rawan bencana. Ini terkait dengan budaya masyarakat dan Pemerintah yang cenderung rendah dalam hal manajemen risiko, termasuk dalam isu kebencanaan.

Padahal, untuk mengatasi kegagapan saat bencana terjadi, perbaikan harus difokuskan pada penguatan kapasitas garda terdepan (daerah dan komunitas), reformasi birokrasi darurat, serta penegakan mitigasi prabencana. Berdasarkan evaluasi tata kelola kebencanaan nasional dan praktik terbaik manajemen krisis. Beberapa rekomendasi yang banyak diangkat adalah:

1. Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Darurat

1. Protokol Aktivasi Otomatis (Automatic Trigger): Penetapan status darurat dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak boleh bergantung sepenuhnya pada keraguan administratif kepala daerah. Perlu mekanisme pemicu otomatis berbasis ambang batas dampak (misalnya jumlah pengungsi atau kerusakan infrastruktur) agar dana dan sumber daya langsung cair dalam hitungan jam.
2. Perlindungan Hukum bagi Pengambil Keputusan Darurat: Memberikan kepastian regulasi dan pendampingan langsung dari aparat pengawas (BPKP/Inspektorat) sejak hari pertama bencana. Hal ini mencegah pejabat daerah takut mengambil keputusan diskresi cepat karena khawatir tersandung masalah audit di kemudian hari.
3. Profesionalisasi SDM BPBD: Menghentikan praktik menjadikan BPBD sebagai “tempat buangan” mutasi pegawai. Jabatan teknis di BPBD harus diisi oleh tenaga fungsional penanggulangan bencana bersertifikat yang tidak mudah dirotasi.

2. Desentralisasi Kapasitas ke Tingkat Komunitas (Desa/Kelurahan)

1. Penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana): Karena bantuan pusat atau kabupaten sering tertahan akibat akses terputus pada 24–72 jam pertama (golden time), warga lokal harus dilatih menjadi penolong pertama (first responder) melalui simulasi rutin dan penyediaan perlengkapan evakuasi mandiri.
2. Pemanfaatan Dana Desa untuk Mitigasi: Mewajibkan alokasi persentase tertentu dari Dana Desa untuk pemeliharaan sistem peringatan dini lokal, pembuatan jalur evakuasi, dan pemutakhiran data kelompok rentan (lansia, ibu hamil, disabilitas).

3. Perbaikan Sistem Komando dan Logistik

1. Sistem Komando Insiden (Incident Command System/ICS) yang Kaku: Menerapkan satu komando terpadu yang jelas sejak menit pertama kejadian, sehingga TNI/Polri, dinas teknis, dan relawan langsung terintegrasi di bawah satu struktur posko tanpa ego sektoral.
2. Lumbung Logistik Terdesentralisasi: Menempatkan stok logistik dasar dan alat berat di titik-titik strategis kecamatan atau wilayah terisolasi sebelum musim rawan bencana tiba, bukan menumpuk semuanya di ibu kota provinsi atau kabupaten.

4. Penegakan Tata Ruang dan Mitigasi Struktural

1. RTRW Berbasis Risiko Bencana: Pemerintah daerah harus berani menolak izin pembangunan permukiman atau fasilitas publik di zona merah (seperti sempadan sungai, jalur sesar aktif, dan kawasan rawan longsor).
2. Integrasi Teknologi Peringatan Dini ke Warga: Memastikan peringatan dini dari BMKG atau PVMBG tidak berhenti di meja pejabat, tetapi langsung terhubung ke sirine desa, pengeras suara tempat ibadah, dan siaran seluler (cell broadcast) yang dipahami warga.

Pembelajaran

Di Indonesia, pengurangan risiko bencana mulai membuahkan hasil melalui kombinasi kesiapsiagaan berbasis komunitas di daerah percontohan dan integrasi teknologi peringatan dini (Early Warning System) dari BMKG.  

Di Indonesia terdapat contoh Daerah yang berhasil menerapkan kesiapsiagaan cepat dan terstruktur sehingga mampu menekan angka korban jiwa dan mempercepat respons saat bencana terjadi.

Pertama, Kabupaten Sleman dan Kota Yogjakata dengan model Sistem Sister Village & EWS Sungai. Di kawasan Gunung Merapi dan aliran sungai perkotaan (seperti Sungai Code dan Winongo), BPBD Kota Yogyakarta mengoperasikan puluhan titik Early Warning System (EWS) yang terhubung dengan jaringan radio komunitas dan seluler. Selain itu, konsep Sister Village (Desa Bersaudara) di lereng Merapi memastikan setiap desa rawan memiliki desa penyangga tetap lengkap dengan data kependudukan, jalur evakuasi, dan lumbung logistik yang siap aktif kapan saja.

Ke dua, di Kelurahan Kampung Melayu, Kota Jakarta Timur, yaitu respons banjir berbasis komunitas). Melalui integrasi sistem pemantauan tinggi muka air dari hulu (Katulampa dan Depok) dengan pengurus RT/RW dan relawan lokal, penerapan peringatan dini banjir di wilayah ini terbukti sangat efektif meningkatkan kecepatan evakuasi barang maupun warga sebelum puncak air tiba.

Ke tiga, Desa Desa Panggungharjo, Bantul, dan Desa Kemungkin, Banjarbaru, yang dinilai sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada kedua desa ini dipadukan teknologi sensor dan CCTV pemantau ketinggian air dengan sirene lokal serta tim reaksi cepat desa. Ketika sensor mendeteksi ambang batas bahaya, operator lokal langsung membunyikan alarm dan memandu kelompok rentan (lansia dan disabilitas) menuju titik kumpul aman.

Peran Teknologi Peringatan Dini

Teknologi peringatan dini berfungsi memberikan “waktu emas” (golden time)—mulai dari hitungan detik pada gempa bumi hingga puluhan menit pada banjir dan tsunami—agar masyarakat sempat menyelamatkan diri sebelum ancaman tiba. Di Indonesia teknologi tersebut adalah:  

1. InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System): Menggunakan jaringan ratusan sensor seismograf dan pemantau muka air laut (tide gauge). Sistem ini mampu menganalisis potensi tsunami dan mengirimkan peringatan resmi kurang dari 5 menit setelah gempa terjadi ke pemerintah daerah, media, dan masyarakat.
2. InaEEWS (Indonesia Earthquake Early Warning System): Sistem peringatan dini gempa bumi yang mendeteksi gelombang primer (gelombang-P) yang bergerak cepat namun tidak merusak, sehingga dapat mengirimkan peringatan beberapa detik sebelum gelombang sekunder (gelombang-S) yang merusak mengguncang suatu wilayah.
3. Teknologi Cell Broadcast & Common Alerting Protocol (CAP): Dikembangkan untuk mengirim notifikasi darurat secara serentak ke seluruh ponsel yang terhubung dengan menara pemancar (BTS) di zona terdampak dalam hitungan detik, tanpa memerlukan aplikasi tambahan atau pulsa.
4. WRS NewGen (Warning Receiver System – New Generation): Perangkat layar pintar yang dipasang di kantor BPBD, posko lapangan, dan stasiun TV untuk menampilkan data gempa dan tsunami secara waktu nyata (real-time) lengkap dengan peta estimasi waktu tiba gelombang.
5. Sensor Hidrometeorologi & Remote Monitoring: Pemasangan alat pengukur curah hujan dan tinggi muka air sungai otomatis berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan petugas memantau anomali cuaca dari jarak jauh serta membunyikan sirene desa secara otomatis saat debit air melewati batas aman.  

Namun demikian, teknologi secanggih apa pun tidak akan mengurangi korban jika berhenti di ruang kendali. Keberhasilan di daerah percontohan terjadi karena adanya rantai informasi yang utuh (end-to-end): data dari sensor pusat langsung diteruskan ke perangkat lokal, memicu alarm yang dikenali warga, dan diikuti oleh tindakan evakuasi yang sudah dilatih secara berkala.

Cell Broadcast System

Salah satu metode yang sedang diandalkan adalah Cell Broadcast System (CBS) yang bekerja dengan cara memancarkan pesan peringatan darurat secara serentak dari menara pemancar seluler (BTS) ke seluruh ponsel yang berada di dalam jangkauan area geografis tertentu dalam hitungan detik. Berbeda dengan SMS biasa (SMS blast) yang dikirim satu per satu ke nomor telepon, teknologi ini bersifat satu-ke-banyak (one-to-many) dan berbasis lokasi menara jaringan.  Alur pengiriman peringatan darurat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Deteksi dan Pemicu Otoritas: Lembaga berwenang (seperti BMKG untuk gempa/tsunami atau BNPB/BPBD untuk bencana lainnya) mendeteksi ancaman dan menentukan batas wilayah terdampak (geofencing) beserta isi pesan peringatan.  
2. Penerusan ke Pusat Siaran Seluler: Sistem diseminasi pemerintah (di Indonesia dikelola melalui sinergi dengan Komdigi) meneruskan data peringatan tersebut ke Cell Broadcast Centre (CBC) milik masing-masing operator seluler.  Pemerintah melalui Kemkomdigi telah mewajibkan operator seluler menyiapkan infrastruktur Cell Broadcast untuk menggantikan keterbatasan sistem SMS blast lama. Teknologi ini juga diintegrasikan ke dalam ekosistem DPIS (Disaster Prevention Information System) bersama peringatan darurat berbasis siaran TV digital (Early Warning System TV Digital), sehingga peringatan dapat menjangkau masyarakat secara berlapis.
3. Penyiaran Lewat Menara BTS: CBC langsung memerintahkan seluruh menara BTS (jaringan 2G, 3G, 4G, hingga 5G) di zona merah yang telah dipetakan untuk memancarkan sinyal peringatan di kanal khusus secara bersamaan.  
4. Penerimaan di Ponsel Warga: Setiap ponsel yang menyala dan terhubung ke menara BTS di area tersebut otomatis menangkap pesan, menampilkannya dalam bentuk pop-up layar penuh, disertai suara sirine khusus dan getaran keras—bahkan jika ponsel sedang dalam mode senyap (silent).

Kebencanaan dengan Kerusakan Jaringan

Metode utama deteksi kebencanaan menggunakan Cell Broadcast (CBS). Sistem tersebut berbasis jaringan telekomunikasi dan internet. kita tahu bencana alam acapkali membuat infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet lumpuh, seperti kejadian banjir bandang di sumatera bagian utara. dengan demikian sistem tersebut sangat rawan gagal. Ini menyentuh titik paling krusial dalam manajemen krisis, karena infrastruktur telekomunikasi dan listrik adalah komponen pertama yang sering kali lumpuh saat bencana besar menghantam. Ketika menara BTS kehilangan pasokan listrik atau kabel serat optik terputus akibat banjir bandang dan longsor—seperti yang kerap terjadi di wilayah Sumatra—sistem peringatan berbasis seluler dan internet memang akan kehilangan fungsinya secara total.

Oleh karena itu, dalam standar tata kelola kebencanaan modern, jaringan telekomunikasi dan internet tidak pernah dirancang sebagai satu-satunya tulang punggung (single point of failure), melainkan bagian dari sistem komunikasi berlapis (redundant communication system).

Mengapa Sistem Berbasis Jaringan Sering Lumpuh? Karena etergantungan pada pasokan listrik. Sebagian besar menara BTS di daerah hanya memiliki baterai cadangan (backup battery) yang bertahan selama 3 hingga 6 jam setelah listrik PLN padam. Jika pemadaman berlangsung berhari-hari, sinyal seluler akan mati total. Kemudian, kerentanan jalur transmisi darat. Kabel serat optik (fiber optic) yang ditanam di sepanjang jalan raya atau jembatan sangat rentan terputus akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor.

Sudah seharusnya ada sistem cadangan non-jaringan telekomunikasi dan non-internet saat jaringan lumpuh. Untuk menambal kelemahan tersebut, tata kelola kebencanaan mengandalkan beberapa jalur komunikasi mandiri yang tetap hidup tanpa listrik PLN maupun internet. Pertama, komunikasi radio HF, VHF, dan UHF. Ini adalah tulang punggung paling tangguh saat bencana besar. Organisasi seperti ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia), serta jaringan radio milik BNPB, BPBD, Basarnas, dan TNI/Polri menggunakan gelombang radio langsung dari titik ke titik (point-to-point) dengan tenaga aki atau panel surya mandiri. Ke dua, komunikasi satelit (Low Earth Orbit & Geostasioner). Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB dan Basarnas dibekali telepon satelit serta perangkat internet satelit portabel (seperti teknologi VSAT atau konstelasi satelit orbit rendah) yang terhubung langsung ke luar angkasa, sehingga tidak terpengaruh oleh rusaknya menara BTS atau kabel darat di lokasi bencana.

Ke tiga, sistem peringatan dini lokal mandiri (Off-Grid EWS). Di tingkat desa rawan banjir bandang atau longsor, sensor curah hujan dan tinggi muka air yang baik dirancang menggunakan panel surya dan terhubung langsung ke sirine desa melalui gelombang radio lokal—tanpa perlu melewati jaringan internet publik. Keempat, kearifan lokal dan tanda alam. Pada detik-detik paling kritis ketika semua teknologi gagal, mitigasi bertumpu pada kepekaan warga membaca tanda alam (misalnya surutnya air sungai secara tiba-tiba di hulu saat hujan deras sebagai tanda bendungan alam jebol, atau suara gemuruh dari bukit) yang diteruskan melalui alat tradisional seperti kentongan dan pengeras suara tempat ibadah.

Di sini kita juga perlu membedakan antara “peringatan dini” dan “komunikasi darurat”.  Cell Broadcast dan internet masih sangat efektif karena bencana belum merusak menara BTS. Di fase inilah peringatan dini harus dikirim secepat mungkin sebelum infrastruktur runtuh. setelah bencana melanda, maka  infrastruktur komunikasi publik lumpuh, dan kendali komunikasi harus segera beralih ke radio komunikasi, satelit, dan kurir lapangan hingga tim teknis operator dan PLN berhasil memulihkan jaringan menggunakan Mobile BTS (Combat) dan genset darurat.

Sistem Peringatan Dini yang Gagal: Banjir Bandang Sumatera Bagian Utara

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera (termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) pada akhir November hingga Desember 2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terburuk di Indonesia tahun tersebut. Diumumkan bahwa penyebabnya adalah curah hujan ekstrem di atas 300 mm per hari akibat puncak musim hujan serta sirkulasi siklonik/Siklon Tropis Senyar yang diperparah oleh topografi curam dan kerusakan lingkungan/deforestasi. Sebanyak 17 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak langsung oleh bencana ini, dengan kerusakan infrastruktur yang meluas hingga ke beberapa daerah seperti Langkat dan Belawan (Medan bagian utara), serta penanganan sungai seperti Sungai Aek Doras dan Sungai Garoga.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah korban meninggal di seluruh wilayah terdampak mencapai ribuan jiwa (sekitar 1.090 hingga 1.112 jiwa berdasarkan pembaruan data BNPB/Pemerintah), dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka dan ratusan orang hilang. Jutaan jiwa terdampak dan ratusan ribu hingga jutaan mengungsi, dengan kerusakan masif pada ratusan ribu rumah serta fasilitas umum (jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah).

Isu kita adalah tidak berjalannya peringatan dini melalui ponsel (Cell Broadcast) pada bencana banjir bandang besar di Sumatra bagian utara (seperti peristiwa akhir November–Desember 2025 di Aceh dan Sumatra Utara) disebabkan oleh kombinasi belum siapnya infrastruktur Cell Broadcast nasional saat itu, lumpuhnya jaringan listrik dan BTS lebih dulu, serta minimnya sensor lokal di daerah hulu.

Pertama, karena transisi teknologi Cell Broadcast yang belum selesai. Pada saat banjir bandang melanda Sumatra akhir 2025, sistem peringatan dini berbasis seluler di Indonesia masih mengandalkan teknologi SMS Blast konvensional yang lambat dan rentan macet. Kewajiban penuh operator seluler untuk menerapkan sistem Cell Broadcast (CBS) secara nasional baru ditetapkan pemerintah melalui Kepmen Komdigi pada Maret 2026. Kedua, cakupan peringatan masih terbatas. Selama ini, mekanisme pengiriman pesan darurat berbasis seluler lebih banyak difokuskan pada skenario gempa bumi di atas magnitudo 5 dan potensi tsunami, belum terintegrasi secara otomatis untuk ancaman banjir bandang lokal yang dipicu curah hujan ekstrem atau jebolnya bendungan alam di hulu sungai. Ke tigam infrastruktur BTS dan listrik sudah lebih dulu lumpuh. Hujan ekstrem dan angin kencang (seperti pengaruh bibit siklon) umumnya memutus jaringan listrik PLN beberapa jam sebelum banjir bandang menerjang permukiman. Kemudian, data menunjukkan pada puncak banjir bandang dan longsor di Sumatra bagian utara, lebih dari 3.400 stasiun pemancar BTS karena kehabisan daya cadangan dan terputusnya kabel serat optik oleh longsor. Ketika menara BTS di desa terdampak sudah padam, sinyal peringatan Cell Broadcast maupun SMS mustahil sampai ke ponsel warga.

Ke tiga, kelemahan deteksi dini di hulu (Blind Spot Sensor), yang disebabkan dua hal. Karakteristik banjir bandang yang mendadak. Banjir bandang di topografi curam Sumatra sering terjadi akibat tumpukan kayu dan tanah menyumbat aliran sungai di hulu (bendungan alam), lalu jebol seketika membawa material lumpur dan batu. Kemudian, ketiadaan alat ukur di titik kritis. Banyak daerah aliran sungai (DAS) di wilayah pedalaman tidak memiliki sensor curah hujan otomatis maupun alat pemantau tinggi muka air yang terhubung langsung ke sistem peringatan pusat. Akibatnya, peringatan cuaca dari BMKG hanya berupa prakiraan hujan lebat skala kabupaten/provinsi, bukan peringatan bahaya spesifik per desa atau lembah sungai.

Keempat, kesenjangan Penerjemahan Peringatan di Tingkat Daerah karena peringatan berhenti di level makro: Informasi prakiraan cuaca ekstrem yang dirilis pusat sering kali tidak diterjemahkan oleh pemerintah daerah menjadi perintah evakuasi dini di tingkat desa. Tanpa pemicu perintah evakuasi resmi dari otoritas lokal ke operator telekomunikasi, sistem pesan seluler tidak akan pernah mengirimkan sinyal darurat ke ponsel warga.  

Kesalahan Mengandalkan Digital Semata

menurut saya, kesalahannya adalah mengandalkan metode berbasiskan digital sebagai satu-satunya metode. harusnya ada metode lain yang bersifat non analog atau bahkan tradisional, sehingga terjadi triangle method: digital, analog, traditional. Jika diperbolehkan, kita mengangkat “Triangle Method” (Digital – Analog – Tradisional) sebagai konsep yang sangat tepat, relevan, dan sejalan dengan prinsip multi-layered early warning system (sistem peringatan dini berlapis) dalam tata kelola kebencanaan modern.

Mengandalkan metode digital sebagai tulang punggung tunggal memang menciptakan kerentanan fatal (single point of failure) karena teknologi digital sangat bergantung pada listrik, menara pemancar, dan jaringan internet. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut secara paralel, kegagalan pada satu lapis akan langsung ditopang oleh lapis lainnya.

Pertama, lapis digital (Kecepatan dan Jangkauan Makro). Fungsi utamanya adalah mendeteksi ancaman dari jarak jauh dan menyebarkan peringatan skala luas dalam hitungan detik sebelum infrastruktur lumpuh. Instrumennya adalah satelit cuaca, sensor curah hujan otomatis, Cell Broadcast di ponsel, dan peringatan dini siaran TV digital. Kelebihan adalah sangat cepat menjangkau jutaan orang sekaligus, namun langsung lumpuh total begitu pasokan listrik padam atau BTS roboh.

Kedua, lapis analog (Ketangguhan Mekanik dan Elektronika Sederhana). Fungsi utama: Menjadi jembatan penghubung saat jaringan internet dan seluler mati, karena perangkat analog bekerja secara mandiri dengan daya baterai/aki atau tenaga surya tanpa memerlukan server pusat. Instrumennya adalah komunikasi radio frekuensi (HT/VHF/UHF) milik komunitas seperti ORARI dan RAPI, sirine mekanik/elektronik lokal yang dipicu sakelar manual atau pelampung air sederhana, serta pengeras suara masjid, gereja, atau balai desa. Kelebihannya adalah “tahan banting” di medan berat dan mudah dioperasikan warga lokal, meski jangkauan suaranya terbatas pada radius beberapa kilometer.

Ketiga, lapis tradisional (Kearifan Lokal dan Kepekaan Manusia). Fungsi utamanya adalah menjadi benteng pertahanan pertama hingga terakhir (last mile) di detik-detik awal hingga paling kritis ketika seluruh perangkat buatan manusia gagal berfungsi atau bencana terjadi secara mendadak di hulu. Instrumennya adalah pemantauan manual oleh warga di hulu sungai (sistem susur sungai/jaga air), pembacaan tanda-tanda alam (perubahan warna air sungai menjadi keruh pekat secara tiba-tiba, surutnya air sungai secara mendadak saat hujan lebat, atau suara gemuruh dari arah bukit), serta penyebaran tanda bahaya melalui kentongan dengan irama khusus (titir) atau lonceng desa. Kelebihannya sama sekali tidak membutuhkan listrik maupun baterai dan bertumpu pada solidaritas sosial warga, tetapi memerlukan pengetahuan turun-temurun serta kedisiplinan komunitas agar tidak hilang ditelan zaman. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pemantauan secara metafisik –ada yang menyebut “spiritual”—pun pada konteks dan batas-batas tertentu dapat didayagunakan, demi menyelamatkan nyawa manusia.

Mengapa Kombinasi Ketiganya Sangat Efektif? Karena bisa secara efektif menutup Celah Waktu (Golden Time). Saat peringatan digital dari BMKG masuk ke ponsel perangkat desa, lapisan analog (radio HT dan pengeras suara tempat ibadah) langsung meneruskannya ke warga yang tidak memegang ponsel, sementara warga di hulu memastikan kondisi fisik sungai secara tradisional. Karena terbukti di negara maju rawan bencana. Jepang—yang memiliki teknologi digital tercanggih sekalipun—tetap mempertahankan sirine mekanik, radio darurat analog di tiap rumah, hingga kentongan kayu (hyoshigi) dan patroli ronda malam di tingkat rukun warga untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal saat bencana terjadi.

Pertanyaan kita, bagaimana mengintegrasikan ketiga metode ini, misalnya pada tingkat desa. Mengintegrasikan metode Digital, Analog, dan Tradisional ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) resmi di tingkat desa dapat diwujudkan melalui kerangka Desa Tangguh Bencana (Destana) dan disahkan lewat Peraturan Kepala Desa (Perkades) agar memiliki kekuatan hukum serta dukungan anggaran dari Dana Desa.

Pertama, penetapan Struktur dan Pembagian Peran (Person in Charge). SOP harus menunjuk penanggung jawab spesifik di bawah komando Kepala Desa atau Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) untuk masing-masing lapisan:

1. Tim Pemantau Digital (Operator Informasi): Bertugas memantau peringatan resmi BMKG/BPBD melalui ponsel, aplikasi, dan grup koordinasi lintas desa, serta meneruskannya ke tim analog saat status naik menjadi “Waspada”.
2. Tim Komunikasi Analog (Operator Radio & Sirine): Bertugas mengoperasikan perangkat Handy Talky (HT) frekuensi khusus bencana, menjaga ketersediaan aki/panel surya untuk pengeras suara tempat ibadah, dan membunyikan sirine desa.
3. Tim Pemantau Tradisional (Penjaga Hulu & Ronda Malam): Terdiri dari warga atau relawan di titik hulu sungai/kaki bukit yang bertugas mengamati tanda alam secara visual serta memukul kentongan (titir) jika terjadi ancaman mendadak tanpa menunggu instruksi pusat.

Kedua, pemetaan ambang batas peringatan (Skema 3 Status). SOP harus menetapkan pemicu tindakan yang jelas dan seragam untuk ketiga metode berdasarkan tingkat ancaman:

Ketiga, menyiakna protokol “Kegagalan Sistem” (Fail-Safe Protocol). Pertama, aturan putus jaringan. SOP harus mencantumkan klausul baku bahwa jika listrik padam disertai hujan deras selama lebih dari 30 menit atau sinyal seluler hilang, maka desa otomatis masuk ke Status Siaga tanpa menunggu perintah dari tingkat kabupaten. Ke dua, kewenangan Evakuasi Mandiri. Petugas pemantau tradisional di hulu sungai diberikan wewenang penuh membunyikan tanda bahaya (kentongan dan HT) jika melihat tanda alam kritis—seperti air sungai mendadak surut saat hujan deras atau terdengar suara gemuruh—tanpa harus menunggu birokrasi persetujuan kepala desa. Ke tiga, dukungan anggaran, dalam bentuk alokasi dana desa, dengan memasukkan biaya pengadaan dan perawatan baterai HT, aki pengeras suara, serta kentongan di setiap RT ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di bidang penanggulangan bencana. Ke empat, simulasi rutin. Minimal sekali setahun melakukan gladi lapang dengan skenario listrik dimatikan dan ponsel tidak digunakan, sehingga warga dan relawan terlatih mengandalkan HT, megafon, dan kentongan hingga tiba di titik evakuasi.

Kearifan Lokal Kebencanaan di Indonesia

Indonesia memiliki beragam kearifan lokal (local wisdom) yang lahir dari pengalaman empiris masyarakat menghadapi bencana selama ratusan tahun. Pengetahuan tradisional ini terbukti sangat efektif menyelamatkan nyawa karena menyatu dengan budaya, bahasa, dan insting warga sehari-hari tanpa bergantung pada listrik maupun internet. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal kebencanaan di Indonesia yang telah teruji menyelamatkan masyarakat:

Pertama, Smong – Pulau Simeulue, Aceh (Mitigasi Tsunami). Smong adalah pengetahuan turun-temurun yang diwariskan melalui syair, dongeng pengantar tidur (nafi-nafi), dan nyanyian rakyat setelah tsunami dahsyat melanda Simeulue pada tahun 1907. Pesan utamanya jika terjadi gempa bumi kuat (linon) yang diikuti oleh surutnya air laut secara tiba-tiba (suruk), warga harus segera berteriak “Smong!” dan berlari ke bukit tertinggi (linon uwak-uwak, elaik keu ek u blang) tanpa memedulikan harta benda. Bukti keberhasilannya, saat tsunami Samudra Hindia menghantam Aceh pada 26 Desember 2004, dari sekitar 78.000 penduduk Pulau Simeulue yang lokasinya sangat dekat dengan pusat gempa, korban jiwa tercatat kurang dari 10 orang karena seluruh warga langsung berlari ke bukit begitu melihat air laut surut.

Ke dua, Subak & Tri Hita Karana – Bali (Mitigasi Banjir & Kekeringan). Subak adalah sistem pengelolaan irigasi tradisional yang mengatur pembagian air secara adil dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir berdasarkan filosofi keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam (Tri Hita Karana). Melalui aturan adat (awig-awig), masyarakat dilarang menebang pohon di kawasan hutan lindung hulu dan merusak sempadan sungai. Sistem terasering sawah berfungsi sebagai kolam retensi alami yang menahan laju limpasan air hujan sehingga mencegah banjir bandang di hilir sekaligus menyimpan cadangan air saat kemarau.

Ke tiga, Leuit & Tata Ruang Pikukuh – Masyarakat Baduy, Banten (Ketahanan Pangan & Gempa). Leuit adalah Lumbung padi adat berbentuk panggung yang dibangun di luar area permukiman dengan konstruksi kayu dan bambu tanpa paku besi. Peran dalam bencana, pertama, arsitektur rumah dan leuit menggunakan sambungan pasak kayu serta batu umpak sebagai fondasi, sehingga struktur bangunan bersifat lentur dan tahan guncangan gempa bumi. Kedua, penyimpanan gabah di leuit mampu bertahan hingga puluhan tahun, menjamin ketersediaan pangan mandiri bagi warga jika terjadi gagal panen akibat bencana iklim maupun isolasi wilayah.

Ke empat, Tana’ Ulen – Masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan (Pencegahan Banjir & Longsor). Tana’ Ulen adalah kawasan hutan adat yang dilindungi dan dikelola secara ketat oleh lembaga adat. Wilayah ini dilarang dibuka untuk permukiman, ladang berpindah, maupun penebangan komersial. Dengan menjaga keutuhan tutupan hutan di daerah tangkapan air (catchment area), Tana’ Ulen menjadi benteng ekologis utama yang mencegah erosi, tanah longsor, dan banjir bandang di sepanjang daerah aliran sungai Kalimantan.

Ke lima, Rumoh Aceh & Rumah Gadang – Sumatra (Arsitektur Tahan Gempa). Ini adalah kecerdasan bangunan struktur panggung berimpak. Rumah tradisional di sepanjang jalur sesar aktif Sumatra dibangun di atas batu kali datar tanpa ditanam ke dalam tanah, serta menggunakan sistem pasak kayu (puting dan lubang). Saat gempa bumi mengguncang, struktur rumah tidak patah karena sendi-sendi kayunya bergerak mengikuti ayunan gelombang gempa. Selain itu, lantai panggung yang tinggi juga melindungi penghuni dari genangan banjir luapan sungai.

Ke enam, Kentongan (Titir) & Pranata Mangsa – Jawa (Peringatan Dini & Kalender Iklim). Masyarakat desa di Jawa memiliki sandi bunyi kentongan yang dipahami lintas generasi. Bunyi pukulan beruntun tanpa jeda (titir) menandakan bahaya mendesak (seperti banjir bandang, tanah longsor, atau kebakaran) yang mewajibkan seluruh warga segera keluar rumah dan menyelamatkan diri. Sistem penanggalan musim tradisional yang membantu petani membaca perubahan angin, curah hujan, dan potensi cuaca ekstrem sehingga masyarakat dapat mengantisipasi musim rawan banjir maupun kekeringan lebih awal.

Sisi Lain Banjir Bandang Sumatera Bagian Utara

Pertama, ada Akar Politik: Pemerintahan Terpilih dan Beban “Trade-off” Donatur. Alur diagram ini dimulai dari titik sentral pertama, yakni Pemerintahan Terpilih melalui pemilu (baik tahun 2024, 2019, maupun siklus elektoral sebelumnya). Proses demokrasi elektoral di Indonesia membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi. Di sinilah “lingkaran setan” bermula, yatu kombinasi antara kebutuhan trade-off donatur pemenangan. Untuk memenangi kontestasi politik, para kandidat sering kali harus berkompromi atau melakukan transaksi politik (trade-off) dengan para penyandang dana atau donatur besar, yang umumnya berasal dari kalangan oligarki ekonomi. Di sisi lain adalah janji Pertumbuhan Ekonomi Tinggi. Sebagai kompensasi atau manifestasi dari visi kampanye, pemerintahan yang baru terpilih memikul beban berat untuk menepati janji-janji pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara instan. Janji ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menggenjot investasi secara agresif tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Ke dua, Cengkeraman Oligarki dan “Percepatan Investasi”. Tekanan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka celah lebar bagi masuknya Kepentingan (dan keserakahan) oligarki ekonomi. Dalam diagram tersebut, lingkaran abu-abu memperlihatkan bagaimana kepentingan bisnis bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah: Izin Usaha Pembukaan Lahan secara Massif. Pemerintah mengeluarkan izin pembukaan lahan skala besar di kawasan yang sebenarnya sangat rentan terhadap bencana. Kemudian, Percepatan Investasi Berskala Tinggi. Demi menggenjot angka investasi dan memuaskan para pemodal, regulasi pengamanan lingkungan sering kali diabaikan atau dipangkas (deregulasi yang kebablasan).

Ke tiga, Eksploitasi Lapangan: Pengambilan Kayu Gratis dan Perkebunan Sawit. Ketika izin telah dikantongi, rantai eksploitasi berlanjut ke tingkat tapak (lapangan). Dua aktivitas utama yang mendominasi kawasan hulu dan rawan bencana adalah Pengambilan kayu gratis besar-besaran berupa aktivitas pembalakan (logging) yang masif dan kerap kali tidak terkendali, menghilangkan fungsi hidrologis hutan sebagai pengikat air; dan Perkebunan sawit massif berupa Konversi hutan alam menjadi monokultur perkebunan sawit secara besar-besaran mengubah struktur tanah dan daerah aliran sungai (DAS). Yang memperparah situasi ini adalah adanya faktor “Tidak ada pengawasan (sengaja?)”. Tanda tanya dalam diagram ini menyiratkan adanya pembiaran sistematis oleh aparat atau instansi berwenang—entah karena kelalaian, lemahnya kapasitas, atau akibat persekongkolan rente antara pengusaha dan penguasa.

Ke empat, Pemicu Ekologis dan Kegagapan Negara. Akumulasi dari alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan ketiadaan pengawasan mendatangkan Kerusakan massif pada kawasan rawan bencana. Ketika wilayah hulu sudah kehilangan daya penyangga, datanglah faktor Cuaca ekstrem (curah hujan tinggi) yang bertindak sebagai pemicu alamiah. Pertemuan antara kerusakan ekologis buatan manusia dan cuaca ekstrem ini melahirkan Bencana banjir bandang yang merenggut korban jiwa, merusak infrastruktur, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat.  Reaksi negara ketika bencana ini terjadi digambarkan sebagai Kegagapan, kebingungan Negara. Pemerintah sering kali terlihat reaktif, bingung mengambil langkah taktis, dan gagal melakukan mitigasi terpadu karena struktur birokrasi dan kepemimpinan yang telanjur terjebak dalam jaring-jaring oligarki.

Ke lima, Ironi Tanggung Jawab Hukum dan Pencabutan Izin. Satu siklus penting yang ditunjukkan oleh garis merah dalam diagram ini menyoroti paradoks penegakan hukum di Indonesia: Ketika bencana telah terjadi dan kerusakan parah telah timbul, negara sering kali merespons dengan Pencabutan izin usaha perusahaan terkait. Namun, berdasarkan alur panah merah penunjuk, pelaku atau korporasi tersebut “Tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban hukum, karena tidak lagi menjadi ‘pihak'”. Hal ini merefleksikan celah hukum atau impunitas terselubung, di mana setelah izin dicabut atau kepemilikan dialihkan/dilepas, entitas bisnis tersebut seolah kebal dari jerat hukum pidana pemulihan lingkungan. Kerugian ekologis dan sosial yang masif ditanggung sepenuhnya oleh negara dan rakyat kecil, sementara para pelaku utama lolos dari sanksi substantif.

Kesimpulan

Berdasarkan narasi diagram di atas, bencana banjir bandang di Sumatera bagian utara bukanlah semata-mata takdir alam, melainkan sebuah bencana hibrida—perpaduan antara kerusakan ekologis akibat keserakahan ekonomi dan kegagalan kepemimpinan politik (leadership disaster). Tanpa adanya reformasi total dalam tata kelola perizinan, penegakan hukum yang tegas terhadap oligarki, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan jangka panjang, siklus bencana ini akan terus berulang dari waktu ke waktu.

Referensi

Orkestrasi Tata Kelola Bencana yang Berkelanjutan, www.youtube.com/watch?v=c5w2z8rxlCE&t=625s
Per BNPB No. 1/2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029
www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-penguatan-tata-kelola-risiko-bencana-untuk-tingkatkan-ketangguhan-masyarakat
Per BNPB No. 1/2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029
www.instagram.com/p/DdI3NvPk3tn/
www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-200-hm-kominfo-10-2017-tentang-uji-coba-sistem-penyampaian-informasi-bencana-memanfaatkan-sms-blast
www.cnbcindonesia.com/tech/20251127125316-37-689000/banjir-dahsyat-di-sumatera-utara-jaringan-seluler-down