Oleh Hery Nugroho
Ekonom di Swasaba Research Initiative (SRI)
Yogyakarta
PERGERAKAN nilai tukar rupiah yang kembali tertekan ke kisaran Rp17.300 per dolar AS (Kamis, 23/04/2026) menegaskan satu hal yang tegas, bahwa keringkihan itu bukan lagi anomali, melainkan keniscayaan yang terus berulang. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia kembali menempuh langkah-langkah stabilisasi klasik yang telah lama dikenal—intervensi di pasar valas, penguatan instrumen DNDF dan NDF, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Secara teknokratis, kebijakan ini tidak keliru. Namun, sejauh mana pendekatan tersebut masih memadai dalam kondisi fundamental ekosistem keuangan global yang perangainya telah berubah sama sekali?
Secara historis, instrumen-instrumen tersebut memang terbukti efektif dalam meredam gejolak jangka pendek. Intervensi valas mampu menahan gejolak berlebihan, sementara pengelolaan likuiditas domestik menjaga stabilitas pasar keuangan. Akan tetapi, efektivitas ini hanyalah temporer dan reaktif, yang sesungguhnya tidak dirancang untuk menjawab persoalan struktural yang mendasari kerentanan nilai tukar.
Dalam konteks global, tekanan terhadap rupiah memang tidak dapat dilepaskan dari penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam situasi risk-off, arus modal global cenderung mengalir ke aset-aset yang dipandang aman, sehingga mata uang negara berkembang mengalami tekanan. Argumen ini sahih dan memiliki dasar empiris yang kuat.
Namun, menjadikan bobot faktor eksternal sebagai penjelasan dominan adalah berisiko menyederhanakan persoalan. Realitas domestik pun menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih menyimpan sejumlah kelemahan mendasar. Ketergantungan pada impor, khususnya di sektor energi dan bahan baku, menyebabkan tekanan eksternal dengan cepat tertransmisikan ke dalam negeri. Di sisi lain, struktur ekspor yang masih didominasi komoditas primer membuat kinerja neraca perdagangan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.
Lebih jauh lagi, kedalaman pasar keuangan domestik yang relatif terbatas, telah memperbesar dampak pergerakan modal. Dalam kondisi likuiditas yang relatif dangkal, arus keluar modal dalam jumlah tertentu dengan mudah memicu volatilitas nilai tukar secara tidak proporsional. Tingginya kepemilikan investor asing pada instrumen keuangan domestik, khususnya SBN, turut memperbesar faktor kerentanan ini.
Oleh karena itu, pelemahan rupiah tidak semata-mata merupakan refleksi dari tekanan eksternal, melainkan juga gambaran dari keterbatasan struktural dalam perekonomian nasional.
Di tengah dinamika tersebut, inovasi kebijakan moneter memang mulai diperkenalkan, seperti penguatan skema Local Currency Settlement (LCS) dan pengembangan sistem pembayaran lintas batas. Namun, implementasi dan skalanya masih terbatas, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar keseluruhan. Dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global juga tetap menjadi faktor penentu yang sulit ditandingi dalam jangka pendek.
Situasi ini semakin kompleks ketika ditempatkan dalam kerangka trilemma kebijakan ekonomi terbuka. Indonesia, sebagaimana banyak negara berkembang lainnya, memilih untuk mempertahankan arus modal yang relatif bebas dan kebijakan moneter yang independen. Konsekuensinya, stabilitas nilai tukar tidak dapat dijaga secara absolut, melainkan harus dibiarkan berfluktuasi sebagai mekanisme penyesuaian.
Namun demikian, fleksibilitas nilai tukar seharusnya tidak diartikan sebagai pembenaran atas volatilitas yang terus berulang dan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, fleksibilitas tersebut justru diimbangi dengan kekuatan fundamental domestik—baik dalam bentuk industrialisasi yang kokoh, diversifikasi ekspor bernilai tambah tinggi, maupun pasar keuangan yang dalam dan resilien.
Untuk konteks Indonesia, penguatan fundamental tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Selama akar permasalahan ini belum ditangani secara komprehensif, maka kebijakan stabilisasi jangka pendek akan terus menjadi pilihan utama—meskipun dengan tingkat efektivitas yang semakin menurun.
Kini, kita semua mulai terbuka bahwa nilai tukar rupiah itu bukan semata-mata indikator moneter yang lumrah, melainkan juga representasi dari kualitas dan ketahanan struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, respons kebijakan yang diperlukan tidak cukup hanya berfokus pada stabilisasi pasar, tetapi juga harus diarahkan pada transformasi struktural yang lebih mendalam.
Tanpa langkah tersebut, setiap kali rupiah terjerembab akan terus dihadapi dengan pendekatan kuno yang serupa, menghasilkan stabilitas semu dan sementara. Dan dalam jangka panjang, yang menjadi pertaruhan bukan hanya nilai tukar itu sendiri, melainkan kredibilitas kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan. ***
Yogyakarta, 23 April 2026.
