Parpol Belum Setor Nama Cawapres, Utang Luar Negeri Naik, dan 70% Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

POLITIK

1. Partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah sudah diminta Presiden Prabowo untuk mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Namun, hingga hari ini belum ada satu pun parpol yang secara terbuka mengusulkan nama kadernya sendiri. Mereka bahkan kompak menyarankan kader Partai Gerindra saja yang mengisi kursi tersebut.

Kini beredar 3 nama kader Gerindra yang potensial menjadi wapres. Yakni, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang menjabat ketua MPR; Sekjen Sugiono yang menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK); dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat wakil ketua DPR.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai Dasco Ahmad menjadi sosok yang paling cocok untuk menjabat wapres karena memiliki kedekatan dengan Presiden dan punya kemampuan untuk mengakselerasi visi pemerintahan Prabowo.

Puan Maharani, Ketua DPR, sekaligus ketua DPP PDIP, dikabarkan juga berpotensi sebagai wapres. Prabowo disebut ingin putri Ketum PDIP Megawati itu mendampinginya, untuk membawa PDIP ke dalam pemerintahan. Namun, Megawati menolak tawaran tersebut.

2. Menurut penilaian pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, parpol koalisi sengaja tidak mengusulkan nama calon wapres dari kadernya sendiri untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Prabowo.

Selain itu, parpol koalisi juga mempertimbangkan konsekuensi elektoral untuk Pemilu 2029 jika secara terbuka mengusulkan kadernya untuk menggantikan Gibran. Mereka tidak ingin mendapat kesan, terutama di kalangan pendukung Jokowi, sebagai pihak yang berperan dalam penurunan Gibran.

3. Pimpinan MPR pekan lalu sudah menetapkan rapat paripurna untuk memilih dan menetapkan wapres yang diajukan Presiden Prabowo pada Rabu, 2 Desember 2026. Namun, hari ini agenda tersebut diubah menjadi tanggal 9 Desember 2026. MPR menetapkan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sebagai ketua Tim Verifikasi, dan Wakil Ketua MPR Bambang “Pacul” Wuryanto sebagai ketua Tim Ad Hoc.

EKONOMI

1. Bank Indonesia (BI) mengumumkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2026 sebesar USD 458,9 miliar, meningkat dibandingkan USD 455,4 miliar pada kuartal II-2026. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,2% (yoy). Rasio ULN Indonesia terhadap PDB menjadi 30,9%, naik dari 30,8% pada kuartal II-2026.

ULN pemerintah tercatat sebesar USD 220,2 miliar, naik dibandingkan kuartal II-2026 sebesar USD 216,3 miliar. Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi peningkatan modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.

Semenetara ULN swasta tercatat USD 196,3 miliar, turun dibandingkan USD 196,7 miliar pada kuartal II-2026. Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa 80,5% dari total ULN swasta.

2. Presiden Prabowo memerintahkan agar 70% hasil tambang harus dinikmati negara, kalau perlu negara ikut menguasai saham perusahaan tambang. Di pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah, Prabowo mengatakan, investor tetap bisa menanamkan modal jika pemerintah butuh tambahan investasi. Tapi, setelah modal kembali, mayoritas keuntungan harus dinikmati bangsa Indonesia.

Prabowo juga menegaskan seluruh kegiatan ekspor harus dilakukan melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah. Mekanisme ini diperlukan supaya negara dapat mengawasi seluruh aktivitas ekspor dan mencegah manipulasi laporan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri. Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi kecolongan dalam pengawasan ekspor.

Merespons rencana itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (Aspebindo) Anggawira mengatakan, penerapan kebijakan itu harus memperhatikan kepastian hukum, kelayakan investasi, serta keberlanjutan operasional perusahaan. Perhitungan 70% tersebut juga perlu dijelaskan, apakah dari nilai produksi, pendapatan, laba bersih, atau seluruh manfaat ekonomi yang diterima negara.

Menurut Anggawira, ukuran yang digunakan sebaiknya tidak hanya melihat nilai produksi atau pendapatan perusahaan. Angka 70% tak seharusnya langsung diterapkan sebagai potongan seragam dari pendapatan kotor perusahaan. Sebab, setiap tambang memiliki struktur biaya, risiko, jenis komoditas, dan kondisi operasional yang berbeda.

3. Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak pemerintah menghentikan aksi impor, baik legal maupun ilegal yang telah mengganggu pabrikan dalam negeri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Sebab, barang-barang impor itu dijual sangat murah. Langkah ini diharapkan akan memutus tren deindustrialisasi dan mendorong reindustrialisasi di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, harga pakaian jadi dan apparel lain di China jauh lebih mahal daripada yang dijual di Indonesia, karena sejak 1999 China menerapkan UU tentang harga yang mereka sebut sebagai regulasi anti-predatory pricing. Karena itu, dia minta Presiden membersihkan menteri di kabinet yang masih berupaya melakukan relaksasi impor.

TRENDING MEDSOS

1. Nama Raffi Ahmad trending di X. Warganet menyoroti permintaan maaf Raffi atas polemik endorsement dari dua kementerian, termasuk niatnya memberikan Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat. Sebagian besar warganet menilai itu hanya pengalihan dari persoalan sebenarnya, yakni kolusi.

2. Kata “Gerindra” trending di X terkait calon wapres pengganti Gibran. Muncul tiga nama kuat dari Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Sementara para pendukung Dasco membanjiri media sosial dengan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR tersebut.

3. “List sadapan” trending di sejumlah media sosial, termasuk X. Bareskrim Polri meng-update daftar korban penyadapan oleh Listyo Sigit dan tim. Di antara nama itu termasuk Najwa Shihab, Raffi Ahmad, hingga Feri Amsari.

4. Isu rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, menjadi sorotan warganet di banyak media sosial. Rencana yang diungkap Hashim Djojohadikusumo tersebut selain dikritik karena Alas Purwo tidak sesuai dengan habitat badak Jawa di Ujung Kulon, juga dicurigai memiliki agenda tersembunyi untuk memperluas kawasan konsesi tambang PT Cibaliung Sumber Daya ke kawasan taman nasional.

HIGHLIGHT

Presiden Prabowo memberi kesempatan parpol pengusung untuk mengusulkan nama calon wapres. Sesungguhnya ini peluang parpol untuk mempromosikan kader terbaiknya. Karena, salah satu fungsi parpol adalah menggodok dan menyiapkan pemimpin.

Namun, para pimpinan parpol lebih memilih “tidak pamer”. Mereka lebih memilih sikap sebagai “bawahan” atau “pelayan” dari sang tuan, Prabowo, dengan polesan kata-kata “tahu diri”.

Bisa jadi para petinggi parpol itu sadar bahwa percuma menyorongkan nama kadernya, karena Prabowo lebih suka mengambil dari lingkaran dekatnya. Bisa juga para pemimpin parpol itu sadar bahwa jika menyodorkan kadernya sendiri akan dianggap “ngelunjak”, yang berakibat disingkirkan dari kabinet.

Mungkin masih ada banyak alasan strategis dan taktis lainnya. Publik hanya merasa bahwa sikap yang ditampilkan para pemimpin parpol itu tak ubahnya seperti zaman kerajaan: cuma menurut sabda raja. ()

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Senin, 16 November 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1110

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *