POLITIK
1. Presiden Prabowo memberi waktu partai politik koalisi untuk mengusulkan nama calon wakil presiden dalam waktu sepekan mendatang. Begitu hasil pertemuan Prabowo dengan ketua umum parpol pendukung di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, kemarin.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan, setelah nama calon dibahas di masing-masing parpol kemudian diserahkan kepada Presiden. Pada pekan berikutnya, kata Zulkifli, Presiden akan mengajak bicara lagi para ketum parpol untuk membahas usulan nama yang diberikan parpol. Presiden punya waktu 12 hari untuk menyerahkan nama 2 calon wapres kepada MPR terhitung sejak Jumat (13/11/2026).
2. PDIP menilai pergantian wapres saat ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan koreksi terhadap cara negara dijalankan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hari ini menyatakan, dinamika politik nasional setelah Gibran mengundurkan diri harus menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ketaatan terhadap konstitusi.
Terkait calon wapres, Hasto menyatakan, PDIP tidak melakukan manuver politik apa pun, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan.
3. Semua dokumen syarat calon wapres pengganti Gibran yang diajukan Presiden ke MPR nanti harus dibuka kepada publik, termasuk dokumen ijazah SMA/sederajat yang menjadi salah satu persyaratan.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, keterbukaan itu penting supaya tidak terulang kasus Gibran, yang baru dipermasalahkan ijazahnya setelah 2 tahun menjabat. Tugas melakukan verifikasi atas semua persyaratan wapres berada dalam kewenangan Tim Verifikasi MPR, yang sudah dibentuk pimpinan MPR.
EKONOMI
1. Hingga Oktober 2026 penerimaan pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun, alias baru 76,2% dari target Rp 2.357,7 triliun. Masih kurang Rp 514 triliun lagi untuk mencapai outlook akhir 2026 sebesar Rp 2.310,8 triliun, sekitar 98% dari target APBN Rp 2.357,7 triliun. Menkeu Suahasil meminta dukungan masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban pajaknya.
Penerimaan pajak Rp 1.796,8 triliun tersebut meningkat 23,2% (yoy). Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas jadi penyumbang terbesar mencapai Rp 893,10 triliun. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 793,55 triliun, PPh Migas Rp 48,88 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 20,52 triliun. Pajak Lainnya Non-deposit Rp 7,1 triliun, dan Deposit Pajak Rp 33,6 triliun.
2. Plt Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Hidayat Amir mengaku telah menerima usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2027 dari Kemenko Perekonomian. Namun saat ini Kemenkeu masih mengkajinya untuk mengukur dampak penyesuaian terhadap penerimaan negara.
Amir menjelaskan, besaran PTKP saat ini, Rp 4,5 juta/bulan, dinilai sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebesar Rp 3,522 juta/bulan. Dibanding dengan garis kemiskinan, PTKP saat ini sekitar 6,72 kali lipat. Pemerintah juga menilai posisi PTKP relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain.
Usulan ini pernah mencuat September 2025, saat perwakilan buruh bertemu Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan PTKP dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta/bulan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan batas PTKP akan diberlakukan 2027, namun bukan pada Januari.
3. Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell mengumumkan Indonesia tetap berstatus Secondary Emerging Market dan tidak menunda perubahan indeks saham RI hingga tinjauan Maret 2027. Namun, FTSE Russell mengeluarkan 14 saham dari keanggotaan indeksnya. Saham-saham itu dari berbagai kelompok kapitalisasi pasar, mulai dari large cap, mid cap, small cap, hingga micro cap.
Salah satu saham dari kategori large cap adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Dari kelompok mid cap, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Untuk small cap, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).
Terbanyak dari micro cap, yakni PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA), PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STTA), PT Temas Tbk (TMAS), dan PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC).
TRENDING MEDSOS
1. Wakil Presiden RI menjadi kata kunci pencarian terbanyak di Google. Sejumlah partai koalisi Presiden Prabowo memberikan respons terkait bursa nama-nama calon pengganti Gibran. Topik bursa cawapres trending juga di banyak media sosial. Prabowo berwenang menyetor 2 nama pengganti Gibran ke MPR dalam 60 hari.
2. Kata “Pertalite” trending di X. Warganet menyoroti harga keekonomian Pertalite yang diungkapkan Menkeu Suahasil sebesar Rp 18.100/liter. Mereka membandingkan dengan harga BP 92 yang Rp 16.000-an dan BBM nonsubsidi Pertamax Rp 15.950/liter.
HIGHLIGHT
1. Hingga Oktober 2026 penerimaan pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun, alias baru 76,2% dari target Rp 2.357,7 triliun. Masih kurang Rp 514 triliun dari outlook akhir 2026 sebesar Rp 2.310,8 triliun (sekitar 98% dari target Rp 2.357,7 triliun). Untuk memenuhi kekurangan itu, Menkeu Suahasil meminta dukungan masyarakat untuk patuh pajak.
Sebenarnya permintaan itu wajar dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi saat ini, permintaan itu bisa memicu reaksi masyarakat yang sudah tertekan daya belinya. Seakan-akan setiap kali penerimaan negara seret rakyat yang dikejar-kejar. Saat ini, pungutan PPh Pasal 22 untuk pedagang di marketplace sudah diterapkan meski diprotes. Sementara kebijakan efisiensi tak dijalankan sepenuhnya. Masih ada belanja pemerintah yang tak berdampak pada perbaikan ekonomi rakyat.
Rabu lalu, Presiden bilang kebocoran dari belanja barang dan jasa pemerintah bisa mencapai Rp 480 triliun. Mengapa bukan kebocoran itu yang ditutup?
Pertanyaan lain, ke mana pajak dan royalti dari sumber daya alam? Dari batu bara saja, sepanjang 2016-2025 estimasi nilai penjualan mencapai Rp 7.406,92 triliun. Sementara PNBP sektor minerba hanya Rp 896,29 triliun, cuma 12% dari total penjualan batu bara.
2. Semua parpol koalisi bersuara sama: tidak mengusulkan nama calon wapres dari kadernya, dan menyerahkan urusan calon itu kepada presiden, karena memang itu kewenangan presiden. Pernyataan normatif itu memang perlu disampaikan, supaya publik tahu bahwa parpol punya “etika” bernegara. Namun, selama 2 pekan mendatang, di tempat-tempat yang tidak bisa diakses publik, bakal terjadi dinamika riil politik. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Sabtu, 14 November 2026
