HUKUM
1. Seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), Vanreko Varkas Bagaskara, tewas saat mengikuti program Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN di Lanud Halim Perdanakusuma, Jaktim. Kepala RSAU dr Esnawan Antariksa, Kolonel Kes dr Iman Fathurrohman kemarin mengungkapkan, Vanreko mengeluhkan pandangan gelap serta pusing, lalu kehilangan kesadaran saat mengikuti sesi latihan hari Jumat, 25 September lalu.
Meskipun sudah mendapat penanganan medis di RSPAD Gatot Soebroto, ASN itu meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026. Kasus peserta latsarmil meninggal dunia telah terjadi sebelumnya pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tahun 2026, yang digelar di sejumlah fasilitas TNI di seluruh Indonesia. Program ini yang diikuti oleh puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dalam kegiatan tersebut 5 orang peserta meninggal dunia pada Juni lalu.
2. Rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengenai heboh fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jabar, digelar hari ini. Ombudsman RI yang membongkar keberadaan fasilitas itu tidak hadir, dengan alasan tidak ada undangan resmi.
Dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Irjen Pol Mashudi menjelaskan, fasilitas mewah yang disebut Ombudsman merupakan bangunan rumah dinas petugas lapan. Namun, dari 16 bangunan, kata Mashudi, hanya 3 bangunan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN).
Perihal rekaman video dari Ombudsman yang menunjukkan ada botol wiski dan bir di dalam kulkas di salah satu bangunan berfasilitas mewah itu, Mashudi bilang itu milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Adi Nugroho.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo menyoal fasilitas mewah seperti sofa dan AC yang “hilang” saat lapas itu ditinjau Menteri Imipas Agus Andrianto, Kepala Lapas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto mengaku dia yang memerintahkan untuk dikeluarkan dari rumah itu karena bukan barang milik negara, tapi milik pribadi Kasi Kamtib.
POLITIK
1. Mantan Presiden Jokowi menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat acara rapat koordinasi DPD Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengungkapkan, Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026 saat peringatan HUT PSI di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PSI adalah anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
2. Kalangan investor atau pemodal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan menggelar unjuk rasa di DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Koordinator aksi unjuk rasa, Sawaludin Aweng menyatakan, mereka menuntut kepastian operasional SPPG karena modal yang sudah dikeluarkan didapat dari bank yang harus dikembalikan. Ia menyebut, aksi itu akan diikuti oleh SPPG dari berbagai wilayah di Indonesia.
EKONOMI
1. Antrean panjang BBM bersubsidi, solar dan Pertalite, di SPBU masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, antrean di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Semitau bahkan diwarnai keributan antarwarga. Sementara di Putussibau, selain antrean panjang di SPBU, harga Pertalite di pengecer meroket hingga Rp 25.000/liter. Padahal Pemkab Kapuas Hulu sudah menetapkan harga tertinggi hanya Rp 15.000/liter.
Antrean panjang juga terjadi di Kabupaten Belu, NTT. Kepala Bagian Ekonomi Sekda Belu Mickael Bria menunjuk pedagang eceran yang membeli BBM berulang untuk dijual kembali menjadi penyebab antrean panjang. Di Sampang, Madura, antrean berjam-jam juga terjadi pada BBM jenis solar. Seorang sopir truk tangki air mengeluh, pengiriman air bersih terlambat berjam-jam. Di Palu, Sulteng, kelangkaan BBM memicu timbulnya fenomena jastip (jasa titip) BBM.
Sebelumnya, kelangkaan BBM juga sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi ini sempat melumpuhkan aktivitas warga sehingga Pemprov Sulawesi Selatan memberlakukan pembelajaran daring bagi siswa. Bahkan, di Ogan Ilir, Sumsel, seorang sopir truk bernama Danar Nurhuda meninggal karena kelelahan mengantre BBM. Ini kasus keempat pengantre BBM meninggal di Sumsel sepanjang 2026.
2. Undisbursed loan atau kredit perbankan yang belum dicairkan per Juli 2026 masih tinggi, Rp 2.548 triliun. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, dalam persoalan ini yang juga perlu diperhatikan adalah sisi permintaan kredit yang masih lemah. Sebab, meski standar penyaluran kredit dilonggarkan, pelaku usaha belum agresif memanfaatkan fasilitas kredit.
David melihat, sejumlah ketidakpastian yang dihadapi membuat pelaku usaha berhati-hati mengambil keputusan ekspansi. Selain faktor eksternal, juga internal berupa hambatan dalam pelaksanaan proyek, termasuk perizinan dan berbagai kendala di lapangan. Ia menyarankan pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan struktural di dunia usaha, termasuk memperkuat debottlenecking.
Senada, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai persoalan kredit nganggur itu ada pada iklim dan kepastian usaha yang membuat pengusaha menunda ekspansi. Tanpa perbaikan demand side, suplai likuiditas tidak akan berdampak. Menurutnya, kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral perlu berjalan bersama untuk memperbaiki kondisi dunia usaha.
Ia menyarankan perbaikan iklim investasi, penyederhanaan regulasi, pemberian insentif bagi sektor manufaktur, serta stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi fiskal, perbaiki kredibilitas APBN dengan mengurangi belanja program strategis untuk direalokasikan ke yang lebih berdampak ekonomi. Transfer ke daerah ditingkatkan agar daerah jadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “pecat” trending di X terkait buntut sidak Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong. Salah satunya video rapat Komisi III DPR dengan Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto. Saat ditanya, Wisnu menyebut kamar yang disidak Ombudsman adalah rumah dinas Kasi Kamtib Lapas Cibinong, padahal saat sidak ditemukan foto terpidana koruptor Jimmy Masrin. Warganet meminta para pejabat yang bertanggung jawab, termasuk Dirjen Pemasyarakatan dipecat.
2. Rapat Komisi III DPR bersama Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kalapas Cibinong juga trending di media-media sosial lain, Instagram dan Threads. Anggota Komisi III DPR Yanuar Wibowo juga mempertanyakan tiadanya CCTV di area Lapas.
HIGHLIGHTS
1. Dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas Irjen Pol Mashudi menyebut, dari 16 rumah atau bangunan di Lapas Cibinong hanya 3 yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN). Ini berarti, 13 lainnya dibangun dengan dana dari luar APBN.
Dari pengakuan tersebut seharusnya DPR dapat merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai sumber dana pembangunan fasilitas mewah tersebut. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa penghuni lapas alias narapidana tajir dapat dengan mudah mendapatkan perlakuan khusus. Namun, jika penyelidikan dilakukan oleh internal Kemenimipas sendiri sangat sulit diharapkan praktik macam itu dapat diberantas.
2. Antrean BBM terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pertengahan September lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding oknum pelangsir yang memodifikasi tangki kendaraan mereka agar mampu menampung BBM lebih banyak untuk dijual kembali sebagai biang kerok masalah tersebut. Ia mengatakan, langkah yang diambil antara lain penguatan pasokan melalui penambahan distribusi BBM.
Masalah antrean BBM juga timbul karena migrasi konsumen BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi karena disparitas harga yang lumayan jauh.
Apa yang dibilang Bahlil tidak sepenuhnya salah. Pedagang BBM eceran yang memodifikasi kendaraan memang benar ada, dan banyak. Namun, langkah menambah pasokan BBM bukan jawaban. Bagaimana pun ada kuota yang harus dijaga agar anggaran subsidi dan kompensasi energi tak jebol. Selain itu, tanpa menertibkan pelangsir, persoalan kelangkaan BBM akan tetap terjadi.
Beberapa waktu lalu, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pernah dilemparkan, namun hingga kini belum ada kelanjutannya. Karena masalah semacam ini selalu berulang, perlu ada solusi yang lebih mendasar atas kelangkaan BBM ini, termasuk memperbaiki distribusi BBM.()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Senin, 28 September 2026
