POLITIK
1. Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tata kelola partai politik yang lemah menjadi pintu masuk pemodal politik yang membiayai calon kepala daerah untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Setelah calon terpilih, dia akan melakukan pengkondisian proyek-proyek daerah untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh pemodal politik. Pola inilah yang menjadi sebab kepala daerah melakukan tindak korupsi. Pada 4 bulan tahun ini saja KPK sudah menangkap 6 kepala daerah, yang semuanya diduga melakukan korupsi.
Menurut KPK, yang merilis kajian tersebut Jumat (17/4/2026), kelemahan tata kelola parpol terbagi dalam 4 poin utama, yakni belum ada roadmap pelaksanaan pendidikan politik, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik, dan ketidakjelasan lembaga pengawas dalam UU Parpol. Dari 4 poin tersebut, KPK mengeluarkan 16 butir rekomendasi untuk perbaikan tata kelola parpol, antara kewajiban melakukan transparansi anggaran, dan pembatasan masa jabatan ketua umum sebanyak 2 periode.
Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menilai, transparansi keuangan parpol yang diusulkan KPK tersebut merupakan bagian dari strategi penting dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, kata Titi, usulan tersebut dapat mendorong transformasi partai menjadi institusi yang benar-benar menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik secara substantif.
2. Bertambah lagi dosen yang juga pengamat politik dilaporkan ke polisi gara-gara sikap atau pernyataannya yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pelaporan terbaru tertuju kepada Feri Amsari, dosen dan pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat. Beberapa hari yang lalu, 2 dosen yakni Saiful Mujani dan Ubedilah Badrun, lebih dulu dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Pelaporan terhadap Feri Amsari di Polda Metro Jaya dilakukan oleh LBH Tani Nusantara, kemarin. Pelapor menuding Feri melakukan penyebaran hoaks dan penghasutan melalui ucapannya yang menyebut swasembada pangan merupakan kebohongan pemerintah. Pihak pelapor menilai narasi Feri itu berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat.
Menanggapi pelaporan terhadap sejumlah pengkritik pemerintah itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini menyatakan, kritik terhadap pemerintah bukan upaya untuk menjatuhkan. Kritik justru merupakan bentuk kepedulian dan cinta terhadap bangsa. Ruang demokrasi, lanjut Hasto, harus tetap dijaga melalui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah.
3. Lembaga Kontras memastikan tidak akan menghadiri proses persidangan militer yang mengadili 4 personel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, yang didakwa sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. Persidangan itu diagendakan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada akhir April ini. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya kemarin menyatakan, Adrie sebagai korban dan Kontras sudah bersikap bahwa peradilan militer memiliki hambatan besar dalam mengungkap kebenaran materiil. Proses hukum di ranah militer hanya akan menyentuh pelaku di lapangan tanpa berani menyentuh pihak-pihak yang memberi perintah di balik layar.
EKONOMI
1. PT Pertamina menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi mulai hari ini. Pertamax Turbo naik menjadi Rp 19.400/liter dari Rp 13.100, Dexlite jadi Rp 23.600 dari Rp 14.200, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900. Namun, harga Pertamax dan Pertamax Green dipertahankan, Rp 12.300 dan Rp 12.900. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, Pertamax dan Pertamax Green dipertahankan agar kondisi ekonomi dan daya beli tetap terjaga. Sementara BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar, tetap dibanderol Rp 10.000 dan Rp 6.800.
SPBU swasta juga menaikkan harga BBM-nya. BP-AKR menaikkan harga BP Ultimate Diesel menjadi Rp 25.560/liter dari sebelumnya Rp 14.620. Namun mereka tetap mempertahankan harga BP 92 di Rp 12.390 dan BP Ultimate Rp 12.930. PT Vivo Energy Indonesia belum mengumumkan harga BBM terbaru. Tapi di SPBU harga Revvo 92 tetap Rp 12.390, sementara Revvo 95 tak tersedia di Jabodetabek dan Bandung, karena sudah habis per 31 Maret.
Perkembangan lain, PT Pertamina International Shipping (PIS) mengumumkan, 2 tankernya yang masih tertahan di kawasan Teluk Persia, Pertamina Pride dan Gamsunoro, sedang menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) untuk melintasi Selat Hormuz. Kedua tanker tertahan tak bisa melalui Selat Hormuz sejak awal Maret. Jumat kemarin, Iran membuka sepenuhnya semua jalur kapal komersial melalui Selat Hormuz. Menlu Iran Abbas Araqchi mengatakan, keputusan itu diambil sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon.
2. Nilai tukar rupiah di pasar spot nyaris menyentuh Rp 17.200/USD pada perdagangan akhir pekan kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di Rp 17.188/USD, terdepresiasi 50 poin (0,29%) dibanding penutupan Kamis di Rp 17.138/USD. Kurs rupiah Jisdor juga ditutup melemah 47 poin (0,27%) di Rp 17.189. Dalam sepekan, kurs rupiah Jisdor melemah 0,45% dari Rp 17.112 pada penutupan Jumat pekan lalu.
Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan rupiah saat ini tak lagi sepenuhnya dipengaruhi faktor global. Tekanan utama justru dari dalam negeri, khususnya defisit APBN yang semakin mendekati batas 3% terhadap PDB. Defisit APBN sebelumnya diperkirakan naik ke 2,9% terpicu kenaikan harga minyak, namun Purbaya memperkirakan turun sedikit ke 2,8%. Angka-angka itu lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 dengan defisit 2,68%. Menurut dia, masalah defisit ini menjadi momok bagi rupiah.
Negara-negara Asean sudah menyesuaikan harga bahan bakar mengikuti harga pasar, sehingga beban anggaran lebih ringan karena tak perlu menanggung subsidi lebih besar. Sementara Indonesia tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Akibatnya tekanan terhadap anggaran meningkat dan kebutuhan dolar untuk impor membesar, yang kemudian turut membebani nilai tukar rupiah. Ibrahim menyarankan pemerintah mengkaji ulang kebijakan subsidi energi, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk menekan beban fiskal.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Pertamax” dan “Pertalite” trending di X, menyusul keputusan Pertamina menaikkan harga sebagian BBM nonsubsidi kecuali Pertamax dan Pertamax Green, serta mempertahankan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar. “Harga BBM” juga menjadi topik paling dicari di Google, menyusul keputusan Pertamina tersebut.
2. “Pengadaan Barang MBG” trending di X. Sejumlah akun ramai-ramai mengunggah penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengenai pengadaan barang yang menjadi sorotan publik. Unggahan itu juga disertai gambar infografis yang sama.
3. “Pajak Bumi dan Bangunan” menjadi salah satu topik yang banyak dicari di Google. Berita terkait topik itu adalah heboh tagihan PBB yang melonjak tajam di Bekasi. Bahkan ada yang mendapat tagihan Rp 311 juta, naik dari sebelumnya hanya Rp 200 ribuan.
HIGHLIGHTS
1. Hasil kajian KPK yang menemukan ada 4 poin utama kelemahan dalam tata kelola parpol yang berujung pada praktik korupsi, tentu saja patut untuk menjadi perhatian parpol dan pemerintah. Meskipun temuan KPK tersebut bukan hal baru atau sudah sering disampaikan oleh para pengamat politik dan sudah disadari pula oleh kalangan parpol dan pemerintah, tapi setidaknya semakin menambah gaung urgensi supaya parpol dan pemerintah melakukan reformasi tata kelola politik nasional. Publik sudah jengah dengan lingkaran setan korupsi yang tak kunjung bisa dibenahi. Parpol yang seharusnya sebagai penyaring pertama kader-kader pemimpin negara, sudah semestinya tergerak untuk berbenah demi perbaikan sistem bernegara yang semakin baik.
2. Pelemahan nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin merupakan yang terdalam di Asia. Analis menilai pelemahan rupiah terutama dipengaruhi faktor domestik, khususnya kekhawatiran defisit APBN yang hampir menyentuh batas 3% dari PDB. Kekhawatiran tersebut beralasan karena beban APBN semakin berat ketika pemerintah tetap mempertahankan harga BBM di saat harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi APBN yang USD 70/barel. Untunglah, mulai hari ini Pertamina menyesuaikan harga sebagian BBM nonsubsidi. Ini akan meringankan beban subsidi dan kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah. Keputusan mempertahankan harga 2 jenis BBM nonsubsidi lain – Pertamax dan Pertamax Green – meski masih menjadi beban APBN, akan membantu menjaga daya beli masyarakat lebih luas. Kedua jenis BBM tersebut, biasa dikonsumsi masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang dikhawatirkan adalah migrasi pengguna BBM dari yang mahal ke yang lebih murah. Jika itu terjadi, tujuan meringankan beban subsidi dan kompensasi energi tak sepenuhnya terwujud.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 18 April 2026
