SOSIAL
1. Kurban 1.098 ekor sapi dari Presiden Prabowo pada Idul Adha 1447 H, menuai heboh. Menurut keterangan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro Selasa lalu, pembelian sapi dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar itu diambil dari kantong Banpres (Bantuan Presiden), yang notabene berasal dari APBN. Sejumlah tokoh agama Islam dan banyak publik menyatakan bahwa kurban merupakan ikhtiar pribadi yang diambil dari kantong pribadi, bukan dari anggaran milik lembaga apalagi negara.
Namun, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, penggunaan APBN untuk kurban tidak bermasalah dalam hukum Islam. Merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari, Niam mengatakan bahwa seorang pemimpin atau imam disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara.
Politisi Partai Gerindra, Sugiat Santoso meminta kurban sapi dari Presiden Prabowo tidak perlu dimasalahkan karena presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal tersebut. Sedangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini tidak menjawab sah atau tidak penggunaan APBN untuk kurban, yang ia tekankan adalah yang penting pada momen Idul Adha ini masyarakat dapat menikmati makanan berprotein.
2. Sekelompok warga menggerebek Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Buaran, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kemarin, setelah mendapat pengaduan dari sejumlah santri perempuan yang mengaku mengalami pelecehan seksual dari pengasuh ponpes Abdul Khalim Fadlun (55). Polisi langsung menangkap pengasuh ponpes tersebut. Kasatreskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setiyanto, hari ini mengungkapkan, Abdul Khalim Fadlun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 6 santri umur 17 – 25 tahun yang sudah memberikan pengaduan.
EKONOMI
1. Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp 17.905/USD pada 11.54 WIB, sebelum kembali menguat hingga di Rp 17.870/USD pada 12.17. Pada perdagangan hari ini, rupiah dibuka di level RP 17.857/USD, melemah 0,31% dibanding hari sebelumnya di Rp 17.801/USD.
Tak hanya terhadap dolar AS, rupiah juga melemah terhadap mata uang Asia lain. Terhadap ringgit rupiah melemah 9,02%, dan dolar Singapura rupiah turun 7,38%. Bahkan terhadap rial Kamboja rupiah melemah 6,52%.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, pelemahan rupiah makin menekan industri nasional. Situasinya tak lagi sekadar ancaman PHK, tapi sudah memasuki fase bertahan hidup (survival mode). Dunia usaha menghadapi “perfect storm”, yakni pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, kenaikan suku bunga, cashflow shortage akibat restitusi tertahan, dan tekanan karena konsolidasi regional atau global yang akan mengurangi operasi investasi asing.
Sebaliknya, Menkeu Purbaya menilai pelemahan rupiah saat ini tidak wajar karena terjadi saat fundamental ekonomi bagus. Ia menyatakan tak khawatir. Ia memastikan tak perlu menghitung kembali asumsi APBN 2026 meski rupiah tembus Rp 17.800/USD. Dampak pelemahan rupiah sudah dikalkulasi sejak harga minyak dunia melonjak ke USD 100/barel. Purbaya juga menegaskan, meski rupiah melemah, yield Surat Berharga Negara sudah stabil setelah Kemenkeu melakukan intervensi.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, faktor eksternal yang memengaruhi adalah tensi Timur Tengah yang makin panas, dan kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga hingga akhir tahun. Faktor internal antara lain kebutuhan dolar untuk impor minyak, pembayaran dividen, serta utang jatuh tempo yang bunganya mencapai Rp 600 triliun. Selain itu, ia menyebut buruknya tata kelola Koperasi Merah Putih dan MBG yang membuat investor khawatir dan memicu capital outflow.
2. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengaku, akan berkoordinasi lagi dengan pemerintah terkait pernyataan Wamentan Sudaryono yang menyebut PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tak akan mengambil keuntungan dari ekspor CPO. Menurut dia, DSI ada di dalam Danantara yang tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan. Pandu juga menjelaskan, DSI tak lagi di bawah Danantara Investment Management (DIM). DSI dimiliki 99% oleh Danantara dan 1% oleh Badan Pengaturan BUMN.
Sebelumnya, Wamentan Sudaryono menjamin DSI hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor, bukan mengambil keuntungan dari transaksi ekspor sawit. Itu dikatakan merespons keluhan petani terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu.
3. Menkeu Purbaya mengatakan, ekonomi nasional mulai bangkit meski belum sempurna. Itu dibuktikan dengan ramainya mal dan pasar tradisional. Menurut dia, ekonomi melanjutkan momentumnya dengan pertumbuhan di atas 5% meski tak semua sektor merasakan dampaknya. Purbaya juga menegaskan, kondisi APBN pun kuat. Ia optimistis target penerimaan negara tahun ini tercapai seiring dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak yang menyentuh 20% dari bulan sebelumnya yang 16,1%. Salah satu faktornya adalah implementasi dan peran aktif Coretax.
POLITIK
Safari mantan Presiden Jokowi ke berbagai pelosok Indonesia merupakan langkah politik untuk mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep, juga untuk meningkatkan daya tawar politik anaknya yang duduk sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Pendapat tersebut disampaikan Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.
Rencana Presiden ke-7 RI itu berkeliling Indonesia, disampaikannya sendiri beberapa hari lalu, setelah mengaku sudah sehat kembali. Ketua DPP PSI Bestari Barus kemarin mengungkap, Jokowi akan memulai perjalanan dari Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian Jawa Barat. Ormas loyalis Jokowi, Projo, juga akan ikut mendampingi.
Mantan politisi PSI Ade Armando menilai, jika dalam safari itu Jokowi selalu bersama kader PSI, maka citra dia sebagai tokoh nasional akan menyempit, menjadi sekadar pemimpin kelompok politik tertentu, terkhusus untuk membesarkan partai keluarganya. Menurut Ade, jika niatnya seperti itu, maka bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan resistensi.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “APBN” trending di X. Warganet masih membicarakan kurban Presiden Prabowo yang anggarannya diambil dari pos Banpres di APBN. Kali ini warganet menyoroti pembelaan banyak pihak, dari politisi hingga ulama, yang menyebut kebijakan tersebut tidak melanggar aturan.
2. Rupiah Indonesia menjadi salah satu kata kunci paling dicari di Google. Nilai tukar rupiah tergerus semakin dalam hari-hari ini, saat libur dan cuti bersama Idul Adha. Hari ini, rupiah sempat tembus Rp 17.900/USD.
HIGHLIGHTS
1. Jokowi diakui banyak kalangan masih punya pengaruh di masyarakat meskipun sudah tidak menjabat presiden. Karena itu niat dia bersafari ke berbagai pelosok negeri, tak lebih tak kurang adalah upaya untuk memanfaatkan pengaruhnya demi masa depan politik keluarganya. Begitu penilaian dari 2 pengamat politik Lili Romli, dan Adi Prayitno. Untuk Kaesang supaya partainya bisa punya kursi di Senayan, untuk Gibran supaya kariernya kelak tak berhenti di wapres, juga untuk menantunya, Bobby Nasution, supaya naik jenjang dari gubernur Sumatera Utara.
2. Pelemahan rupiah yang hampir menembus Rp 18.000 per dolar AS, kini semakin sulit dijelaskan semata sebagai dampak perang Timur Tengah atau faktor global. Pasar tampaknya mulai membaca sesuatu yang lebih dalam: kegelisahan atas arah tata kelola ekonomi domestik, ketidakpastian kebijakan, dan semakin kaburnya batas antara kebijakan ekonomi dan manuver politik kekuasaan. Ketika dunia usaha sudah menyebut situasi ini sebagai “survival mode”, sementara pemerintah tetap menilai fundamental ekonomi baik-baik saja, terlihat adanya jarak antara narasi resmi dan kenyataan yang dirasakan pelaku ekonomi. Kebingungan pejabat sendiri terkait fungsi PT Danantara Sumber Daya Indonesia, memperlihatkan problem koordinasi dan desain kebijakan yang belum matang, tetapi sudah telanjur mengguncang harga sawit petani. Pada saat bersamaan, kebutuhan dolar untuk impor energi, utang jatuh tempo, dan capital outflow terus menekan rupiah, sementara ruang fiskal makin terbatas oleh bunga utang yang membesar. Bahkan perdebatan publik soal penggunaan APBN untuk kurban presiden, sesungguhnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar: meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap soal kepantasan penggunaan uang negara di tengah tekanan ekonomi. Dalam konteks seperti ini, pernyataan bahwa ekonomi mulai bangkit karena mal dan pasar ramai, terasa terlalu simplistis untuk menjelaskan kecemasan riil masyarakat dan dunia usaha. Meski demikian, masih ada sedikit ruang optimisme: penerimaan pajak mulai membaik, digitalisasi perpajakan melalui Coretax mulai berjalan, dan pemerintah tampaknya mulai menyadari pentingnya menutup kebocoran devisa serta manipulasi ekspor. Namun semua itu hanya akan bermakna bila diikuti konsistensi kebijakan, transparansi kelembagaan, dan keberanian membangun kembali kepercayaan. Karena pada akhirnya pasar dan masyarakat tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi alasan rasional untuk percaya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 28 Mei 2026
