HUKUM
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah hari ini mengakui rumah yang di dalamnya ditemukan uang dolar AS dan Singapura serta emas batangan 74 kg dengan total nilai sekitar Rp 476 miliar, adalah miliknya pribadi sejak lama. Namun, rumah yang berada di kawasan Parahyangan Golf II, Sentul City, Kabupaten Bogor, itu tidak ada dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Febrie ke KPK pada 7 Maret 2026.
Perihal uang dan emas yang ditemukan polisi dalam penggeledahan kemarin itu, menurut Febrie, ada pemiliknya yang tidak ia sebut. Febrie membantah punya keterkaitan dengan bisnis kafe de’Clan Signature di Cilandak, Jaksel, yang juga digelar polisi, dan ditemukan uang dalam brankas senilai Rp 60 miliar.
Febrie juga membantah mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan ia mengaku diperintahkan untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), pengendali gawe MBG, yang saat ini sudah ditetapkan 47 orang tersangka.
Terkait korupsi program MBG ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah bergerak melakukan pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing, sesuai perintah Kejagung. Di pihak lain, Polda Jawa Tengah (Jateng) sudah mengeluarkan perintah kepada jajarannya supaya menolak jika dipanggil kejaksaan untuk diperiksa terkait program MBG. Polri mengelola lebih dari 1.000 SPPG di seluruh Indonesia.
2. Bertambah lagi jumlah kepala daerah yang dibekuk KPK. Kemarin Etik Suryani, Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, ditangkap KPK bersama 17 orang lainnya di 3 tempat berbeda di wilayah Solo Raya. Ini berarti Etik menjadi kepala daerah ke-10 yang ditangkap KPK tahun ini saja.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Etik diduga melakukan tindak pemerasan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan, partainya menghormati proses hukum yang menimpa kadernya tersebut.
EKONOMI
1. Di tengah melemahnya sejumlah indikator ekonomi — mulai dari nilai tukar, PMI manufaktur, defisit neraca dagang, hingga menurunnya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai hal itu masih wajar. Kondisi akan membaik pada kuartal III dan IV-2026. Ia yakin perbaikan aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini akan menopang kembali kinerja ekspor, industri manufaktur, serta menjaga optimisme pelaku usaha dan konsumen.
Indikator ekonomi bulan Juni memang menunjukkan penurunan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 turun menjadi 117,8 dari 120,9 pada Mei 2026. Ini penurunan yang ketiga berturut-turut, sekaligus terendah sejak September 2025. Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur turun ke level 46,9 atau kembali ke zona kontraksi. Neraca perdagangan mencatat defisit USD 1,61 miliar, menjadi defisit pertama kali dalam 72 bulan.
Sementara, dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2026, Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5% pada 2026, tidak berubah dari outlook edisi April. Proyeksi ekonomi Indonesia kali ini masih dipertahankan di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia akibat perang di Timur Tengah. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 3% pada 2026, dan 3,4% pada 2027.
2. Dalam raker dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa lalu, Menkeu Purbaya memperkirakan defisit APBN 2026 akan melebar menjadi Rp 734,3 triliun, atau 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih tinggi dari target Rp 689,1 triliun, atau 2,68 PDB. Dan, keseimbangan primer 2026 diperkirakan defisit Rp 152,1 triliun, jauh lebih lebar dibanding target APBN sebesar Rp 89,7 triliun.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, untuk ukuran kesehatan fiskal yang lebih penting adalah keseimbangan primer. Keseimbangan primer yang defisit lebih besar, memberi sinyal bahwa penerimaan negara belum cukup membiayai belanja pokok sebelum utang diperhitungkan. Dalam jangka pendek situasi ini masih bisa dikelola, tetapi jika terus berlangsung, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit karena porsi anggaran untuk membayar kewajiban utang terus membesar.
Yusuf memperkirakan penerimaan pajak pada 2026 belum mampu mencapai target, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan melampaui target. Kondisi itu memang membantu menahan pelebaran defisit, tetapi sekaligus menunjukkan APBN masih bergantung pada penerimaan siklikal, seperti harga komoditas dan dividen BUMN. Namun ia melihat sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan. Defisit semester I-2026 lebih rendah dibanding tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mulai pulih.
3. Presiden Prabowo meluncurkan program biodisel 50% (B50) di Karawang, kemarin. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim implementasi program B50 membuat Indonesia tak lagi bergantung pada impor solar. Ini dapat menghemat devisa hingga Rp 177 triliun atau setara USD 97,9 miliar per tahun. Selain itu, menurut dia, program B50 berkontribusi terhadap net zero emission setara 44 juta ton CO2.
Sementara Menteri ESDM Bahlil meyakini program B50 tak hanya akan menekan impor solar, tapi juga menciptakan pasar untuk minyak sawit (CPO) di dalam negeri. Ia memperkirakan kebutuhan CPO dalam negeri bisa meningkat dari 15,2 juta ton menjadi 17 juta ton. Ia juga mengklaim Indonesia akan surplus solar 3-4 juta ton. Nantinya solar tersebut akan diolah menjadi bahan bakar jet atau avtur.
TRENDING MEDSOS
1. Nama Rachmat Gobel berada di 3 besar kata kunci paling dicari di Google hari ini. Pengusaha dan mantan menteri perdagangan era Jokowi tersebut meninggal dunia hari ini, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
2. “Bupati Sukoharjo” paling banyak dicari di Google. KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya, Kamis malam. Selain Etik, 9 orang lainnya, yang terdiri dari ASN dan pihak swasta, ikut ditangkap.
3. Kata “Jampidsus” dan “Kejaksaan” trending di X bersama-sama “Sentul” dan “Cipete”. Warganet membicarakan konferensi pers Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang mengakui rumah yang digeledah Kortastipidkor Polri di Sentul sebagai kediamannya. Namun, ia membantah terkait bisnis kafe di Cipete yang juga digeledah kemarin.
HIGHLIGHTS
1. Perkara hukum yang ditangani lembaga-lembaga penegak hukum lebih sering sulit diketahui dengan terang oleh publik. Maklum saja, kerap kali para penegak hukum tak membuka kasus yang sedang ditangani ke publik dengan alasan strategi penyelidikan/penyidikan, atau demi menghormati asas praduga tak bersalah.
Maka wajar saja publik menerka-nerka apa yang sedang terjadi antara Kejagung dengan Polri, ditambah TNI. Namun, hari ini kabar dari Jawa Tengah memberi “petunjuk” alias clue.
Di wilayah itu Polda setempat mengeluarkan perintah kepada jajarannya supaya tidak memenuhi panggilan dari kejaksaan untuk urusan program MBG, selagi Kejaksaan Tinggi tengah melakukan pendataan para pemilik dapur MBG.
Setidaknya, petunjuk itu sedikit membantu publik untuk menerka secara lebih terarah. Meskipun publik juga paham bahwa terkaan yang sudah semakin terarah itu tidak akan dapat dikonfirmasi para pihak.
2. Benang merah ekonomi hari ini adalah semakin lebarnya jarak antara optimisme resmi dan sinyal yang datang dari lapangan. Di saat pemerintah meyakini kondisi akan membaik pada paruh kedua tahun ini, sejumlah indikator justru menunjukkan tekanan yang belum mereda: PMI manufaktur kembali terkontraksi, keyakinan konsumen melemah untuk bulan ketiga berturut-turut, neraca perdagangan mencatat defisit pertama dalam enam tahun, dan ruang fiskal semakin menyempit sebagaimana tercermin dari pelebaran defisit serta memburuknya keseimbangan primer.
Situasi ini belum mengindikasikan krisis, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa fondasi pertumbuhan sedang menghadapi ujian yang tidak ringan. Dalam konteks seperti ini, berulangnya kasus korupsi kepala daerah dan polemik antarlembaga penegak hukum menjadi pengingat bahwa tantangan ekonomi tidak berdiri sendiri. Kepercayaan terhadap institusi dan kualitas tata kelola ikut menentukan keputusan investasi, konsumsi, dan ekspansi usaha.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, masih ada ruang optimisme. IMF tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan Indonesia di 5 persen dan program B50 berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi tekanan devisa. Namun peluang itu hanya akan terwujud apabila perbaikan ekonomi tidak semata mengandalkan harapan, melainkan ditopang oleh kebijakan yang konsisten, fiskal yang sehat, dan tata kelola yang mampu memulihkan kepercayaan publik maupun pasar.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 10 Juli 2026
