MK Mulai Sidang Sengketa Hasil Pileg, KPK Pecat 66 Pegawai Terkait Pungli Rutan, dan Investasi RI Tumbuh 9,8%

POLITIK

1. Mahkamah Konstitusi (MK), mulai hari ini menyidangkan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dan akan memutus perkara paling lambat pada 10 Juni mendatang. Mengingat ada 297 permohonan yang masuk ke MK, maka sidang dibuat 3 panel. Ada 9 hakim MK, yang dibagi 3 panel sehingga masing-masing panel 3 orang, sesuai aturan MK bahwa setiap panel ditangani minimal 3 orang hakim.

Mantan Ketua MK Anwar Usman, yang tidak dilibatkan dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, kali ini dilibatkan dalam panel 3. Namun, dia tidak dilibatkan dalam menangani perkara yang terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena ada benturan kepentingan, yakni Anwar Usman adalah paman dari Ketum PSI Kaesang Pangarep, anaknya Presiden Jokowi.

Dari sekian banyak permohonan sengketa pileg tersebut, salah satunya dari PPP yang mengklaim perolehan suaranya di Provinsi Jawa Timur dan Banten, berpindah secara tidak sah ke Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). Selain itu, PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), kemarin merilis kajian berjudul “Habis Gelap, Terbitlah Gelap: Selamat Datang Era Demokrasi Otoriter”, melalui akun Instagramnya. Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengatakan, kajian tersebut merupakan bentuk peringatan dari BEM UI untuk pemerintah. Dalam kajian itu, BEM UI menyoroti sikap lembaga-lembaga negara yang dinilai menggunakan instrumen demokrasi untuk membenarkan pelanggaran etika dan nepotisme di Pilpres 2024.

Praktik tersebut, menurut BEM UI, sebagai ciri dari demokrasi otoriter yang saat ini terjadi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. BEM UI menganggap pengabaian berbagai pelanggaran dalam pemilu, sebagai bentuk konsolidasi rezim otoriter dengan memanfaatkan instrumen-instrumen demokratis.

3. Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) menolak, jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PKS yang mengusung Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024 sudah menunjukkan minat untuk bergabung dengan kubu pemenang, sedangkan dua parpol sekutunya, PKB dan Nasdem, sudah secara gamblang siap bergabung. Menurut Sekjen Gelora, Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.

Selain itu, kata Mahfuz, ketika Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019, PKS yang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019, sering menyebut Prabowo pengkhianat. Partai Gelora yang dibentuk oleh para mantan petinggi PKS, tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran. Namun, partai ini, dengan tokoh antara lain Anis Matta dan Fahri Hamzah, tidak lolos ke parlemen karena gagal mendapatkan suara 4%.

4. Direktur Eksekutif Lingkar, Madani Ray Rangkuti menyatakan, parpol-parpol non-KIM yang berminat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak menghormati rakyat yang telah memberikan suaranya kepada calon yang mereka usung. Dalam Pilpres 2024, parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Nasdem, PKB dan PKS, sedangkan pengusung Ganjar-Mahfud adalah PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Menurut Ray, berdasarkan hasil pilpres Prabowo-Gibran mendapat suara 58%, yang berarti ada 42% yang memilih untuk berseberangan dengan Prabowo-Gibran. Atas dasar itu, kata Ray, seharusnya parpol non-KIM menghormati suara pemilihnya. Di sisi lain, Prabowo sebaiknya tidak mengajak atau merayu partai-partai yang di luar koalisinya. Sebab, ujar dia, mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka, tidak untuk ditawar-tawarkan dengan kursi kabinet atau tawaran kekuasaan lainnya.

5. Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April lalu, dan sudah diunggah di laman Sekretariat Negara, hari ini. Pada Pasal 2 UU itu disebut bahwa dengan adanya UU No. 2 Tahun 2024, maka Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada pasal 1 (ayat 1 dan 2), disebut bahwa Provinsi DKJ adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Dalam ketentuan peralihan status ibu kota RI, dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota NKRI sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI, dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, menemui Presiden Jokowi dengan mengajak serta Wakil PM Lawrence Wong di Istana Bogor, hari ini. Sedangkan, Jokowi mengajak serta Menhan Prabowo Subianto. Terjadilah pembicaraan 8 mata di teras istana. PM Lee, sengaja mengajak Lawrence untuk mengenalkan calon penggantinya itu, Lee berencana pensiun dalam waktu dekat. Sedangkan Jokowi mengajak Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029. PM Lee meyakini, Prabowo dan Lawrence akan membawa hubungan baik kedua negara ke tingkat lebih tinggi.

7. Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang menantu Presiden Jokowi, menujuk pamannya sendiri sebagai pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda). Sang paman, Benny Sinomba Siregar, adalah PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane, kemarin mengatakan, penunjukan itu dilakukan Bobby pada Rabu, (24/4/2024) lalu. Sang paman mengisi jabatan yang ditinggalkan Wirya Alrahman, yang dilantik sebagai penjabat Bupati Deli Serdang. Benny adalah paman dari pihak ibu Bobby.

HUKUM

1. KPK menghentikan sementara aktivitas di 2 rutan miliknya, sebagai dampak dari pemecatan 66 pegawai yang terlibat dalam pungli. Kedua rutan yang dimaksud, yaitu rutan Pom-AL dan rutan Pomdam Jaya, Guntur. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tahanan di 2 rutan itu dipindahkan ke rutan Merah Putih dan rutan C1. KPK telah memiliki calon pegawai yang akan menggantikan ke-66 pegawai yang dipecat. Pegawai baru tersebut didapat melalui rekrutmen.

Sidang praperadilan yang dimohonkan mantan Karutan KPK, Achmad Fauzi, hari ini digelar di PN Jakarta Selatan, setelah pekan lalu ditunda karena ketidakhadiran KPK. Fauzi meminta status tersangkanya dalam kasus pungli digugurkan. Kuasa hukum Fauzi, Aji Saepullah menilai, terdapat kesalahan prosedur saat KPK menetapkan Achmad Fauzi sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dewas KPK telah memberikan sanksi etik berat kepada Achmad Fauzi dalam kasus pungli.

2. KPK menyita uang Rp 48,5 miliar dari Bupati nonaktif Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Adtrada Ritonga (EAR) dan sejumlah tersangka lainnya. Uang yang disita dalam bentuk tunai dan dalam rekening bank. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, ada banyak rekening bank yang digunakan untuk menyimpan uang panas tersebut. Salah satunya menggunakan nama Erik sendiri. Erik merupakan tersangka dugaan suap di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang terjaring OTT, 11 Januari 2024. Selain Erik, KPK juga menjerat anggota DPRD Labuhanbatu, Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, bersama 2 pihak swasta, yakni Efendy Syahputra dan Fazar Syahputra.

EKONOMI

1. BI merevisi prediksi arah penurunan suku bunga bank sentral AS (Fed Fund Rate — FFR), karena kondisi ekonomi AS belum sesuai perkiraan, seperti inflasi Maret sebesar 3,5% (yoy), lebih tinggi dari perkiraan BI. Semula, BI berasumsi The Fed akan menurunkan suku bunga setidaknya 3 kali sepanjang tahun ini. Namun melihat data ekonomi tersebut, Rapat Dewan Gubernur BI 22-23 April mengubah asumsi penurunan FFR hanya 1 kali pada Desember 2024.

Direktur Dept Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya mengatakan, BI punya 3 skenario arah penurunan FFR. Pertama, skenario baseline dengan tingkat probabilitas 75%, The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada Desember 2024. Kedua, dengan probabilitas 50%-75% yang disebut BI sebagai potential risk, dimana FFR tak akan turun tahun ini dan tetap terjaga di 5,25%-5,5%, baru turun pada kuartal I-2025 atau kuartal II-2025 sebesar 50 bps. Ketiga, dengan tingkat probabilitas di bawah 50%, FRR turun 25 bps pada 2025.

2. Produksi padi/gabah pada April-Mei diprediksi lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023. Itu karena pergeseran puncak panen yang sebelumnya pada bulan Maret tahun ini, terjadi pada April. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada puncak musim panen padi Maret 2023 produksi beras 8,92 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada Maret 2024, tercatat hanya 5,87 juta ton GKG. Namun pada April 2024, produksi padi nasional 9,60 juta ton GKG, dan Mei 2024 diperkirakan mencapai 5,54 juta ton GKG. Pada Januari-April ada potensi surplus beras sebanyak 850-an ribu ton, dan Mei surplus 620 ribu ton. Namun pada Juni ada potensi defisit sekitar 450 ribu ton.

3. Realisasi investasi Indonesia pada kuartal I-2024 mencapai Rp 401,5 triliun, tumbuh 9,8% dari kuartal IV-2023. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan realisasi itu baru 24,3% dari target Rp 1.650 triliun. Ia merinci, PMDN sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total investasi pada kuartal-I 2024. Selanjutnya, PMA mencapai Rp 204,4 triliun atau 50,9% dari total investasi kuartal I-2024.

Secara sektoral, industri infrastruktur dan jasa tertinggi, dengan nilai Rp 169,2 triliun. Kemudian, industri manufaktur Rp 161,1 triliun, dan industri primer Rp 71,2 triliun. Berdasarkan lokasinya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan PMA dan PMDN terbanyak yakni Rp 64,7 triliun, disusul DKI Jakarta Rp 58,4 triliun. Jawa Timur Rp 36,2 triliun, Sulawesi Tengah Rp 27 triliun dan Banten Rp25,3 triliun.

TRENDING MEDSOS

1. Terdapat lebih dari 500.000 pencarian di Google mengenai Tari Rangkuk Alu, setelah Tari Rangkuk Alu yang merupakan permainan tradisional dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dijadikan Google Doodle hari ini, Senin (29/4/2024), dalam rangka peringatan Hari Tari Internasional.

2. Bea Cukai trending di X, setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyerahkan alat bantu pembelajaran siswa tunanetra untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, hibah dari Korea Selatan, yang ditahan DJBC sejak 18 Desember 2022. Menurut Menkeu Sri Mulyani, DJBC baru mengetahui bahwa alat bantu tersebut merupakan barang hibah, sehingga ia meminta DJBC untuk menyerahkan ke penerima hibah dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama Dinas Pendidikan.

3. Nobar dan #BoikotMNC trending di X, setelah MNC Group mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan pelaksanaan nonton bareng (nobar) Indonesia Vs Uzbekistan di Piala Asia U23 2024 nanti malam, Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. MNC Group kemudian mengklarifikasi, bahwa surat itu merupakan imbauan kepada pihak penyelenggara nobar untuk mendaftar ke MNC Group, supaya dapat mencegah terjadinya nobar yang dikomersialisasi oleh penyelenggara nobar.

HIGHLIGHTS

1. Kajian BEM UI berjudul “Habis Gelap, Terbitlah Gelap: Selamat Datang Era Demokrasi Otoriter” merupakan catatan kritis, yang memperingatkan bahwa perjalanan kita bernegara telah memasuki fase yang justru menuju otoritarian baru yang seolah-olah sah berdasarkan jalan demokrasi. Kita bisa berpandangan lain atas kajian tersebut. Namun, sebagai catatan kritis pandangan dari kalangan muda kampus tersebut tak boleh diabaikan begitu saja, mengingat kalangan lain juga telah menyuarakan pandangan yang mirip, termasuk 3 hakim MK, dalam dissenting opinion mereka terhadap putusan sengketa pilpres.

2. Sikap Partai Gelora yang menolak PKS masuk pemerintahan Prabowo-Gibran, memang akan sedikit menimbulkan kerumitan bagi Prabowo. Partai pecahan dari PKS itu sudah menunjukkan dukungannya dalam KIM. Namun, mengingat perolehan suara Gelora dalam Pemilu 2024 cuma 0,84% dibandingkan PKS sebesar 8,42%, bisa jadi Prabowo akan bersikap realistis demi pemerintahannya yang kuat, dengan mengabaikan keberatan Gelora.

3. Bobby Nasution menunjuk pamannya, Benny Siregar, sebagai pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda). Pertimbangan meritokrasi tidak mengemuka dalam penunjukkan itu, meskipun Benny juga sebelumnya telah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Penunjukkan itu semakin menebalkan isu dinasti yang sedang mengemuka saat ini. Dengan demikian, bisa jadi Bobby tidak sensitif dengan isu politik atau justru semakin nekat menunjukkan kejumawaan bahwa dia bisa melakukan itu semaunya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 29 April 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187