POLITIK
1. Sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II akan diterjunkan ke Sekolah Rakyat (SR) untuk mendampingi siswa di 178 titik SR di seantero Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf kemarin menjelaskan, para taruna ini diharapkan bisa memberi contoh kepada siswa mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab. Mereka ditugaskan selama 5 hari, mulai tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026.
SR merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Sekolah berasrama ini ditujukan untuk anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Tugas penyelenggaraan sekolah itu berada di Kemensos, bukan di Kemendikdasmen.
Menurut penilaian Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, pelibatan siswa sekolah militer dalam kegiatan pendidikan sipil tersebut mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Hendardi menekankan, pemerintah seharusnya memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, ketimbang menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter.
2. Komisi I DPR melarang draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, dibuka untuk publik. Alasannya, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, draf masih belum final yang isinya bisa berubah. Jika beredar di publik dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi. Ia berjanji saat pembahasan RUU itu akan dilakukan secara terbuka, dan melibatkan partisipasi publik.
3. Presiden Prabowo memuji Polri yang terlibat aktif dalam mendukung program-program strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan MBG. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Satlat Brimob Cikeas, Jabar, hari ini.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga Juni 2026 Polri telah membangun 1.415 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan target 1.500 unit. Dari jumlah yang sudah ada, sebanyak 33 SPPG di antaranya dibangun di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
SOSIAL
Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berada di tengah tambak ikan, yang berjarak sekitar 150 meter dari permukiman penduduk. Akses jalan koperasi itu pun masih berupa tanah.
Menurut Kepala Desa Rustamaji, bangunan koperasi itu menggunakan lahan kas desa, yang sengaja dibangun di dekat embung (sumber air) desa yang akan dikembangkan sebagai kawasan wisata. Koperasi tersebut direncanakan menjadi penunjang aktivitas ekonomi sekaligus melayani kebutuhan pengunjung.
HUKUM
KPK kemarin menyita sejumlah mobil milik Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, yang diduga terkait dengan perkara korupsi dan gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim, Rita Widyasari. Dari penelusuran perkara Rita, KPK menemukan ada dana dan mobil yang diterima Japto. Rita ditahan KPK tahun 2017, diadili, dipenjara, dan sudah bebas dari hukuman pada 17 Agustus 2025.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi Juni 2026 sebesar 3,34% (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, secara bulanan (mtm) tercatat inflasi 0,44%, dan secara tahun kalender (ytd) tercatat 1,79%.
Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan adalah transportasi, yakni 2,29%, dan memberi andil inflasi 0,28%. Komoditas yang dominan adalah kenaikan harga bensin dengan andil inflasi 0,21%. Selain itu, tarif angkutan udara dengan andil 0,05%, serta oli mesin dengan andil 0,01% terhadap inflasi. Dalam bulan Juni terjadi dua kali kenaikan harga Pertamax, pada 1 dan 10 Juni.
Inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami inflasi 4,67% dan memberi andil inflasi 1,36%. Lalu, perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 10,10% dan andil 0,69%. Transportasi juga mendorong inflasi tahunan dengan laju 4,57% dan andil 0,55%. Komoditas kelompok ini antara lain bensin, tarif angkutan udara, mobil, sepeda motor, dan oli mesin.
2. Neraca perdagangan Indonesia defisit USD 1,61 miliar pada Mei 2026, memutus reli surplus 72 bulan berturut-turut. Pejabat BPS Ateng Hartono mengatakan, defisit terjadi karena komoditas migas yang minus USD 3,76 miliar.
Ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 23,20 miliar, turun 5,73% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar USD 24,61 miliar. Ekspor migas anjlok 31,56% (yoy) dari USD 1,11 miliar menjadi USD 760 juta. Begitu juga nonmigas anjlok 4,50% (yoy) dari USD 23,50 miliar menjadi USD 22,45 miliar. Semua sektor nonmigas turun 3,59% (yoy), pertambangan dan lainnya turun 7,03% (yoy), serta pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 20,43%.
Impor sebesar USD 24,81 miliar, naik 22,16% dibandingkan Mei 2025 yang USD 20,31 miliar. Impor migas tercatat USD 4,51 miliar, melonjak 70,78% (yoy). Impor nonmigas sebesar USD 20,30 miliar, naik 14,89% (yoy). Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi sebesar USD 2,23 miliar, naik 21,99% (yoy). Lalu, bahan baku/penolong USD 17,58 miliar, naik 25,17% (yoy). Impor barang modal tercatat USD 5 miliar, naik 12,70% (yoy) dari USD 4,44 miliar.
3. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali terkontraksi. S&P Global mencatat, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun dari 50 pada Mei, menjadi 46,9 pada Juni 2026. Ini pelemahan terdalam selama setahun terakhir. Penurunan indeks dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.
S&P Global menyebut pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, sekaligus terdalam sepanjang setahun terakhir. Kondisi tersebut tak lepas dari melemahnya daya beli di tengah tekanan kenaikan harga.
Permintaan ekspor juga menyusut dengan laju tercepat sejak Agustus 2021. Melemahnya permintaan membuat perusahaan memangkas produksi untuk 4 bulan berturut-turut, sekaligus mengurangi aktivitas pembelian bahan baku dan menekan tingkat persediaan.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi enggan menanggapi perbincangan di media sosial yang mengaitkan pidato Presiden Prabowo dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut dia, pergerakan pasar saham dipengaruhi banyak faktor. Ia meminta investor tetap rasional, melihat fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.
Perbincangan di medsos muncul setelah dalam beberapa kesempatan sepanjang 2026, pelemahan IHSG terjadi berbarengan dengan agenda pidato Prabowo. Antara lain pada 20 Mei saat Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor komoditas melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Lalu, terulang lagi pada 23 Juni saat Prabowo berpidato di Gorontalo.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ucapan Prabowo dalam pidatonya turut mempengaruhi kepercayaan pasar. Menurut dia, perubahan kebijakan yang mengikuti pidato Prabowo menciptakan ketidakpastian, dan membuat investor kesulitan menghitung risiko. Dalam jangka panjang, itu dapat mengikis kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola ekonomi.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Polri” dan “Selamat Hari Bhayangkara” trending di X hari ini. Sementara kata “Nadiem” dan “Hakim” masih trending terkait vonis bagi Nadiem Makarim. Hakim Andi Saputra yang memberikan dissenting opinion mendapat perhatian dari warganet.
2. Harga BBM Pertamina trending pencarian di Google. Mulai hari ini Pertamina menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo turun menjadi Rp 19.300/liter dari Rp 20.750/liter, Pertamax Dex turun dari Rp 24.800 menjadi Rp 21.150, dan Dexlite dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700/liter.
HIGHLIGHT
Kapolri Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga Juni 2026 Polri telah membangun 1.415 dapur MBG, dengan target punya 1.500 unit. Berdasarkan skema pembiayaan MBG, semua kegiatan MBG bersumber dari APBN alias uang rakyat. Berdasarkan skema operasional, dapur MBG dipastikan tidak rugi, alias menangguk untung.
Polri sebagai lembaga negara sudah punya anggaran tersendiri dari APBN, yang tentu saja tidak boleh cari keuntungan. Untuk mengoperasikan dapur MBG, Polri menggunakan yayasan, yang pengurusnya masih lingkaran Polri. Skema yang kurang lebih sama dilakukan oleh TNI, dan lembaga negara lain, atas nama mendukung program strategis nasional. Tentu saja, pantas dipertanyakan siapa yang menikmati untung dari skema tersebut.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 1 Juli 2026
