Sekjen PBNU Minta Warga NU Gunakan Hak Pilih di Pilpres, Modus Megakorupsi Tambang, hingga BI Rate 6%

POLITIK

1. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), kemarin meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an, tapi jangan memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dan Amien Rais. Alasannya, kata Gus Ipul, cara berpikir mereka berseberangan dengan NU. Ia tidak menyebut paslon yang didukung ABB. Sedangkan Amien Rais melalui partainya, Partai Ummat, sudah bergabung dalam koalisi pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

ABB sudah secara terbuka mendukung pasangan Anies-Muhaimin, melalui rekaman suara yang diunggah di sebuah media sosial. Putra ABB, Abdul Rohim Ba’asyir, membenarkan suara dalam rekaman itu adalah suara ayahnya. Dukungan itu diucapkan oleh ABB saat menjawab pertanyaan jemaah. ABB yang memimpin sebuah pondok pesantren di daerah Jateng itu adalah mantan terpidana kasus terorisme.

Anggota Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin, Abdussalam Shohib (Gus Salam) hari ini mengatakan, pernyataan Gus Ipul itu inkonsisten dengan sikap PBNU yang kerap mewanti-wanti supaya struktur NU netral dan tak ikut-ikutan kontestasi politik. Ia menilai, Gus Ipul justru sedang merendahkan NU lantaran mengedepankan politik partisan. Padahal, lanjutnya, NU sudah kembali pada Khittah NU 1926 yang disepakati pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984.

2. Merespons wacana yang bergulir mengenai pemakzulan Presiden Jokowi yang disuarakan oleh kelompok Petisi 100, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kalau Jokowi menjalankan tugasnya dengan benar, tidak akan muncul upaya pemakzulan seperti ini. Menurut Hasto, hari ini, dalam proses pemakzulan memiliki risiko politik. Oleh karena itu, dia berharap desakan pemakzulan itu dijadikan sebagai kritik atas kinerja kepemimpinan Sang Presiden. Hasto berharap, waktu kampanye yang tersisa 26 hari ke depan agar dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk memperbaiki kebijakannya, sehingga pemilu bisa berjalan baik.

3. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, kemarin, memprediksi sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur setelah Pilpres 2024. Para menteri yang mundur itu, kebanyakan dari PDIP dan Nasdem. Perkiraan Ray itu, menanggapi pernyataan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri yang menyerukan agar sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk mundur. Menurut Ray, sekarang ini mereka belum mundur dari kabinet, sebab akan buruk terhadap partai maupun capres yang didukung oleh partai. Mundurnya para menteri itu, kata Ray, akan menyebabkan guncangan politik bagi Jokowi, yang masa tugasnya akan berakhir Oktober 2024.

4. Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Andy Yudistira diperiksa Inspektorat dan Bawaslu Medan, hari ini, karena dia memberi arahan ke belasan orang untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, yang rekaman videonya viral kemarin. Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, sudah mengarahkan aparatur sipil negara supaya netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

5. KPK menggelar adu gagasan antikorupsi capres-cawapres 2024, dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas), Rabu malam ini, 17 Januari 2024, mulai pukul 19.00. Pasangan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, sudah memastikan akan berpartisipasi. Format acara ini bukan debat, tapi KPK berniat menggali program antikorupsi para paslon. Acara ini, disiarkan langsung melalui kanal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-JqMXpUpjWs.

6. Presiden Jokowi, berkeinginan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Terkait akomodasi penginapan tamu, ia yakin 1-2 pembangunan hotel bisa selesai dikerjakan. Dalam kunjungan di IKN hari ini, Jokowi mengatakan, sebenarnya tamu bisa menginap di Balikpapan karena jalan tol Balikpapan ke Nusantara sepanjang 47 km ditargetkan bisa selesai Juli 2024. Namun, ia berharap ada hotel yang telah selesai dibangun di IKN.

7. Bawaslu RI mengabarkan, bahwa masih ada belasan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Indonesia yang belum mendapatkan pengawas. Karena itu, kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hari ini, masa rekrutmen pengawas TPS diperpanjang. Berdasarkan data KPU, jumlah TPS untuk Pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik. Jumlah tersebut, terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. Bagja menjelaskan, salah satu kendala mendapatkan pengawas TPS adalah ketersediaan SDM yang terbatas, karena salah satu persyaratannya adalah lulusan SMA. Di sejumlah wilayah SDM setempat, tidak ada yang lulusan SMA.

8. Saat menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Minggu (14/1/2024), Menko Perekonomian yang Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjelaskan kepada para petani, bahwa bansos itu akan diperpanjang hingga Juni mendatang sesuai keputusan sidang kabinet. Karena itu, ia minta para petani berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

Menanggapi ulah Airlangga itu, Ganjar Pranowo, hari ini, mengatakan bahwa kelompok petahana kerap memanfaatkan segala kebijakan sebagai alat tawar dalam politik. Padahal, kebijakan tersebut merupakan program nasional, bukan dari masing-masing individu yang berkontestasi di pemilu. Menurut Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, tindakan Airlangga itu sudah menunjukkan bansos digunakan untuk kepentingan politik, yang jelas melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HUKUM

1. Kejagung menemukan, 3 modus dugaan megakorupsi eksplorasi tambang, PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung, pada 2015-2022. Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengungkapkan, salah satu modus dalam kasus ini adalah terkait Izin Usaha Tambang (IUP). Namun, ia enggan mengungkap dua modus lainnya, karena masih dalam pendalaman. Sebelumnya, Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan, nilai kerugian dugaan korupsi PT Timah ini melebihi korupsi Asabri yang mencapai Rp 22,7 triliun. Hingga kini, Kejagung belum menetapkan tersangka sejak statusnya naik ke penyidikan pada Oktober 2023.

2. Dewan Pengawas KPK mulai menyidangkan dugaan pelanggaran etik, dalam kasus pungli di rumah tahanan (rutan) lembaga antirasuah, hari ini. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, pihaknya akan menyidangkan 15 pegawai yang perkaranya masuk dalam satu berkas. Syamsuddin mengatakan, perkara 93 pegawai KPK dikelompokkan dalam 9 berkas, mengacu pada pasal atau tuduhan pelanggaran etik yang sama. Enam berkas masing-masing menyangkut 15 pegawai, sementara 3 berkas menyangkut 3 orang atasan pegawai Rutan KPK. Dugaan pungli ini terjadi pada 2020-2023 dengan nilai sekitar Rp 4 miliar.

3. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku, telah mengantongi dokumen dari AS menyangkut suap perusahaan software Jerman, SAP SE, ke sejumlah pejabat Indonesia. Namun, berkas itu masih bersifat umum, termasuk ringkasan masalahnya. Alex juga mengungkapkan, nantinya FBI akan mengirimkan dokumen-dokumen yang lebih detail menyangkut perkara suap SAP ke pejabat di Indonesia. Dokumen-dokumen dari AS itu, akan dijadikan alat bukti dalam penyidikan ataupun persidangan. Selasa kemarin, Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango sudah meminta pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dugaan suap itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan suap yang menyeret kementeriannya itu. Saat ini, KKP tengah mengidentifikasi jejak proyek maupun aplikasi dari SAP yang berkaitan dengan suap itu. Sementara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, yang juga diduga terkait suap dari SAP, hari ini menjelaskan, akan melakukan pemeriksaan internal. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya mendukung kelancaran pengusutan kasus suap tersebut.

EKONOMI

1. BI menahan suku bunga acuan (BI-Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2024, di level 6,00%. Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25% dan suku bunga lending facility di level 6,75%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan suku bunga ini seiring dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas.

Mengenai suku bunga acuan AS, BI memperkirakan Fed Fund Rate akan turun pada semester II-2024, kemungkinan 3 kali sebesar 75 bps. Perkiraan ini, mengacu kepada pernyataan petinggi Federal Reserve. Di sisi lain, beberapa data seperti inflasi juga mulai dalam tren menurun. Hal ini akan memberikan dampak terhadap pasar keuangan, di mana dolar AS kini sudah mulai berhenti menguat terhadap mata uang lain, termasuk Indonesia.

2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mengkaji penghentian sementara kucuran dana bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selama ini, pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan, di mana 20% di antaranya untuk LPDP. Nantinya, anggaran pendidikan Rp 220 triliun sepenuhnya digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk menambah dana riset seperti yang diminta Presiden Jokowi. Muhadjir memastikan, beasiswa LPDP tetap akan jalan karena LPDP memiliki dana abadi Rp 134,1 triliun, yang diputar dan selalu menghasilkan imbal hasil.

3. Gelombang PHK yang terjadi di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), tak kunjung surut. Padahal, anggaran pemerintah untuk insentif restrukturisasi mesin telah terserap nyaris 100% pada 2023. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, program tersebut belum optimal lantaran anggaran yang minim yakni Rp 4,36 miliar untuk 13 perusahaan kain dan percetakan tahun lalu. Sebelum 2016, anggarannya di atas Rp 300 miliar sehingga mampu mendorong investasi. Ia mengingatkan, jika atensi pemerintah seperti 2 tahun belakangan ini, industri TPT akan kian terpuruk. Saat ini, setiap minggu ada PHK dan banyak pabrik yang tutup.

Sekjen APSyFI, Farhan Aqil mengatakan, program restrukturisasi mesin berdampak pada nilai tambah produk. Namun, penyerapan tenaga kerja masih akan terus berkurang lantaran permintaan pasar yang terus merosot. Hampir setiap bulan, asosiasi menerima laporan minimal 1 perusahaan berhenti produksi. Data KSPN menunjukkan periode Januari-November 2023, PHK terjadi di 8 perusahaan dan berdampak pada 7.300 karyawan. Sejak 2022, anggota KSPN yang terkena PHK mencapai 56.976 karyawan dari 36 perusahaan.

TRENDING MEDSOS

1. Tagar RameRamePindahke02 trending di X. Pendukung dan buzzer paslon 02, Prabowo-Gibran mengusung tagar tersebut dengan seragam menuliskan pujian MASBowoGBRAN PalingSEJUK dalam cuitannya.

2. Pak Lurah trending di X dengan berbagai postingan foto maupun video singkat dari pengguna X, memperlihatkan sikap Presiden Jokowi yang tidak netral dalam masa kampanye Pemilu 2024.

3. Buya Syakur menjadi topik pencarian paling tinggi di Google, dengan lebih 20.000 pencarian. Ulama kharismatik asal Indramayu, Buya Syakur Yasin, wafat pagi dini hari ini pukul 02.00 WIB di RS Mitra Plumbon, Cirebon.

HIGHLIGHTS

1. Arahan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada petani supaya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memutuskan perpanjangan masa pemberian bansos, menjadi bukti atas dugaan selama ini bahwa bansos rawan digunakan sebagai alat politik. Padahal, bansos merupakan kebijakan pemerintah, bukan pribadi Presiden. Pada umumnya, masyarakat bawah tidak paham tentang kebijakan dan mekanisme bansos. Kekurangpahaman inilah yang dimanfaat oleh para pembagi bansos, dalam hal ini Airlangga.

2. Dalam kontestasi pilpres kali ini, 3 paslon beradu strategi untuk meraih dukungan suara terbanyak dari warga NU, yang dominan berada di Jatim dan Jateng. Maklum, NU merupakan ormas agama terbesar di Indonesia. Maka, wajar muncul silang pendapat antara Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dengan kubu paslon Amin.

3. Data penyelidikan dari otoritas hukum Amerika Serikat terhadap perusahaan software kelas internasional asal Jerman SAP, yang mengungkap perusahaan itu melakukan praktik suap untuk mendapatkan proyek di Indonesia, sedang ditindaklanjuti oleh KPK. Kita berharap, KPK dapat membongkar kasus itu, yang diduga melibatkan oknum-oknum di sejumlah lembaga/kementerian.

4. Beredarnya sejumlah rekaman pertemuan pejabat yang membahas dan mengarahkan dukungan ke paslon Prabowo-Gibran harus menjadi perhatian seluruh kalangan. Hingga saat ini sudah tiga rekaman yang ‘bocor’ ke publik (Forkompimda Batubara, Sekda Takalar, dan pejabat dinas Pendidikan di Medan), bukan tidak mungkin arahan-arahan serupa juga dilalukan di daerah lain.

5. Belasan ribu TPS di Indonesia yang belum mendapat pengawasan karena belum ada tenaga pengawas, harus segera ditangani mengingat waktu pemungutan suara yang sudah dalam hitungan hari. Potensi pelanggaran dan kecurangan bisa terjadi, jika pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tanpa pengawasan petugas independen.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 17 Januari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187