Tulisan ini mengkritik kecenderungan instan dan reaktif dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Dalam pola yang disebut “tiba masalah, tiba akal”, pemerintah cenderung mengabaikan proses deliberatif, partisipatif, dan berbasis bukti. Konsekuensinya, lahir kebijakan yang disebut “bergizi rendah”: kebijakan yang lemah…
Mungkin sekarang kita sering mendengar istilah kecerdasan buatan, atau AI—singkatan dari Artificial Intelligence. AI sudah ada di sekitar kita: di ponsel, di aplikasi belanja, bahkan di pelayanan publik. Misalnya, AI bisa membantu mendiagnosis penyakit, memprediksi banjir, atau menyortir lamaran kerja.…
Beberapa tahun terakhir, saya menyaksikan dunia berubah lebih cepat dari yang bisa saya bayangkan. Mobil mulai menyetir sendiri. Chatbot bisa menulis puisi. Dan algoritma—ya, algoritma—mulai menentukan banyak hal dalam hidup kita: dari pekerjaan yang kita lamar, hingga berita yang kita…
Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah institusi pemerintahan kecil di pinggir kota. Di tempat itu, segala sesuatu masih dilakukan secara manual. Berkas-berkas menumpuk, tanda tangan harus dilakukan dengan tinta, dan pelayanan publik… lambat. Terlalu lambat. Saya mulai bertanya-tanya—bukankah…
Pelayanan publik merupakan instrumen utama dalam mengartikulasikan keberadaan negara dalam kehidupan warganya. Dalam ranah administrasi publik dan tata kelola pemerintahan modern, pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai proses birokratik, tetapi sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak, kesejahteraan, dan…
Pendahuluan Organisasi merupakan salah satu pilar utama kehidupan sosial modern. Dari lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, hingga korporasi multinasional, organisasi menjadi wadah bagi individu untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai tujuan tertentu. Di tengah kompleksitas dan dinamika dunia kontemporer, pemahaman terhadap…
Paper disiapkan untuk Tim Gugus Tugas Penyusunan Peta Jalan AI dari Direktorat AIKITA, Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025 Pengantar Konsep “juggernaut” dalam sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Inggris, terutama dalam konteks pemikirannya tentang modernitas. Dalam…
Pembentukan kebijakan publik bukanlah hal yang sederhana. Ia bukan hanya sekadar keputusan sepihak dari pemimpin negara atau pejabat pemerintah. Di balik sebuah kebijakan, ada berbagai pertimbangan dan fakta yang harus diperhitungkan agar kebijakan tersebut tepat sasaran, adil, dan bisa diterima…
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah “kebijakan publik” dan “realitas sosial”. Namun, banyak orang masih bingung dengan hubungan antara keduanya. Apakah kebijakan dibuat hanya karena ada masalah sosial? Atau apakah kebijakan justru ikut menciptakan atau mengubah kondisi sosial? Untuk…
Reformasi birokrasi telah menjadi agenda utama di banyak negara, termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang baik akan menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas. Namun,…
Jakarta – Hari ini memang masih jauh dari hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, 2 Mei 1889. Ki Hadjar Dewantara membawa trilogi pendidikan, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Trilogi untuk…
Kata Pengantar untuk buku BPK tulisan Sdr Nico Adianto, profesional BPK dengan judul Mengawal Tata Kelola & Tujuan Bernegara Sebagaimana saya ajarkan sejak dua puluh lima (25) tahun terakhir di pelbagai kelas kebijakan publik, bahwa keunggulan negara bangsa lebih ditentukan…