Bagian VI. Tantangan Pembangunan Pemerintahan Digital Indonesia
Jika kita menengok ke belakang selama sepuluh tahun terakhir, perjalanan pembangunan pemerintahan digital di Indonesia tampak sangat meyakinkan di atas kertas. Sejak dilembagakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah pusat dan daerah berlomba-lomba membangun aplikasi, pusat data, serta portal layanan publik.
Secara statistik, kurva capaian kita menunjukkan tren yang menanjak. Indeks SPBE Nasional bergerak naik secara konsisten: dari angka 2,18 pada tahun 2019, meningkat menjadi 3,12 pada tahun 2024, dan mencapai 3,23 pada tahun 2025 dengan predikat “Baik” dari 652 instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD) yang dievaluasi. Pada panggung global, posisi Indonesia dalam UN E-Government Development Index (EGDI) pun melonjak signifikan dari peringkat 107 menuju peringkat 64.
Namun, sebagai pembelajar dan praktisi kebijakan publik, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka agregat. Di balik skor rata-rata nasional yang tampak sehat tersebut, tersimpan dua realitas kritis yang wajib kita bedah secara jujur.
Realitas pertama adalah asimetri kinerja antara pusat dan daerah, serta ketimpangan tajam antar-Pemerintah Daerah (Pemda). Angka rata-rata 3,23 secara nasional sesungguhnya menyembunyikan jurang kapasitas yang lebar di tingkat lokal. Di satu sisi, kita memiliki daerah-daerah dengan kapasitas fiskal, infrastruktur, dan kepemimpinan digital yang kuat—seperti ekosistem yang tumbuh dalam Gerakan Menuju 100 Smart City yang kini menjangkau lebih dari 251 kabupaten/kota, dengan praktik unggulan seperti super app JAKI di DKI Jakarta, War Room di Makassar, maupun Bandung Siaga 112. Namun di sisi lain, masih banyak Pemda—terutama di luar pusat pertumbuhan dan wilayah 3T—yang bergulat dengan keterbatasan anggaran, kelangkaan talenta teknis, serta konektivitas yang belum merata. Lebih jauh lagi, orientasi evaluasi sering kali memicu fenomena “kejar skor”: Pemda membangun banyak aplikasi sektoral demi memenuhi kelengkapan indikator administratif, tanpa mengintegrasikannya ke dalam layanan terpadu yang benar-benar memudahkan warga.
Realitas kedua adalah paradoks antara skor tata kelola sistem dan kesiapan ekosistem manusianya. Di tengah penetrasi internet nasional yang telah melampaui 77% atau lebih dari 210 juta pengguna, Indeks Literasi Digital Nasional kita masih tertahan pada kategori “sedang”—yakni di kisaran 3,46 (2020), 3,49 (2021), dan 3,54 (2022) dari skala 5, dengan skor terendah dan paling fluktuatif justru pada pilar Etika Digital dan Keamanan Digital. Di saat yang sama, adopsi infrastruktur kunci nasional masih timpang: meski perekaman biometrik Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah melampaui 97,5% (sekitar 202 juta penduduk), adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada pertengahan 2025 baru menyentuh 7,58% penduduk dewasa, dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) baru mencapai 59% (431 dari 730 instansi).
Mengapa kenaikan skor SPBE nasional dan lonjakan peringkat global belum otomatis melahirkan birokrasi yang lincah, terpadu, dan sepenuhnya berpusat pada warga? Jika kita membedahnya hingga ke akar ekonomi-politik, kelembagaan, dan sosiologi birokrasi, terdapat tujuh kelemahan mendasar yang membayangi pembangunan pemerintahan digital Indonesia selama satu dekade terakhir:
Pertama: Defisit Komitmen Politik dan Tarik-Menarik Kepentingan Kepartaian.
Transformasi digital pemerintahan bukan sekadar proyek teknologi; ia adalah instrumen redistribusi kekuasaan dan transparansi. Ketika seluruh proses perencanaan, penganggaran, perizinan, dan pengadaan barang/jasa didigitalisasi secara penuh, ruang gerak birokrasi menjadi jauh lebih transparan, terukur, akuntabel, dan responsif. Di sinilah muncul hambatan ekonomi-politik yang jarang diucapkan secara terbuka: tidak mudah mendorong pimpinan pemerintahan—yang sebagian besar berasal dari proses politik kepartaian—untuk membuka seluruh ruang gelap diskresi secara radikal. Kebutuhan menjaga jejaring patronase, membiayai konsolidasi politik, serta membesarkan partai sering kali berbenturan langsung dengan logika transparansi total yang dibawa oleh pemerintahan digital. Akibatnya, komitmen politik kerap berhenti pada retorika peluncuran aplikasi seremonial, sementara digitalisasi pada titik-titik krusial pengelolaan anggaran dan perizinan berjalan setengah hati.
Kedua: Kekakuan Pembiayaan, Keterbatasan Fiskal, dan Pola Pengadaan.
Dari sisi keuangan negara, pembangunan pemerintahan digital menghadapi persoalan ganda. Di satu sisi, ruang fiskal—terutama di tingkat daerah—memang terbatas karena harus berbagi dengan belanja wajib layanan dasar lainnya. Namun di sisi lain, persoalan yang tidak kalah pelik adalah arsitektur penganggaran dan pengadaan yang kaku. Sistem penganggaran kita masih bertumpu pada siklus tahunan dan pendekatan proyek, padahal sistem digital adalah produk hidup yang membutuhkan pemeliharaan, pembaruan keamanan, dan pengembangan berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya. Selain itu, regulasi pengadaan barang dan jasa masih kerap memperlakukan pembangunan perangkat lunak yang dinamis layaknya pengadaan konstruksi fisik, sehingga menghambat kelincahan inovasi dan memicu ketergantungan pada vendor eksternal (vendor lock-in).
Ketiga: Lemahnya Orkestrasi Kebijakan dan Ego Sektoral.
Dalam praktiknya, agenda pembangunan digital masih sering kalah prioritas dibandingkan program-program fisik atau populis yang dampaknya cepat terlihat dalam satu siklus elektoral. Ketika kebijakan digital tidak ditempatkan sebagai arus utama pembangunan, setiap kementerian, lembaga, dan Pemda akhirnya berjalan menurut selera dan kepentingannya masing-masing. Tanpa otoritas orkestrasi pusat yang cukup kuat untuk memaksa kepatuhan terhadap satu arsitektur bersama, lahirlah ribuan aplikasi instansional yang berdiri sebagai “pulau-pulau sistem” (silo). Prioritas kebijakan yang terpecah ini membuat transformasi berjalan lambat dan tidak sinkron antara pusat dan daerah.
Keempat: Fragmentasi Data, Lemahnya Interoperabilitas, dan Ketimpangan Wilayah.
Kelemahan berikutnya terletak pada fondasi data dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Selama bertahun-tahun, instansi pemerintah cenderung memperlakukan data sebagai “aset milik instansi” alih-alih aset bersama negara. Akibat standar metadata yang belum seragam dan belum tuntasnya integrasi lintas sistem, prinsip Once Only—di mana warga cukup menyerahkan data satu kali kepada negara—belum berjalan optimal. Warga negara masih dipaksa mengisi formulir berulang kali di berbagai aplikasi pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan kapasitas antar-Pemda dalam hal ketersediaan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan kualitas konektivitas internet di wilayah terpencil.
Kelima: Kesenjangan Talenta Digital dan Benturan Budaya Birokrasi vs. Budaya Digital
Secanggih apa pun arsitektur sistem dirancang, ia tetap dijalankan oleh manusia. Di titik ini kita menghadapi dua persoalan sekaligus. Pertama, keterbatasan penguasaan teknologi dan kelangkaan talenta digital berkeahlian tinggi di tubuh birokrasi. Pemerintah kesulitan menarik dan mempertahankan talenta terbaik di bidang rekayasa data, komputasi awan, maupun kecerdasan buatan karena standar penggajian dan jenjang karier ASN jauh tertinggal dibandingkan sektor swasta, ditambah pola rotasi jabatan yang kerap memutus memori institusional. Kedua, terjadi benturan kultural antara budaya birokrasi konvensional yang bertumpu pada hierarki, formalitas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berlapis dengan budaya digital yang menuntut kecepatan, kelincahan (agility), dan kolaborasi lintas batas. Ketika proses bisnis lama tidak direkayasa ulang (business process reengineering), SOP konvensional justru menciptakan kegagapan baru: birokrasi menjadi lambat di balik wajah antarmuka yang serba digital.
Keenam: Dislokasi Peran Pekerja Birokrasi dan Resistensi Kultural
Transformasi dari analog menuju digital bukanlah proses netral secara sosial-psikologis. Otomatisasi proses administrasi secara perlahan menggeser, menyusutkan, bahkan meminggirkan sejumlah besar peran pekerjaan administratif rutin di dalam birokrasi. Lebih dari sekadar soal jenis pekerjaan, digitalisasi juga mengubah relasi kuasa di meja pelayanan: pejabat dan staf yang dahulu merasa penting karena menjadi simpul tanda tangan atau perantara tatap muka (somebody), kini perannya digantikan oleh sistem otomatis di balik layar (nobody). Tanpa strategi reskilling, penataan ulang peran kerja, dan manajemen perubahan yang manusiawi, kecemasan terhadap hilangnya peran dan otoritas ini melahirkan resistensi pasif maupun aktif dari dalam birokrasi sendiri.
Ketujuh: Kerentanan Keamanan Siber dan Akselerasi Ancaman Agentic AI
Kelemahan terakhir—yang risikonya kian eksponensial—adalah ketimpangan antara kerentanan pertahanan siber kita dan kecanggihan ancaman global. Rendahnya penguasaan teknologi keamanan, belum meratanya penerapan prinsip secure by design dan data protection by design, serta lemahnya disiplin validasi data di tingkat operator membuat sistem pemerintahan rentan terhadap kebocoran data dan gangguan layanan. Sementara pertahanan dasar kita masih berbenah, lanskap ancaman global telah melompat jauh ke era serangan otonom yang digerakkan oleh kecerdasan buatan—termasuk intrusi berbasis agentic AI yang mampu memindai celah, menyusup, dan beradaptasi secara mandiri tanpa kendali manusia secara langsung. Fakta bahwa negara-negara maju di Eropa dengan infrastruktur pertahanan siber yang mapan pun mengalami guncangan berat menghadapi gelombang serangan siber generasi baru ini harus menjadi peringatan keras bagi Indonesia.
Benang Merah
Evaluasi sepuluh tahun terakhir ini mengajarkan satu tesis utama: kenaikan indeks evaluasi tidak boleh menipu kita dari pembenahan akar masalah. Keberhasilan pembangunan SPBE selama satu dekade terakhir adalah fondasi awal yang patut dihargai, tetapi ia belum cukup untuk mengantarkan Indonesia menuju visi besar 2045.
Fase berikutnya melalui Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 menuntut keberanian untuk membalik cara kerja kita: menggeser orientasi dari sekadar membangun aplikasi menjadi membangun ekosistem layanan terpadu (whole-of-government), memperkuat ketahanan siber terhadap ancaman agentic AI, membenahi skema pembiayaan dan talenta digital, serta memastikan komitmen politik yang utuh agar teknologi digital benar-benar menjadi instrumen negara yang transparan, akuntabel, dan melayani seluruh rakyat tanpa kecuali.
Bagian VII: Penutup—Seruan Aksi Bersama Menuju 2045
Kita telah memiliki peta jalan yang jelas melalui Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045. Kita tengah membangun tulang punggung teknologinya melalui Pusat Data Nasional, Identitas Kependudukan Digital, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan Satu Data Indonesia. Namun, ingatlah bahwa infrastruktur digital hanyalah raga, sedangkan nilai-nilai integritas, etika, budaya kolaborasi, dan kecakapan aparatur adalah jiwanya.
Transformasi digital pemerintahan tidak akan berhasil jika hanya digerakkan oleh instruksi dari atas atau sekadar mengejar nilai indeks evaluasi di atas kertas. Ia membutuhkan perubahan nyata di setiap meja kerja, di setiap loket layanan digital, dan di setiap jemari aparatur pemerintah yang berinteraksi dengan masyarakat.
Mari kita tinggalkan cara kerja lama yang terkotak-kotak oleh ego sektoral. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah anggaran digitalisasi yang kita kelola benar-benar menghadirkan negara yang lebih cepat dalam melayani, lebih tepat dalam mengambil kebijakan berbasis data, dan lebih adil dalam menjangkau seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa ada satu pun yang tertinggal.
Dengan kepemimpinan yang visioner, tata kelola data yang berintegritas, serta aparatur pemerintah yang makin cakap, beretika, dan berbudaya digital, insyaallah kita akan mengantarkan Indonesia melangkah tegap menuju terwujudnya Pemerintahan Digital Berkelas Dunia dan Indonesia Emas 2045.





