Public Expose Jenderal LSP Batal, UMP Jakarta 2027 Sebesar 6,13 Juta, dan NPI kuartal III-2026 Surplus $100 Juta

HUKUM

1. Rencana Bareskrim Polri pada hari ini melakukan public expose atau pemaparan secara terbuka mengenai hasil penyidikan kasus dugaan makar yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk, dibatalkan.

Alasan pembatalan, kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, karena tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan. Ia menjanjikan ekspos diundur pekan depan tanpa memastikan hari pelaksanaan.

Bareskrim mengembangkan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan ribuan orang lainnya ke arah tindak pidana makar. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana makar.

Mereka adalah Jenderal LSP, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi dan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di daerah Bogor dan Tangerang. Sebuah rumah di Bogor yang digeledah diduga digunakan oleh Kombes Iman Imanuddin sebagai posko untuk kasus dugaan makar.

2. Polres Bogor, Jawa Barat, membongkar jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah mengirim sekitar 200 warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Sudah 2 orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial FIK (37) dan STH (38).

Saat proses penangkapan, polisi mendapati 22 calon korban TPPO di sebuah penginapan di Tamansari, Bogor. Semuanya lelaki umur 30 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil penyidikan, para korban TPPO itu dijanjikan gaji Rp 400 juta sampai Rp 500 juta untuk kontrak satu tahun. Hampir semua korban tersebut menerima tawaran karena terbelit kesulitan ekonomi, yang membuat mereka terjerat pinjaman online. Berdasarkan pengakuan tersangka, sindikat mereka sudah mengirim sekitar 200 orang ke Rusia.

POLITIK

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan UMP tersebut, kata Pram, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.

EKONOMI

1. Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) menolak berkomentar mengenai rumor pertemuan dengan Presiden Prabowo. Kepada Bloomberg Technoz, Executive Director Marketing & Communications Asia-Pacific MSCI Tina Tan mengaku tidak bisa membuka identitas pihak yang ditemui dalam putaran konsultasi pasar.

Kabarnya, Prabowo telah bertemu dengan MSCI. Pertemuan difasilitasi CEO Danantara Rosan Roeslani. Pertengahan Oktober lalu, MSCI mengumumkan membuka konsultasi usulan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market hingga 30 Juni 2027. Menurut Tan, hasil keputusan akan disampaikan kepada pasar dan pihak-pihak berkepentingan pada waktu bersamaan.

2. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan aliran modal asing yang masuk ke pasar saham domestik belum sepenuhnya pulih akibat persoalan terkait MSCI. Secara tahun berjalan (ytd), pasar saham masih mencatat aliran modal keluar Rp 81,6 triliun. Sebaliknya, aliran masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tembus Rp 143 triliun.

Yang menjadi PR, kata Destry, adalah meningkatkan inflow tersebut. Untuk memacu masuknya dana asing ke dalam negeri, BI telah menempuh berbagai bauran kebijakan. Salah satunya pemberian insentif transaksi lindung nilai (hedging) kepada investor yang membawa dana masuk lewat swap maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2026 mencatat surplus USD 100 juta, berkebalikan dari kuartal II yang mencatatkan defisit USD 900 juta. Surplus ini ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan defisit USD 2 miliar (0,5% terhadap PDB), turun jauh dari kuartal II yang mencatat defisit USD 12,6 miliar (3,4% PDB).

Selain transaksi berjalan, defisit neraca jasa juga turun seiring meningkatnya kunjungan turis asing. Defisit pendapatan primer juga susut karena pembayaran imbal hasil investasi asing yang lebih rendah. Sementara surplus pendapatan sekunder relatif stabil dibanding kuartal II-2026.

Defisit neraca pendapatan primer juga menurun karena pembayaran imbal hasil investasi asing yang lebih rendah. Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial masih surplus USD 2,1 miliar, yang ditopang investasi langsung yang masih surplus. Investasi lainnya mencatat surplus setelah defisit pada kuartal II. Sebaliknya, investasi portofolio mencatat defisit, disebabkan lebih rendahnya aliran masuk modal asing ke surat utang domestik.

Ke depan, BI memperkirakan prospek NPI tetap baik sehingga dapat mendukung ketahanan eksternal Indonesia.

TRENDING MEDSOS

1. Megawati Soekarnoputri masuk daftar pencarian terbanyak Google. Dalam orasi ilmiahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Megawati mengaku PDIP ditawari masuk pemerintahan. Namun ia menegaskan tetap berada di luar pemerintahan.

2. Topik UU Perampasan Aset (PA) trending di sejumlah media sosial, termasuk X, Threads dan Instagram. Warganet membicarakan isi UU PA dinilai lemah. Antara lain hilangnya pasal pemiskinan pejabat dengan kekayaan tidak wajar, tidak berlaku surut, dan hanya berlaku pada tersangka yang kabur, meninggal, atau sakit permanen.

HIGHLIGHT

Polri sudah menggunakan pasal “makar” untuk menjerat ulah penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri LSP dkk. Keputusan penggunaan tuduhan makar tentulah didasarkan pada bukti-bukti awal yang memang mendukung.

Penggunaan pasal makar jelas membuka potensi para pelaku mendapat hukuman maksimal yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Mengingat pelaku yang akan dikenai pasal tersebut merupakan orang yang pernah menjadi kapolri terlama di Indonesia, dan sejumlah perwira tinggi di bawahnya, bisa diduga jaringan makar ini melibatkan banyak orang, terutama mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan politik.

Karena itulah publik sangat berkepentingan untuk tahu seberapa jauh Bareskrim Polri sudah mendapatkan bukti-bukti kuat untuk menjerat mereka dengan tuduhan makar. Publik berharap penuntasan kasus ini benar-benar dilakukan dengan pendekatan hukum, demi penegakan hukum, bukan pendekatan politik. Pembatalan ekspos hari ini menyulut spekulasi bahwa ada pendekatan politik. ()

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Jumat, 20 November 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1114

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *